Hukum Positif Indonesia- Untuk memudahkan pelayanan publik berkenaan dengan administrasi kependudukan, salah satunya adalah dengan mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, guna menjamin kepastian hukum atas hak konstitusional masyarakat di Indonesia. Pengaturan pencatatan nama pada dokumen […]
Category: Kependudukan
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan pengertian administrasi kependudukan di atas sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan […]
By: Rendra Topan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga hilang atau tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan […]
By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diuraikan secara umum tentang warga negara. Selanjutnya pada kesempatan ini diuraikan tentang syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia bagi orang asing melalui prores pewarganegaraan, yang terdiri dari: Pengertian Pewarganegaraan Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan, demikian disebutkan […]
Categories
Administrasi Kependudukan
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal-pasalnya secara garis besar, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, maka untuk itu […]
Categories
Kewarganegaraan Republik Indonesia
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Perundangan-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang waktu untuk mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegraan Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 11 […]
You must be logged in to post a comment.