Badan Hukum
Perseroan Terbatas
By : Rendra Topan Pengertian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya. Dalam uraian…
Keep reading
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Mekanisme Tanggung Jawab…
Keep reading
Akibat Kepailitan
Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit. Akibat kepailitan…
Keep reading
Syarat dan Putusan Pailit
Hukum Positif Indonesia- Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengajuan Permohonan Pailit Putusan Permohonan Pernyataan Pailit Kedudukan Hukum Debitor Status Hukum Debitor Sebagaimana telah diketahui bahwa pengertian kepailitan adalah sita umum atas…
Keep reading
Pengantar tentang Kepailitan
Hukum Positif Indonesia- Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas pailit dan penundaan kewajiban…
Keep reading
Badan Hukum Perusahaan Perasuransian
By: Rendra Topan Perusahaan perasuransian di Indonesia haruslah berbadan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perasuransian Pemilik Perusahaan Asuransi Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perasuransian Bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Perseroan terbatas. Koperasi.…
Keep reading
Mengenal Perusahaan Pembiayaan di Indonesia
By: Rendra Topan Semakin maraknya perusahaan pembiayaan di Indonesia mengharuskan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan, dan yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha…
Keep reading
Ruang Lingkup Usaha Perasuransian di Indonesia
By: Rendra Topan Dalam artikel Mengenal Perasuransian di Indoneisa telah diuraikan bahwa asuransi terdiri atas: Asuransi, yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Asuransi syariah, yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Ruang lingkup usaha perasuransian secara umum diatur dalam Pasal 2 – Pasal 5 Undang-Undang Nomor…
Keep reading
Jenis Perusahaan Perasuransian
By: Rendra Topan Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang Mengenal Perasuransian di Indonesia. Telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelenggaraan asuransi di Indonesia dilaksankan oleh perusahaan perasuransian. Jenis Perusahaan Perasuransian Perusahaan perasuransian terdiri dari beberepa jenis, yaitu: Perusahaan asuransi; adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi syariah; adalah perusahaan asuransi umum syariah…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Hukum Positif Indonesia 
You must be logged in to post a comment.