Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik
Hukum Positif Indonesia- Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik Penyelesaian Perselihan Partai Politik Ruang Lingkup Perselisihan…
Keep reading
Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain hak dan kewjiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk…
Keep reading
Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Untuk menjamin…
Keep reading
Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
Hukum Positif Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Modal Inti Bank Berbadan Hukum Indonesia Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) Kantor Cabang Bank Luar Negeri Pengelompokan Bank Berdasarkan Modal Inti Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang…
Keep reading
Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dewan Kawasan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Badan Pengusahaan Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan Kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan…
Keep reading
Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pelaporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pemeriksaan Laporan/Aduan oleh Komisi…
Keep reading
Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas…
Keep reading
Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Senjata Api…
Keep reading
Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Penjabaran Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kewenangan Kepolisian Negara Republik…
Keep reading
Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jati Diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Peran, Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jati Diri Tentara…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
You must be logged in to post a comment.