Urusan Pemerintahan Konkuren

Join 1,548 other followers

Urusan Pemerintahan Konkuren

By: Rendra Topan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan konkuren diatur dalam Pasal 11 – Pasal 24 Undang-Undang…

Keep reading

Pertanahan

Pengalokasian Lahan di Batam oleh Badan Pengusahaan Batam

Hukum Positif Indonesia- Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan. Alokasi lahan adalah penyerahan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada pengguna lahan, dalam hal ini pemegangnya adalah Badan … Continue reading Pengalokasian Lahan di Batam oleh Badan Pengusahaan Batam

Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan di Batam

Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan pada tanggal 29 Januari 2020, maka mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan sebagaimana … Continue reading Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan di Batam

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Perhubungan

Angkutan Jalan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Artikel ini menguraikan secara ringkas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan sistematika sebagai berikut: … Continue reading Angkutan Jalan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kendaraan Menurut Undang-Undang

Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kendaraan Jenis dan Fungsi Kendaraan Kendaraan Bermotor Kendaraan Tidak Bermotor Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Persyaratan Teknis Persyaratan Laik Jalan Pengujian Kendaraan Bermotor … Continue reading Kendaraan Menurut Undang-Undang

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pedoman dalam Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Ruang Lingkup Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Proses Penyusunan Rencana … Continue reading Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan oleh menteri, khusus untuk ruang laut dirumuskan berdsarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Dalam uraian ini disampaikan … Continue reading Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Komunikasi dan Informasi

Kearsipan

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang terpercaya untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut mencabut ketentuan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 … Continue reading Kearsipan

Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Hukum Positif Indonesia- Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam sektor perdagangan, yangmana banyak toko “online” bermunculan menawarkan berbagai macam barang dan jasa.  Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal … Continue reading Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Kesehatan

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesehatan Masyarakat

Hukum Positif Indonesia- Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, untuk itu pemerintah mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kesehatan Tujuan Pembangunan Kesehatan Hak dan Kewajiban Individu di Bidang Kesehatan Hak Individu Kewajiban Individu Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap … Continue reading Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesehatan Masyarakat

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah

Hukum Positif Indonesia- Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tindakan Kekarantinaan Kesehatan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Alat Angkut Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintuk Masuk Wilayah Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di … Continue reading Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Kependudukan

Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode Wilayah Pemerintahan Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kelahiran Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Penerbitan Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ketentuan mengenai Nomor Induk … Continue reading Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan atas Dokumen Kependudukan

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Administrasi Kependudukan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Kewenangan Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tidak Valid Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) Tidak Valid Akta Pencatatan Sipil Tidak Valid Ketentuan Mengenai Nomor Induk Kependudukan … Continue reading Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan atas Dokumen Kependudukan

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Pendidikan

Rasio Luasan Lahan Pendirian Satuan Pendidikan Terhadap Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

Hukum Positif Indonesia- Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Satuan Pendidikan … Continue reading Rasio Luasan Lahan Pendirian Satuan Pendidikan Terhadap Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

Program Pendidikan Tinggi

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Program Pendidikan Tinggi Akademik Program Sarjana Program Magister Program Doktor. Program Pendidikan Tinggi Vokasi Program Diploma Magister Terapan Doktor Terapan Program Pendidikan Profesi Program Profesi Program Spesialis Sebagaimana telah diuraikan dalam artikel mengenai jenis pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademis, pendidikan … Continue reading Program Pendidikan Tinggi

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Perdagangan

Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hukum Positif Indonesia- Kita sering membaca dan mendengar istilah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Berikut ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria  usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh … Continue reading Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jenis dan Pendaftaran Gudang

Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 … Continue reading Jenis dan Pendaftaran Gudang

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Ketenagakerjaan

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut antara lain berkenaan dengan uang pesangon, yaitu dihapuskannya ketentuan Pasal 154 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selengkapnya dapat dilihat pada matiks tersebut di … Continue reading Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perubahan Ketentuan Mengenai Program Kartu Prakerja

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli 2020. Dalam uraian ini disampaikan mengenai pokok-pokok perubahan dalam pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja, yaitu: Tujuan Program Kartu Prakerja Penerima Program … Continue reading Perubahan Ketentuan Mengenai Program Kartu Prakerja

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Lingkungan Hidup

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Mekanisme Tanggung Jawab … Continue reading Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hukum Positif Indoensia- Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi paru-paru dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia disebutkan bahwa luas Kawasan hutan di Indonesia adalah 884.950 KM2 yang berarti 46,46% dari luas daratan berdasarkan hasil pendataan tahun 2011 (sumber1). Dalam laporan … Continue reading Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.



Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

%d bloggers like this: