Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Rencana Umum Tatat Ruang Penyusunan…
Keep reading
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang secara garis…
Keep reading
Tabungan Perumahan Rakyat Sebagai Bentuk dan Tanggung Jawab Sosial Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, pemerintah menerbitkan…
Keep reading
Bangunan Gedung Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Bangunan gedung diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung sebagai bagian dari penataan ruang dan pembangunan di Indonesia, mengingat bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang tujuan pembangunan nasional, sehingga terwujud dan terlaksana secara tertib sesuai dengan fungsinya.…
Keep reading
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Sistematika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan dan Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Fungsi Bangunan Gedung (Pasal 5 – Pasal 6) BAB IV Persyaratan Bangunan Gedung (Pasal 7 – Pasal 33) BAB V Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Pasal 34 – Pasal…
Keep reading
Penataan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan…
Keep reading
Tahapan Pengalokasian Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Lahan yang dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan. Selanjutnya alokasi lahan dilakukan…
Keep reading
Kriteria Alokasi Lahan yang Ditetapkan Oleh Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang wajib tahun (UWT). Dalam arikel ini diuraikan kriteria lahan yang pengalokasiannya ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun…
Keep reading
Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban Uang Wajib Tahunan (UWT) Kategori Penetapan Uang Wajib Tahunan (UWT) Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas Alokasi Lahan dengan peruntukan Apartemen/Perkantoran/Rumah Susun Kewajiban Uang Wajib…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Informasi Umum COVID-19
Konsultansi
Ingin Mempunyai Loket Pembayaran Tagihan dan Pulsa?
Popular
Solusi Kesehatan Herbal
