Categories
Pidana Umum

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana mengenai pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan Ancaman Hukuman 6 (enam) tahun Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan Ancaman Hukuman 7 (tujuh) tahun Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat Mengenai unsur-unsur tindak […]

Categories
Pidana Umum

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan Sanksi Pengertian Apa itu pemerasan? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online dijelaskan pemaknaan kata dari pemerasan adalah sebagai berikut: Berasal dari kata dasar peras yang merupakan kata kerja, dan ketika ditambah awalan “me” berubah menjadi “memeras”yang mempunyai arti memijit (menekan dan […]

Categories
Pidana Khusus

Mengenal Tindak Pidana Terorisme

Hukum Positif Indonesia- Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme; Untuk menjamin kepastian hukum mengenai tindak pidana terorisme pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah […]

Categories
Hukum Pidana Pidana Umum

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama

Hukum Positif Indonesia- Penistaan agama termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penistaan Agama Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama Sanksi Pidana Pengertian Penistaan Agama Penistaan agama terdiri dari dua suku kata yaitu penistaan dan agama, yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti secara […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Pornografi

Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif maupun dampak negatif.   Telah diketahui bersama bahwa hanya dengan sebuah handphone, kita dapat membuat sebuah gambar baik berupa foto atau merekam sebuah kegiatan tertentu, sehingga hal ini dapat disalahgunakan diantaranya untuk merekam  sebuah kegiatan […]

Categories
Pidana Umum

Unsur-Unsur Tindak Pidana “Menghasut”

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini di sampaikan mengenai: Pengertian Menghasut Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Sanksi Pengertian Menghasut Pengertian menghasut menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disajikan secara daring (dalam jaringan) adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Tindak pidana hasut di atur dalam ketentuan Pasal 160 KUHP […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Dalam Perlindungan Anak

Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas mengenai ketentuan pidana dalam […]

Categories
Acara Pidana Hukum Pidana

Penghentian Penyidikan atas Perbuatan yang diduga Merupakan Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia- Sebuah peristiwa tindak pidana yang sedang dalam tahapan penyidikan dapat dihentikan proses penyidikannya atau dengan kata lain kasusnya di tutup, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Dalam uaraian ini disampaikan mengenai: Alasan Penghentian Penyidikan Tidak Cukup Bukti Bukan Merupakan Tindak Pidana Penyidikan dihentikan Demi Hukum Alasan […]

Categories
Pidana Khusus

Tindak Pidana Dalam Kegiatan Usaha Migas

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam kegiatan migas, secara umum pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 51 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam uraian […]

Categories
Kelembagaan

Perubahan Pasal 46, Pasal 47 dan Penyisipan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan penyisipan Pasal 47A Pasal 43 No.19/2019  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Perubahan Pasal 46 Perubahan Pasal 47 Penyisipan Pasal 47A Penyelidikan, […]