Moneter dan Fiskal

moneter dan fiskal

Join 1,472 other followers

Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah lembaga keuangan yang biasa di sebut dengan bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Dalam uraian ini disampaikan…

Keep reading

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu…

Keep reading

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, dan Penyetoran,…

Keep reading

Pedoman Impor Barang Kiriman yang Masuk ke Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Impor barang kiriman diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Barang Kiriman Jenis Barang Kiriman Apa itu Consignment Note? Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan Tujuan Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean…

Keep reading

Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Impor Barang Kiriman Penyelenggara Pos yang Ditunjuk Perusahaan Jasa Titipan Berdasarkan peraturan menteri keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa pengaturan…

Keep reading

Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam

By: Rendra Topan Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban Uang Wajib Tahunan (UWT) Kategori Penetapan Uang Wajib Tahunan (UWT) Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas Alokasi Lahan dengan peruntukan Apartemen/Perkantoran/Rumah Susun Kewajiban Uang Wajib…

Keep reading

Penggunaan Meterai

By: Rendra Topan Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata meterai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan perjanjian. Meterai merupakan kata yang mempunyai makna terdiri dari bea meterai dan benda meterai. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bea Meterai Pengenaan Bea Meterai Dokumen yang…

Keep reading

Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan

By: Rendra Topan Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Penyedia jasa keuangan Penyedia barang dan/jasa lain. Kewajiban Melakukan Pelaporan Sanksi Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Pelaporan atas…

Keep reading

Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Transaksi Keuangan Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan Tindak Pidana yang Hasilnya Termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengertian Transaksi Keuangan Transaksi keuangan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran,…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.