Pemilu

pilkada pilpres

Join 1,486 other followers

Pemilu

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Hukum Positif Indonesia- Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan…

Keep reading

2 (dua) Pasal Penyebab Pembatalan Petahana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia- Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota untuk periode berikutnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hal-Hal yang Menyebabkan Pembatalan Sanksi Sanksi Lainnya Pembatalan sebagaimana…

Keep reading

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Hukum Positif Indonesia- Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Suami atau isteri calon presiden dan suami atau isteri calon…

Keep reading

Dasar Hukum Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Hukum Positif Indonesia- Penundaan tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Penundaan…

Keep reading

Pemilihan Kepala Daerah: 19 (Sembilan Belas) Persyaratan Calon Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Persyaratan Pemilihan Kepala Daerah Persyaratan Calon Kepala Daerah Dasar Hukum Persyaratan Calon Kepala Daerah Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia baik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengikuti pemilihan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun…

Keep reading

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

By: Rendra Topan Telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan, yaitu: Tahapan Persiapan Tahapan Penyelenggaraan Tugas Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahapan Persiapan Tahapan persiapan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang…

Keep reading

Asas dan Prinsip Pemilihan Kepala Daerah

By: Rendra Topan Pembagian wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur untuk provinsi, dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengantar Asas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pengantar Kepala daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dipilih berdasarkan…

Keep reading

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu Dengan Perselisihan Hasil Pemilu

By: Rendra Topan Hukum Positif Indonesia- Sengketa Proses Pemilu dan Perselihan Hasil Pemilu merupakan dua hal yang berbeda, untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan mendiskreditkan subjek hukum yang menjadi pihak-pihak dalam proses berkenaan dengan putusan yang diterbitkan tentang sengketa pemilihan pemilihan umum dan perselisihan pemilihan umum oleh institusi yang berwenang, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua…

Keep reading

Perselisihan Hasil Pemilu

By: Rendra Topan Perselisihan hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 473 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Objek Perselisihan Hasil Pemilu Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Objek Perselisihan Hasil Pemilu Adapun yang menjadi objek perselihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.