Hukum Positif Indonesia- Bersamaan dengan Dirgahaya Republik Indonesia ke-77, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan berkenaan dengan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah kertas tahun emisi 2022’ Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Uang Rupiah Kertas 1.000 Tahun Emisi 2022 Uang rupiah kertas Rp1.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank […]
Category: Urusan Pemerintahan Absolut
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp100.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/8/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp50.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/9/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 […]
Hukum Positif Indonesia- Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang dibuat untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan secara menyeluruh oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk itu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam uraian […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp20.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/10/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (dua puluh ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp10.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/11/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp5.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/12/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 (lima ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp2.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/13/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 2.000 (dua ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 2.000 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp1.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/14/PBI/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (seribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 Tahun Emisi 2022 Ciri Umum Bagian […]
Hukum Positif Indonesia- Bendera merah putih merupakan salah satu sarana permesatu bangsa, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia, untuk pemerintah telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam uraian ini disampaikan […]
Hukum Positif Indonesia- Aset kripto saat ini merupakan aset tak berwujud yang memiliki peningkatan transaksi yang cukup pesat dewasa ini, sehingga pemerintah memandang perlu mengatur transaksi aset kripto dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. […]
Hukum Positif Indonesia- Artikel ini berisikan tentang Ikhtisar putusan Mahkamah Konstisusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 yang disadur dari laman https://mkri.go.id. Daftar isi: Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pokok Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Pemohon Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant […]
Categories
Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pada bagian pendahuluan disampaikan mengenai sistem peradilan anak, asas sistem peradilan anak, kategori anak dalam sistem peradilan anak, hak […]
Categories
Penggunaan Mata Uang Rupiah
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Mata uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah […]
Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu […]
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tahapan penyelesaian laporan/aduan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional […]
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Senjata Api […]
Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak dan kewajiban penyampaian […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, dan Penyetoran, […]
Categories
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas […]