Categories
Yustisi

Advokat sebagai Sebuah Profesi

Advertisements By: Rendra Topan Perkembangan kompleksitas permasalahan hukum sekarang ini memang memerlukan perangkat peraturan profesi advokat, dimana tidak semua masyarakat terutama masyarakat di Indonesia mengerti tentang permasalahan hukum dan tata cara beracara dalam suatu persidangan pada lembaga peradilan. Untuk mendukung pelaksanaan proses penegakan hukum, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam […]

Categories
Pemilihan Umum

Pemungutan Suara dalam Proses Pemilihan Umum

Advertisements By: Rendra Topan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara dan pemungutan suara dalam Buku III BAB VIII Pasal 340 – Pasal 371. Secara garis besar diuraikan dalam artikel ini, berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perlengkapan Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Badan Pengusahaan Kawasan Batam

Advertisements By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Badan Pengusahaan Kawasan Batam Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam merupakan metafora dari Otorita Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan pertimbangan bahwa Batam telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas […]

Categories
Moneter dan Fiskal

Perlakuan Perpajakan Transakasi E-Commerce

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, dimana sudah hampir menyeluruh penggunaan teknologi dalam banyak bidang kegiatan, salah satunya adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media on line atau internet. Saat ini banyak wadah elektornik (platform) yang merupakan aplikasi dan situs web yang berfungsi sebagai “pasar” […]

Categories
Pemilihan Umum

Pelanggaran Pemilu

Advertisements By: Rendra Topan Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pemilu ini. Mengingat hal tersebut maka diatur juga mengenai pelanggaran pemilu dalam Buku Keempat mulai dari ketentuan Pasal 454 – Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. […]

Categories
Aparatur

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah membentuk suatu badan untuk penyelenggaraan jaminan sosial dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Undang-Undang Nomor 24 […]

Categories
Keuangan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Advertisements Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang pertanggungjawabannya berada pada kepala organisasi perangkat daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penyelenggaraan akuntansi oleh oraganisasi perangkat daerah merupakan pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan organisasi perangkat daerah dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan […]

Categories
Keuangan

Penatausahaan Keuangan Daerah

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada bagian penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa pokok bahasan yang akan diuraikan secara singkat, yaitu: Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam organisasi perangkat daerah yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa […]

Categories
Pemilihan Umum

Kampanye Pemilihan Umum

Advertisements Hukum Positif Indonesia- Kampanye pemilihan umum diatur dalam Buku Ketiga BAB VII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tim Kampanye Pemilu Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pelaksana kampanye, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum […]