Hukum Positif Indonesia- Bersamaan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan berkenaan dengan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah kertas tahun emisi 2022’ Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Uang Rupiah Kertas 1.000 Tahun Emisi 2022 Uang rupiah kertas Rp1.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank […]
Category: Moneter dan Fiskal
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp100.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/8/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp50.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/9/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp20.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/10/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (dua puluh ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp10.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/11/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp5.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/12/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 (lima ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp2.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/13/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 2.000 (dua ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 2.000 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp1.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/14/PBI/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (seribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 Tahun Emisi 2022 Ciri Umum Bagian […]
Hukum Positif Indonesia- Aset kripto saat ini merupakan aset tak berwujud yang memiliki peningkatan transaksi yang cukup pesat dewasa ini, sehingga pemerintah memandang perlu mengatur transaksi aset kripto dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. […]
Categories
Penggunaan Mata Uang Rupiah
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Mata uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah […]
Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, dan Penyetoran, […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, pemerintah menerbitkan […]
Categories
Penggunaan Meterai
By: Rendra Topan Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata meterai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan perjanjian. Meterai merupakan kata yang mempunyai makna terdiri dari bea meterai dan benda meterai. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bea Meterai Bea meterai adalah pajak atas […]
Hukum Positif Indonesia- Kemajuan teknologi meningkatkan volume transaksi perdagangan secara online, sehingga untuk menjamin kepastian hukum pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, dimana sudah hampir menyeluruh penggunaan teknologi dalam banyak bidang kegiatan, […]
Categories
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Retribusi daerah sebagaimana disebutkan dalam BAB I Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]
Hukum Positif Indonesia- Pajak Daerah dalam BAB I Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. […]