Categories
Aparatur

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani

By: Rendra Topan Tidak cakapnya rohani dan/atau rohani seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga merupakan salah satu alasan untuk pemberhentian seorang sebagai pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 242 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Tidak Cakap […]

Categories
Keuangan

Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah

By: Rendra Topan Kepala daerah baik gubernur, dan bupati/walikota adalah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menetapkan tentang pengelolaan barang daerah. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang. Menetapkan bendahara penerimaan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

By: Rendra Topan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Untuk lebih jelasnya kewenangan OJK diuraikan secara rinci dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa […]

Categories
Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Landasan, Asas dan Tujuan (Pasal 2-4) BAB III Kesempatan dan Perlakuan yang Sama (Pasal 5-6) BAB IV Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan (Pasal 7-8) BAB V Pelatihan Kerja (Pasal 9-30) BAB VI Penempatan Tenaga Kerja (Pasal 31-38) BAB […]

Categories
Yustisi

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut : Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sejarah Singkat Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia […]

Categories
Lingkungan Hidup

Pengolahan Air Limbah Untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

By: Rendra Topan Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kesedian air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, […]

Categories
Lingkungan Hidup

Perencanaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

By: Rendra Topan Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di atur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perencanaan Lingkungan Hidup Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup […]

Categories
Urusan Pemerintahan

Pengujian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

By: Rendra Topan Selain limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sudah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pemerintah melalui menteri terkait wajib melakukan uji karekteristik untuk mengindentifikasi limbah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengujian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kategori 1 Karakteristik mudah meledak, […]

Categories
Lingkungan Hidup

Mengenal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

By: Rendra Topan Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah yang berbahaya dan beracun, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Bahan Berbahaya dan […]

Categories
Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

By: Rendra Topan Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13 –Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan […]