Tata Pemerintahan

Join 1,426 other followers

Tata Pemerintahan
https://rendratopan.com/category/tata-pemerintahan/

Urusan Pemerintahan Absolut

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu […]


Urusan Pemerintahan Konkuren

Rasio Luasan Lahan Pendirian Satuan Pendidikan Terhadap Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

Hukum Positif Indonesia- Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Satuan Pendidikan […]


Kelembagaan

Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dewan Kawasan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Badan Pengusahaan Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan Kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan […]


Anggaran

Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum Positif Indonesia- Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 29 – Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang […]


Aparatur

Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal […]


Pemilu

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Hukum Positif Indonesia- Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan […]


Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk penanganan bencana nonalam berupa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 23 Maret 2020. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]