Perikatan

Akibat Kepailitan

Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit. Akibat kepailitan…

Keep reading

Badan Hukum

Syarat dan Putusan Pailit

Hukum Positif Indonesia- Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengajuan Permohonan Pailit Putusan Permohonan Pernyataan Pailit Kedudukan Hukum Debitor Status Hukum Debitor Sebagaimana telah diketahui bahwa pengertian kepailitan adalah sita umum atas…

Keep reading

Badan Hukum

Pengantar tentang Kepailitan

Hukum Positif Indonesia- Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas pailit dan penundaan kewajiban…

Keep reading

Hukum Perdata

Jaminan Fidusia

Hukum Positif Indonesia- Kita sering mendengar kata fidusia atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Jaminan Fidusia? Objek Jaminan Fidusia Pembebanan Jaminan Fidusia Pendaftaran Jaminan…

Keep reading

Hukum Perdata

Hak Tanggungan

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hak Tanggungan Sifat Hak…

Keep reading

Hukum Perdata

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Harta Benda dalam Perkawinan Harta Bersama Harta Bawaan Harta Benda dalam Perkawinan Dalam perkawinan harta dibedakan menjadi: Harta bersama. Harta bawaan. Harta Bersama Harta bersama yaitu harta yang diperoleh…

Keep reading

Komunikasi dan Informasi

Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pelaku Usaha Dalam Negeri Pelaku Usaha Luar Negeri Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang…

Keep reading

Badan Hukum

Mengenal Perasuransian di Indonesia

By: Rendra Topan Seiring dengan kemajuan jaman dan kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan, dan barang-barang yang bernilai lainnya, maka mucul berbagai macam asuransi mulai dari asuransi kesehatan, kecelakaan, rumah, kendaraan bermotor dengan segala macam propagandanya. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang asuransi, namun mereka mengikuti program asuransi, sehingga saat proses claim sering terjadi kesalahpahaman. Melalui artikel ini…

Keep reading

Hukum Perdata

Hak Cipta

By: Rendra Topan Perkembangan pranata dan tata kehidupan serta kemajuan teknologi yang demikian cepat dengan arus globalisasi, mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum disemua sektor, khususnya sektor hukum berkenaan dengan hak cipta sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.