Perkawinan

Join 1,472 other followers

Hukum Perdata

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Harta Benda dalam Perkawinan Harta Bersama Harta Bawaan Harta Benda dalam Perkawinan Dalam perkawinan harta dibedakan menjadi: Harta bersama.  Harta  bawaan.  Harta Bersama Harta bersama yaitu harta yang diperoleh…

Keep reading
Hukum Perdata

Pembagian Waris Menurut Islam

Hukum Positif Indonesia- Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai hukum waris dalam Islam Hukum waris menurut Wikipedia adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah…

Keep reading
Hukum Perdata

Pedoman Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan

By : Rendra Topan Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dimintakan pembatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat mengenai syarat perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Pembatalan Perkawinan Tata Cara Pembatalan Perkawinan…

Keep reading
Hukum Perdata

Pedoman Dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan

By : Rendra Topan Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Syarat Pencegahan Perkawinan Tata Cara Pencegahan Perkawinan Syarat Pencegahan Perkawinan Perkawinan dapat…

Keep reading
Hukum Perdata

Syarat Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

By : Rendra Topan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai syarat-syarat perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Syarat Perkawinan Syarat Perkawinan Lainnya Batas Usia Perkawinan Cara Mendapatkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Batas Usia Minimum Syarat Perkawinan Syarat perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.…

Keep reading
Hukum Perdata

Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

By : Rendra Topan Sebelum tahun 1974 di Indonesia perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetbook (BW) atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Buku I tentang Perseorangan (van Personen). Kemudian setelah tahun 1974 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan…

Keep reading