Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesehatan Masyarakat
Hukum Positif Indonesia- Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, untuk itu pemerintah mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kesehatan Tujuan Pembangunan Kesehatan Hak dan Kewajiban Individu di Bidang Kesehatan Hak Individu Kewajiban Individu Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap…
Keep reading
Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah
Hukum Positif Indonesia- Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tindakan Kekarantinaan Kesehatan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Alat Angkut Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintuk Masuk Wilayah Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di…
Keep reading
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Hukum Positif Indonesia- Kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Alur Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Penyelenggaraan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Pengertian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Kedaruratan kesehatan masyarakat mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka…
Keep reading
Hak dan Kewajiban Masyarakat Selama Kekarantinaan Kesehatan
Hukum Positif Indonesia- Mengenai hak dan kewajiban masyarakat selama penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kekarantinaan Hak Masyarakat atas Kesehatan Kewajiban Masyarakat Terhadap Kesehatan Pengertian Kekarantinaan Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya…
Keep reading
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Hukum Positif Indonesia- Bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib, yaitu urusan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan terdiri dari beberapa subbidang yang pembagiannya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan Upaya Kesehatan Sumber…
Keep reading
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Hukum Positif Indonesia- Pandemi COVID-19 yang mendunia membuat pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) guna melindungi segenap rakyat Indonesia dari terjangkitnya COVID-19. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar Siapa yang dapat melakukan pembatasan…
Keep reading
Golongan Narkotika
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika Golongan I Narkotika Golongan II Narkotika Glongan III Baca juga: Narkotika Narkotika Golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam…
Keep reading
Virus Corona (COVID-19)
Hukum Positif Indonesia- Artikel ini disadur dari who.int yaitu website World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna membantu menyebarluaskan informasi mengenai virus corona yang sedang mewabah di sebagian besar belahan dunia saat ini. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Virus Corona? Pengertian COVID-19…
Keep reading
Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Hukum Positif Indonesia- Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas kedua, dengan topik “Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore. Berikut pengantar yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tersebut yang disadur dari @setkabgoid: Presiden mengatakan potensi ekonomi Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap, dari jebakan negara yang berpendapatan menengah.…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
You must be logged in to post a comment.