Hukum Positif Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Satuan Pendidikan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Program Pendidikan Tinggi Akademik Program Sarjana Program Magister Program Doktor. Program Pendidikan Tinggi Vokasi Program Diploma Magister Terapan Doktor Terapan Program Pendidikan Profesi Program Profesi Program Spesialis Sebagaimana telah diuraikan dalam artikel mengenai jenis pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademis, pendidikan […]
Hukum Positif Indonesia- Jenis Pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jenis pendidkan tinggi teridiri atas: Pendidikan Akademik Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Akademik Pendidikan akademik merupakan Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. […]
Hukum Positif Indonesia- Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yang mempunyai pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu, “jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bagi Sekolah Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Komponen penggunaan dana Bantuan Operasional […]
Hukum Positif Indonesia- Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam kententuan Pasal 6 – Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Besaran Dana Bantuan Operasional […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Persyaratan Umum Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Kriteria Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Persyaratan Umum Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Berdasarkan ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, telah diatur […]
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada tanggal 6 Februari 2020 dengan tujuan: Membantu biaya operasional sekolah. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bantuan Operasional Sekolah […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hal ini didasarkan pada salah satu konsideran menimbang undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Dalam uraian ini disampaikan […]
Hukum Positif Indonesia- Mencermati judul artikel ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat dua buah istilah dalam pendidikan yang sekilas tampak serupa namun mempunyai pengertian yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman terhadap dua buah istilah tersebut penulis berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. […]
You must be logged in to post a comment.