Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pedoman dalam Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Ruang Lingkup Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Proses Penyusunan Rencana…
Keep reading
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan oleh menteri, khusus untuk ruang laut dirumuskan berdsarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Dalam uraian ini disampaikan…
Keep reading
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana umum tata ruang merupakan tahapan awal dari rencana umum tata ruang yang juga merupakan bagian dari Perencanaan Tata Ruang. Penyusunan rencana umum tata ruang diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyusunan rencana umum tata ruang meliputi: Penyusunan Rencana…
Keep reading
Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Rencana Umum Tatat Ruang Penyusunan…
Keep reading
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang secara garis…
Keep reading
Bangunan Gedung Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Bangunan gedung diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung sebagai bagian dari penataan ruang dan pembangunan di Indonesia, mengingat bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang tujuan pembangunan nasional, sehingga terwujud dan terlaksana secara tertib sesuai dengan fungsinya.…
Keep reading
Tahapan Pengalokasian Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Lahan yang dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan. Selanjutnya alokasi lahan dilakukan…
Keep reading
Kriteria Alokasi Lahan yang Ditetapkan Oleh Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang wajib tahun (UWT). Dalam arikel ini diuraikan kriteria lahan yang pengalokasiannya ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun…
Keep reading
Alokasi Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pengertian alokasi lahan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan adalah penyerahan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada pengguna lahan, untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang ditentukan, selama jangka waktu tiga…
Keep reading
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Penyelenggaraan Hak Pengelolaan Atas Lahan
By: Rendra Topan Kota Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya dalam sektor kepemilikan lahan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan, dimana Badan Pengusahaan Batam merupakan institusi yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Hukum Positif Indonesia 
You must be logged in to post a comment.