Hukum Positif IndonesiaKekuasaan Kehakiman
Hukum Positif Indonesia- Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam uraian ini […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam manajemen penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dapat diajukan praperadilan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Praperadilan Objek Praperadilan Mekanisme Praperadilan Pengertian Praperadilan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak-anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pengertian Sistem Peradilan Anak Asas Sistem Peradilan Pidana Anak Kategori Anak dalam Sistem Peradilan Anak Hak Anak dalam Sistem […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht, yang mempunyai arti yaitu straf adalah hukuman dan recht adalah peraturan atau hukum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hukum Pidana Ius Poenale (objektif) Ius Puniendi (subjektif) Hukum Pidana Materiil Hukum Pidana Formil Batasan Pemberlakuan Aturan Pidana dalam Perundang-Undangan Pidana Pidana Pokok Pidana […]
Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan karena memerlukan waktu yang cukup lama tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit juga. Mengingat proses penyelesaian perkara […]
By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Grasi Ketentuan Permohonan Grasi Hal Lainnya Mengenai Permohonan Grasi Bentuk Pemberian Grasi Menindaklanjuti ketentuan […]
By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, untuk penyempurnaan terakhir diubah dengan […]
By: Rendra Topan Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengelompokan asas-asas tersebut berdasarkan instrument dalam penegakkan hukum, untuk memudahkan pemahaman, yaitu: Lembaga Peradilan Hakim Pengadilan Subjek Hukum Putusan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: Lembaga Peradilan […]
By: Rendra Topan Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia, pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kekuasaan Kehakiman. Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan Kehakiman dalam Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung. Peradilan […]
Surat Putusan Bukan Pemidanaan Melanjutkan uraian mengenai bentuk dari isi putusan pengadilan, khususnya mengenai surat putusun bukan pemidanaan, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan bukan pemidanaan memuat hal-hal sebagai berikut: (Pasal 199 ayat (1) KUHAP) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali tentang: a) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam […]
You must be logged in to post a comment.