Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru Tahun 2022 – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Batam Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru Tahun 2022 – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Batam
Tag: Pemerintah Daerah
Categories
BKD&KORPRI – Kepri
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru Tahun 2022 BKD&KORPRI – Kepri BKD&KORPRI – Kepri
Sistematika Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 Terdiri dari 11 pasal dan 16 lampiran. Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 5 Keterangan:
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mengatur hal ini dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Asas dan Tujuan Pembangunan Nasional Asas dan tujuan berkenaan sistem pengendalian pembangunan nasional diatur […]
Hukum Positif Indonesia- Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Penyusunan dan penetapan rencana pembangunan dibedakankan menjadi: Penyusunan dan Penetapan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 1. Menteri menyiapkan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam era keterbukaan informasi sekarang ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengatur tentang pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara terintegrasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pedoman dalam pengeloaan sistem tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dalam […]
Categories
Provinsi Kalimantan Timur
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Categories
Provinsi Kalimantan Barat
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Categories
Provinsi Sulawesi Tengah
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tangah sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Categories
Provinsi Sulawesi Utara
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Categories
Provinsi Sulawesi Selatan
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hal-hal berkenaan dengan muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang […]
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini merupakan proyek perubahan yang penulis lakukan pada waktu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam pada Tahun 2014. Naskah asli berjudul “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berkenaan dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Bidangn Pembangunan” dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan salah satu dampak negatif yang […]
Hukum Positif Indonesia- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah usaha, […]
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembinaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut tersebut meliputi: Batasan Wilayah Laut Kewenangan […]
Hukum Positif Indonesia- Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah atau biasa sebut dengan FORKOPIMDA sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Mengenai FORKOPIMDA di atur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. FORKOPIMDA […]