Categories
Tata Pemerintahan

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Hukum Positif Indonesia- Artikel ini berisikan tentang Ikhtisar putusan Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang disadur dari laman https://mkri.go.id. Daftar isi: Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pokok Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Pemohon Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant […]

Categories
Tata Pemerintahan

Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pada bagian pendahuluan disampaikan mengenai sistem peradilan anak, asas sistem peradilan anak, kategori anak dalam sistem peradilan anak, hak […]

Categories
Tata Pemerintahan

Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tahapan penyelesaian laporan/aduan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional […]

Categories
Tata Pemerintahan

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI

Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Senjata Api […]

Categories
Tata Pemerintahan

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak dan kewajiban penyampaian […]

Categories
Tata Pemerintahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas […]

Categories
Tata Pemerintahan

Jabatan Notaris Sebagai Profesi

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 […]

Categories
Tata Pemerintahan

Penanggulangan Bencana Sebagai Perwujudan Urusan Pemerintahan

Hukum Positif Indonesia- Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bencana Bencana mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, […]

Categories
Tata Pemerintahan

Hak dan Kewajiban Anak

Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Anak Hak anak merupakan bagian dari hak […]

Categories
Tata Pemerintahan

Anak Menurut Undang-Undang

Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan yang di berikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan […]