Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk penanganan bencana nonalam berupa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 23 Maret 2020. Dalam uraian ini disampaikan mengenai:…
Keep reading
Bentuk Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk kontrak yang dimaksud dalam peraturan presiden ini merupakan bentuk kontrak yang berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah dalam pos perbelanjaan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bentuk Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bukti pembelian/pembayaran Kuitansi. Surat…
Keep reading
Jenis Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Dalam uraian ini disampaikan mengenai:…
Keep reading
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ketentuan Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegunaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Pasal 1 angka 33…
Keep reading
4 (empat) Tipe Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaksanaannya
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Swakelola Tipe I Pelaksanaan Swakelola Tipe I Swakelola Tipe II Pelaksanaan Swakelola Tipe Ii Swakelola Tipe III Pelaksanaan Swakelola Tipe III Swakelola Tipe IV Pelaksanaan Swakelola Tipe IV Pembayaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa…
Keep reading
Persiapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Setelah terbitnya rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai persiapan dimaksud kita berpedoman pada ketentuan Pasal 23 – Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa perintah dilaksanakan melalui metode swakelola atau melalui penyedia. Untuk itu dalam hal persiapan…
Keep reading
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Setelah semua tahapan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, pemaketan barang/jasa, sampai dengan konsolidasi pengadaan, selanjutnya hasil dari semua tahapan tersebut diumumkan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ketentuan Rencana Umum Barang/Jasa Pemerintah Pengertian Rencana…
Keep reading
Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Konsolidasi pengadaan merupakan bagian tahapan dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah tahapan rencana pengadaan, spesifikasi teknis/Kerangaka Acuan Kerja (KAK) dilakukan, yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahapan Konsolidasi Pengadaan Barang dan…
Keep reading
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Pemaketan pengadaan diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pemaketan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Larangan dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengertian Pemaketan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan…
Keep reading
Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyusunan Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja harus memperhatikan dan…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Hukum Positif Indonesia 
You must be logged in to post a comment.