Categories
Keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 27 – Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) […]

Categories
Keuangan

Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 12 Maret 2019, maka terdapat beberapa penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pegeloaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah […]

Categories
Keuangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan […]

Categories
Keuangan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Selaku Pengelola Keuangan Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diatur dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibedakan menjadi: Bendahara penerimaan Bendahara pengeluaran Bendahara Penerimaan Bendahara penerimaan adalah pejabat […]

Categories
Keuangan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang juga merupakan pengguna anggaran dalam pengelolaan keuangaan daerah selain melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, juga menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit  Satuan […]

Categories
Aparatur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dalam pengelolaan keuangan daerah baik pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada satuan kerja […]

Categories
Aparatur

Kuasa Pengguna Anggaran Sebagai Pengelola Keuangan Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Kuasa pengguna anggaran dalam mengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit satuan kerja perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaran, berdasarkan […]

Categories
Aparatur

Pengguna Anggaran Sebagai Pengelola Keuangan Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia Pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah merupakan pengguna anggaran. Tugas dan Wewenang Pengguna Anggaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai […]

Categories
Aparatur

Pengelola Keuangan Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum melanjutkan uraian mengenai pengelola keuangan daerah, terlebih dahulu disampaikan pengertian pengelolaan keuangan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan […]

Categories
Aparatur

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal  7 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku […]