UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT PEMBUKAAN BAB I PENDAHULUAN BAB II LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN BAB III SELAT YANG […]
Pengertian dan Istilah Kelautan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat […]
Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 […]
Ketentuan Umum Mengenai Impor
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan umum mengenai impor diatur dalam Pasal 45 – Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang […]
Ketentuan Umum Mengenai Ekspor
Hukum Positif Indonesia- Definisi ekspor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah […]
Perdagangan Luar Negeri
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan luar negeri diatur dalam Pasal 38 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. […]
Perdagangan Dalam Negeri: 8 (delapan) Alasan Larangan dan Pembatasan pada Sektor Perdagangan Dalam Negeri
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal perdagangan dalam negeri, pemerintah telah mengatur larangan dan pembatasan perdagangan barang dan jasa dalam Pasal […]
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang […]
Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara […]
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal […]
Hukum Perdata ›
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 […]
Jabatan Notaris Sebagai Profesi
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis […]
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal […]
Akibat Kepailitan
Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan […]
Hukum Pidana ›
Unsur-Unsur Tindak Pidana “Menghasut”
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini di sampaikan mengenai: Pengertian Menghasut Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Pengertian Menghasut Pengertian menghasut menurut […]
Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal […]
Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka dilakukan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak […]
Tindak Pidana Dalam Perlindungan Anak
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun […]
Ilmiah ›
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung […]
Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan […]
Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling “Sexy”
Hukum Positif Indonesia- Mewabahnya virus corona yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di seluruh belahan jagad raya merupakan rencana Tuhan yang […]
Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Hukum Positif Indonesia- Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua […]
Tata Pemerintahan ›
Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi […]
Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun […]
Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor […]
Gambaran Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka menciptakan iklim kegiatan berusaha yang sehat, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 […]
Informasi Umum COVID-19
Konsultansi
Ingin Mempunyai Loket Pembayaran Tagihan dan Pulsa?
Popular
Solusi Kesehatan Herbal
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Sistematika Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal […]
Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dilakukan di Wina pada tanggal 18 April 1961 (terjemahan) Daftar isi: Pasal 1, […]
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Kelembagaan […]
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II […]
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal […]
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang […]
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Sistematika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Status […]
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah […]
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Pasal I Penambahan […]