Categories
Umum

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan […]

Categories
Yustisi

Kamus Hukum Berkenaan dengan Akta Notaris

Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat awam pastinya sering mendengar dan mengucapkan istilah akta atau akta notaris dalam komunikasi keseharian yang berkenaan dengan legalitas. Berikut ini disampaikan beberapa istilah berkenaan dengan sebutan akta notaris, yang dapat menambah pemahaman tentang akta notaris. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata […]

Categories
Yustisi

Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas […]

Categories
Yustisi

Jabatan Notaris Sebagai Profesi

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 […]

Categories
Sumber Hukum Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I tentang Orang (Pasal 1 – Pasal 465) Buku II tentang Benda (Pasal 495 – Pasal 1232) Buku III tentang Perikatan (Pasal 1233 – Pasal 1864) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa (Pasal 1865 – Pasal 1992)