Komunikasi dan Informasi

kominkasi dan informasi

Join 1,496 other followers

Kearsipan

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang terpercaya untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut mencabut ketentuan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971…

Keep reading

Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pelaku Usaha Dalam Negeri Pelaku Usaha Luar Negeri Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang…

Keep reading

Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Hukum Positif Indonesia- Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam sektor perdagangan, yangmana banyak toko “online” bermunculan menawarkan berbagai macam barang dan jasa.  Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal…

Keep reading

Istilah Umum Dalam Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan di Batam

By: Rendra Topan Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka…

Keep reading

Penghapusan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

By: Rendra Topan Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen tersebut tidak relevan, dimana informasi dan dokumen tersebut memperoses data pribadi yang berada di bawah kendalinya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa…

Keep reading

Proses Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

By: Rendra Topan Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan data pribadi pengguna sistem elektronik. Telah kita ketahui juga bahwa data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara sistem elektronik dalam hal pemrosesan data pribadi tersebut. Selanjutnya melalui artikel…

Keep reading

Tata Kelola Sistem Elektronik

By: Rendra Topan Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna sistem tersebut. Untuk itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Mengenai tata kelola sistem elektronik ini diatur dalam Pasal 11 – Pasal 21 Peraturan…

Keep reading

Pendaftaran Sistem Elektronik, Penggunaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya serta Tenaga Ahli oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendaftaran Sistem Elektronik Penggunaan Perangkat Keras Penggunaan Perangkat Lunak Penggunaan Tenaga Ahli Pendaftaran Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun privat berkewajiban untuk mendaftarkan sistem eletronik dimaksud sebelum sistem elektronik tersebut digunakan oleh pengguna sistem elektronik.  Pendaftaran sistem elektronik diajukan kepada menteri melalui pelayanan perizinan…

Keep reading

Penyelenggara Sistem Elektronik

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Persyaratan Minimum Pengoperasian Sistem Elektronik Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik Penyelenggara sistem elekronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elteronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem eletronik untuk keperluan dirinya…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.



Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

%d bloggers like this: