Sistematika Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional (Pasal 2) BAB III Jenis Rumpun Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatan Fungsional (Pasal 3 – Pasal 8) BAB IV Ketentuan Peralihan (Pasal 9) BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal […]
Tag: 1999
Sistematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Pasal I Menambah enam ketentuan baru di antara ketentuan Pasal 107 dan Pasal 108. Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 Keterangan: Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sistematika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pembinaan (Pasal 4 – Pasal 6) BAB IV Penyelenggaraan (Pasal 7 – Pasal 43) BAB V Penyidikan (Pasal 44) BAB VI Sanksi Administratif (Pasal 45 – Pasal 46) BAB […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Penyelnggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri (Pasal 5 – Pasal 12) BAB III Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Insternasional (Pasal 13 – Pasal 15) BAB IV Kekebalan, Hak Istimewa, dan Pembebasan (Pasal […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Status dan Fungsi Hutan (Pasal 5 – Pasal 9) BAB III Pengurusan Hutan (Pasal 10) BAB IV Perencanaan Kehutanan (Pasal 11 – Pasal 20) BAB V Pengelolaan Hutan (Pasal 21 – Pasal 51) BAB VI Penelitian […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelenggara Negara (Pasal 2) BAB III Asas Umum Penyelenggara Negara (Pasal 3) BAB IV Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara (Pasal 4 – Pasal 6) BAB V Hubungan antar Penyelenggara […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 4 – Pasal 26) BAB IV Hak Mendahulu (Pasal 27 – Pasal 28) BAB V Eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 29 – […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6) BAB III Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar (Pasal 7 – Pasal 26) BAB IV Acara yang Berlaku Dihadapan Majelis Arbitrase (Pasal 27 – Pasal 51) BAB […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat BAB I Ketentun Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 – Pasal 16) BAB IV Kegiatan yang Dilarang (Pasal 17 – Pasal 24) BAB V Posisi Dominan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal 4 – Pasal 7) BAB IV Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha (Pasal 8 – Pasal 17) BAB V Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18) […]