Categories
Badan Hukum

Akibat Kepailitan

Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit. Akibat kepailitan […]

Categories
Badan Hukum

Syarat dan Putusan Pailit

Hukum Positif Indonesia- Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengajuan Permohonan Pailit Putusan Permohonan Pernyataan Pailit Kedudukan Hukum Debitor Status Hukum Debitor Sebagaimana telah diketahui bahwa pengertian kepailitan adalah sita umum atas […]

Categories
Badan Hukum

Pengantar tentang Kepailitan

Hukum Positif Indonesia- Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas pailit dan penundaan kewajiban […]

Categories
Perbankan

Jaminan Fidusia

Hukum Positif Indonesia- Kita sering mendengar kata fidusia  atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Jaminan Fidusia? Objek Jaminan Fidusia Pembebanan Jaminan Fidusia Pendaftaran Jaminan […]

Categories
Perkawinan

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Harta Benda dalam Perkawinan Harta Bersama Harta Bawaan Harta Benda dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda […]

Categories
Perkawinan

Pembagian Waris Menurut Islam

Hukum Positif Indonesia- Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai hukum waris dalam Islam Hukum waris menurut Wikipedia adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah […]

Categories
Perdagangan

Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pelaku Usaha Dalam Negeri Pelaku Usaha Luar Negeri Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang […]

Categories
Pertanahan Properti

Hak-Hak atas Tanah

By : Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Hak Milik Hak Guna Usaha Syarat Hak Guna Usaha Hapusnya Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Syarat Hak Guna Bangunan Jenis Hak Guna Bangunan Hapusnya Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak Sewa Untuk Bangunan Hak Membuka Tanah Hak Memungut Hasil Hutan Hak Lainnya. Pendahuluan Hal […]

Categories
Ketenagakerjaan

Besaran Pesangon Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang Diberhentikan dari Pekerjaannya

By : Rendra Topan Pada prinsipnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dihindari oleh pengusaha. Namun begitu, setelah terlebih dahulu pengusaha melakukan mediasi kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh mengenai alasan melakukan pemutusan hubungan kerja, dan tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut, maka […]

Categories
Perkawinan

Pedoman Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan

By : Rendra Topan Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dimintakan pembatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Pembatalan Perkawinan Tata Cara Pembatalan Perkawinan Alasan Pembatalan Perkawinan Sebab-sebab yang membatalkan perkawinan yaitu: […]