Categories
Pemilihan Umum

Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Hukum Positif Indonesia- Persyaratan menjadi calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 […]

Categories
Pemilihan Umum

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Hukum Positif Indonesia- Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan […]

Categories
Pemilihan Umum

2 (dua) Pasal Penyebab Pembatalan Petahana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia- Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota untuk periode berikutnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pembatalan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal […]

Categories
Pemilihan Umum

Dasar Hukum Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Hukum Positif Indonesia- Penundaan tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Penundaan […]

Categories
Pemilihan Umum

19 (sembilan belas) Persyaratan Calon Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Persyaratan Calon Kepala Daerah Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia baik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengikuti pemilihan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 […]

Categories
Pemilihan Umum

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

By: Rendra Topan Telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan, yaitu: Tahapan Persiapan Tahapan persiapan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang […]

Categories
Pemilihan Umum

Asas dan Prinsip Pemilihan Kepala Daerah

By: Rendra Topan Pembagian wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur untuk provinsi, dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengantar Kepala daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dipilih berdasarkan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 […]

Categories
Pemilihan Umum

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu Dengan Perselisihan Hasil Pemilu

By: Rendra Topan Hukum Positif Indonesia- Sengketa Proses Pemilu dan Perselihan Hasil Pemilu merupakan dua hal yang berbeda, untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan mendiskreditkan subjek hukum yang menjadi pihak-pihak dalam proses berkenaan dengan putusan yang diterbitkan tentang sengketa pemilihan pemilihan umum dan perselisihan pemilihan umum oleh institusi yang berwenang, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua […]

Categories
Pemilihan Umum

Perselisihan Hasil Pemilu

By: Rendra Topan Perselisihan hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 473 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Objek Perselisihan Hasil Pemilu Adapun yang menjadi objek perselihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, oleh karena […]

Categories
Pemilihan Umum

Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Presiden 2019

Perhitungan Suara PilPres-Pileg oleh KPU Lembaga Survey Terdaftar di KPU Jokowi – Ma’ruf Prabowo – Sandi 1. Poltracking Indonesia 55,08% 44,92% 2. Charta Politika Indonesia 54,46% 45,54% 3. Indo Barometer 54,33% 45.67% 4. Penelitian dan Pengembangan Kompas 54,42% 45,58% 5. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) 54,86% 45,18% 6. Indikator Politik Indonesia 53,91% 46,09% 7. […]