Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis

Join 1,472 other followers

Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Tinjauan Pustaka Permasalahan Pembahasan Isi Petisi “THR” Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara Kesimpulan Saran Pendahuluan Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini. Latar Belakang Mengikuti…

Keep reading

Dasar Perhitungan Zakat dalam Islam

Hukum Positif Indonesia- Zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib, dan inilah salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Zakat Pengertian Zakat menurut Bahasa Pengertian Zakat menurut Istilah Jenis Zakat Zakat Nafs (jiwa)/Fithra Zakat Maal (Harta) Penerapan Zakat Harta dan Perhitungannya Ilustrasi…

Keep reading
Tinjauan Yuridis

Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum

By: Rendra Topan Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penataan Ruang Klasifikasi Penataan Ruang Reklamasi Pelaku Reklamasi Perizinan Reklamasi Tahapan Perizinan Reklamasi Kesimpulan Penutup Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai…

Keep reading
Tinjauan Yuridis

Polemik K1, K2 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

By: Rendra Topan Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah mengeluarkan moratorium berkenaan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis mengartikan moratorium tersebut adalah penundaan penerimaan PNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun2011, Nomor 141/PMK.01/2011…

Keep reading

Kekosongan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka/Terdakwa Sebelum Inkracht

By : Rendra Topan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi…

Keep reading
Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkenaan dengan Keorganisasian BP Batam dan Pegawai Negeri Sipil.

By : Rendra Topan Penulis tertarik membahas tentang susunan organisasi  Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan jabatannya yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada beberapa hal yang jadi pertanyaan bagi penulis…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.