Hukum Positif IndonesiaUrusan pemerintah dalam hal Industri dan Perdagangan
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Macam dan Harga Rupiah Penggunaan Uang Rupiah Larangan dalam Penggunaan Uang Rupiah Ketetentuan Pidana Terhadap Penggunaan Rupiah Pengertian Mata […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dewan Kawasan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Badan Pengusahaan Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan Kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan […]
Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka menciptakan iklim kegiatan berusaha yang sehat, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa hal pokok disampaikan dalam uraian ini berkenaan dengan isi undang-undang tersebut untuk kemudahan berusaha adalah sebagai berikut: Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Kebijakan Strategis Cipta Kerja Peningkatan Ekosistem, Investasi […]
Hukum Positif Indonesia- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi: Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, dan Penyetoran, […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan terbentuknya komite yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sekaligus membubarkan beberapa lembaga negara. Lembaga negara yang dibubarkan adalah sebagai berikut: Tim Transparansi Industri Kreatif yang dibentuk berdasarkan […]
Hukum Positif Indonesia- Teknologi yang setiap waktu terus berkembang terutama dalam bidang informasi membuat manusia hanya memerlukan sebuah personal computer, laptop, maupun mobile phone untuk mendapatkan informasi mutakhir tentang banyak hal seperti berita, olahraga, bahkan sampai informasi kebutuhan belanja harian. Semua itu disebabkan karena kemajuan media teknologi informasi yang biasa kita kenal dengan sebutan website. […]
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan orang untuk melakukan bisnis tanpa harus bertatap muka antara produsen dan konsumen, cukup dari rumah sudah dapat melakukan bisnis. Mencermati perkembangan tersebut banyak pelaku bisnis berpacu untuk membuat bisnis start-up dalam rangka mengantisipasi kebiasaan- kebiasaan baru para konsumen. Apa itu start- up? Menurut Wikipedia Indonesia start-up adalah […]
Hukum Positif Indonesia- Impor barang kiriman diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Barang Kiriman Jenis Barang Kiriman Apa itu Consignment Note? Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan Tujuan Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean […]
You must be logged in to post a comment.