Categories
Acara Pidana

Pokok-Pokok Praperadilan

Hukum Positif Indonesia- Dalam manajemen penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dapat diajukan praperadilan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Praperadilan Objek Praperadilan Mekanisme Praperadilan Pengertian Praperadilan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 […]

Categories
Yustisi

Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak-anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pengertian Sistem Peradilan Anak Asas Sistem Peradilan Pidana Anak Kategori Anak dalam Sistem Peradilan Anak Hak Anak dalam Sistem […]

Categories
Hukum Pidana

Mengenal Hukum Pidana Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht, yang mempunyai arti yaitu straf  adalah hukuman dan recht adalah peraturan atau hukum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hukum Pidana Ius Poenale (objektif) Ius Puniendi (subjektif) Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Formil Batasan Pemberlakuan Aturan Pidana dalam Perundang-Undangan Pidana Pidana Pokok Pidana […]

Categories
Acara Pidana

Putusan Bukan Pemidanaan Batal Demi Hukum

Surat Putusan Bukan Pemidanaan Melanjutkan uraian mengenai bentuk dari isi putusan pengadilan, khususnya mengenai surat putusun bukan pemidanaan, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan bukan pemidanaan memuat hal-hal sebagai berikut: (Pasal 199 ayat (1) KUHAP) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali tentang: a) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam […]

Categories
Acara Pidana

Putusan Pemidanaan Batal Demi Hukum

Dalam hal putusan pemidanaan, surat putusan pemidanaan memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu: Kepala putusan yang berbunyi: ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Nama lengkap , tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Pertimbangan yang disusun […]

Categories
Acara Pidana Hukum Pidana

Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

By: Rendra Topan Permeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum merupakan salah satu upaya hukum luar biasa terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung yang disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama dengan disertai risalah yang […]

Categories
Acara Pidana

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Pengajuan […]

Categories
Acara Pidana

Penyampaian Putusan Dalam Hukum Acara Pidana

By: Rendra Topan Pengadilan dalam semua tingkatan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung menerbitkan putusan atas perkara yang yang telah selesai proses pemeriksaannya. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis ada yang dinamakan petikan dan ada pula yang disebut dengan salinan dalam hukum acara pidana. Menurut penulis petikan putusan merupakan ringkasan dari salinan putusan terhadap […]

Categories
Acara Pidana Hukum Pidana

Bentuk Isi Putusan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana

Isi putusan dituangkan oleh hakim dalam sebuah bentuk surat putusan, yang mana surat putusan tersebut dapat berupa surat putusan pemidanaan dan surat putusan bukan pemidanaan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Surat Putusan Pemidanaan Surat Putusan Bukan Pemidanaan Surat Putusan Pemidanaan Adapun surat putusan pemidanaan memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu: […]

Categories
Acara Pidana Hukum Pidana

Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa Selama Menjalani Proses Hukum

By: Rendra Topan Penangguhan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa ketika menjalani proses pemeriksaan. Permintaan penangguhan penahanan disampaikan oleh tersangka atau terdakwa kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim (sesuai dengan kewenangan pada saat dilakukan pemeriksaan perkara). Dalam hal penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan […]