Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Mekanisme Tanggung Jawab…
Keep reading
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Hukum Positif Indoensia- Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi paru-paru dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia disebutkan bahwa luas Kawasan hutan di Indonesia adalah 884.950 KM2 yang berarti 46,46% dari luas daratan berdasarkan hasil pendataan tahun 2011 (sumber1). Dalam laporan…
Keep reading
Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan baik pulau-pulau besar maupun kecil…
Keep reading
Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kelautan
Hukum Positif Indonesia- Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut: Asas Penyelenggaraan Kelautan Tujuan Penyelengaraan Kelautan Ruang Lingkup Peraturan Kelautan Asas Penyelenggaraan Kelautan Keberlanjutan; adalah pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak melampaui daya dukung dan memiliki kemampuan mempertahankan…
Keep reading
Pengertian dan Istilah Kelautan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian dan Istilah Laut Kelautan Pulau Kepulauan Negara Kepulauan Pembangunan Kelautan Sumber Daya Kelautan Pengelolaan Kelautan Pengelolaan Ruang Laut Perlindungan Lingkungan…
Keep reading
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
By: Rendra Topan Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Minyak Bumi dan…
Keep reading
Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum
By: Rendra Topan Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penataan Ruang Klasifikasi Penataan Ruang Reklamasi Pelaku Reklamasi Perizinan Reklamasi Tahapan Perizinan Reklamasi Kesimpulan Penutup Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai…
Keep reading
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
By: Rendra Topan Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup Perencanaan Lingkungan Hidup…
Keep reading
Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
By: Rendra Topan Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup secara umum, pada artikel ini disampaikan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan hidup yang disusun oleh pemrakarsa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Sebagaimana telah diuraikan pada topik bahasan sebelumnya…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
