Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan
Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Harta Benda dalam Perkawinan Harta Bersama Harta Bawaan Harta Benda dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda…
Keep reading
Pembagian Waris Menurut Islam
Hukum Positif Indonesia- Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai hukum waris dalam Islam Hukum waris menurut Wikipedia adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah…
Keep reading
Pedoman Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan
By : Rendra Topan Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dimintakan pembatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai syarat perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Pembatalan Perkawinan Tata Cara Pembatalan Perkawinan…
Keep reading
Pedoman Dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan
By : Rendra Topan Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Syarat Pencegahan Perkawinan Tata Cara Pencegahan Perkawinan Syarat Pencegahan Perkawinan Perkawinan dapat…
Keep reading
Syarat Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
By : Rendra Topan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai syarat-syarat perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Syarat Perkawinan Syarat Perkawinan Lainnya Batas Usia Perkawinan Cara Mendapatkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Batas Usia Minimum Syarat Perkawinan Syarat perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.…
Keep reading
Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
By : Rendra Topan Sebelum tahun 1974 di Indonesia perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetbook (BW) atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Buku I tentang Perseorangan (van Personen). Kemudian setelah tahun 1974 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan…
Keep reading
You must be logged in to post a comment.