Yustisi

hukum yustisi

Join 1,548 other followers

Kamus Hukum Berkenaan dengan Akta Notaris

Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat awam pastinya sering mendengar dan mengucapkan istilah akta atau akta notaris dalam komunikasi keseharian yang berkenaan dengan legalitas. Berikut ini disampaikan beberapa istilah berkenaan dengan sebutan akta notaris, yang dapat menambah pemahaman tentang akta notaris. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata…

Keep reading

Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas…

Keep reading

Jabatan Notaris Sebagai Profesi

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2…

Keep reading

Mengenal Hukum Pidana Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht, yang mempunyai arti yaitu straf  adalah hukuman dan recht adalah peraturan atau hukum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hukum Pidana Ius Poenale (objektif) Ius Puniendi (subjektif) Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Formil Batasan Pemberlakuan Aturan Pidana dalam Perundang-Undangan Pidana Pidana Pokok Pidana…

Keep reading

Pancasila dalam Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan

Hukum Positif  Indonesia- Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berasal dari bahasa sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang bermakna dasar. Jadi Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pondasi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah: Ketuhananan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan…

Keep reading

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan karena memerlukan waktu yang cukup lama tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit juga. Mengingat proses penyelesaian perkara…

Keep reading

Permohonan dan Pemberian Grasi

By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Grasi Ketentuan Permohonan Grasi Hal Lainnya Mengenai Permohonan Grasi Bentuk Pemberian Grasi Menindaklanjuti ketentuan…

Keep reading

Perubahan Terhadap Ketentuan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundangan di Indonesia

By: Rendra Topan Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan kepastian hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ketentuan yang Diubah Ketentuan Umum Ketentuan yang Diubah Hal-hal mendasar dalam perubahan tersebut adalah sebagai…

Keep reading

Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

By: Rendra Topan Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahapan Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sesuai dengan pengertian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1…

Keep reading

Peradilan Umum

By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, untuk penyempurnaan terakhir diubah dengan…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

%d bloggers like this: