Pengantar Hukum Perikatan
By : Rendra Topan Perikatan termasuk ke dalam kelompok hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban satu sama lain untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perikatan kewajiban-kewajiban tersebut dikenal dengan istilah prestasi, dan sebaliknya bagi pihak…
Keep reading
Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pelaku Usaha Dalam Negeri Pelaku Usaha Luar Negeri Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang…
Keep reading
Jual Beli Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan
By : Rendra Topan Jual beli merupakan kegiatan yang juga bagian dari hukum perdata yang secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata – Pasal 1540 KUHPerdata. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Jual Beli Ketentuan Jual Beli Larangan dalam Jual Beli Kewajiban Penjual Kewajiban Pembeli Objek Jual Beli Pengertian Jual Beli Jual beli menurut Pasal…
Keep reading
Sewa Menyewa Sebagai Bentuk Perikatan
By: Rendra Topan Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan istilah atau bahkan melakukan berupa persetujuan atau perikatan yang disebut dengan sewa-menyewa. Sewa menyewa merupakan suatu hubungan keperdataan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1547 – Pasal 1600 KUHPerdata. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Sewa Menyewa Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak yang Menyewakan Larangan Pihak yang Menyewakan…
Keep reading
8 (delapan) Alasan Pemutusan Hubungan Kerja
By : Rendra Topan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja diatur dalam ketentuan Pasal 150 – Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal-hal yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja antara lain: Berakhirnya masa…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Perkawinan
Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
By : Rendra Topan Sebelum tahun 1974 di Indonesia perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetbook (BW) atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Buku I tentang Perseorangan (van Personen). Kemudian setelah tahun 1974 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan…
Keep reading
Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan
Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Harta Benda dalam Perkawinan Harta Bersama Harta Bawaan Harta Benda dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda…
Keep reading
Pembagian Waris Menurut Islam
Hukum Positif Indonesia- Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai hukum waris dalam Islam Hukum waris menurut Wikipedia adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Properti
Hak Tanggungan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hak Tanggungan Sifat Hak…
Keep reading
Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam
Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang ke Batam dengan berbagai macam argumen dan latar belakang guna mencari kehidupan yang lebih baik.
Keep reading
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Rumah Susun di Indonesia
By: Rendra Topan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 4 telah mengatur mengenai asas dan tujuan dari penyelenggaraan rumah susun. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Rumah Susun Asas Rumah Susun Tujuan Rumah Susun Ruang Lingkup Pengertian Rumah Susun Untuk memudahkan pemahaman, penulis terlebih dahulu menyampaikan pengertian…
Keep reading
Mengenal Rumah Susun Sebagai Salah Satu Bentuk Perumahan di Indonesia
By: Rendra Topan Seiring dengan populasi penduduk yang semakin meningkat, sementara luasan permukaan tanah tidak pernah bertambah, sehingga pembangunan perumahan dilakukan dengan menambah bentuk bangunan ke atas. Dengan kata lain pembangunan perumahan dilakukan bertingkat, guna menjamin kebutuhan hidup masyarakat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Rumah Susun Jenis Rumah Susun Kepemilikan Rumah Susun Sehubungan dengan…
Keep reading
Hak-Hak atas Tanah
By : Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Hak Milik Hak Guna Usaha Syarat Hak Guna Usaha Hapusnya Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Syarat Hak Guna Bangunan Jenis Hak Guna Bangunan Hapusnya Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak Sewa Untuk Bangunan Hak Membuka Tanah Hak Memungut Hasil Hutan Hak Lainnya. Pendahuluan Hal…
Keep reading
Hukum Positif Indonesia 
You must be logged in to post a comment.