Categories
Lingkungan Hidup

Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan

By: Rendra Topan Secara umum mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul “Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan”. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 […]

Categories
Lingkungan Hidup

Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan

By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah diuraikan secara garis besar mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah: AMDAL dan UKL-UPL biasa […]

Categories
Lingkungan Hidup

Pengelolaan Sampah Tanggung Jawab Bersama antara Pemerintah dan Masyarakat

By: Rendra Topan Pertambahan penduduk dunia secara umumnya, dan  khususnya negara Indonesia dari waktu ke waktu yang terus meningkat menimbulkan permasalahan tersendiri, salah satunya adalah sampah. Sudah tentu dengan bertambahnya jumlah penduduk berarti bertambah juga konsumsi penduduk yang secara otomatis juga meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah-sampah tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan benar akan […]

Categories
Kependudukan

Administrasi Kependudukan

Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal-pasalnya secara garis besar, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, maka untuk itu […]

Categories
Komunikasi dan Informasi

Pers dan Wartawan

By: Rendra Topan Membicarakan pers dan wartawan ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, akan mempunyai nilai kalau kedua sisi tersebut menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pers Pengertian Pers Pers menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah, lembaga sosial dan wahana komunikasi […]

Categories
Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sistematika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Wartawan (Pasal 7 – Pasal 8) BAB IV Peranan Pers (Pasal 9 – Pasal Pasal 14) BAB V Dewan Pers (Pasal 15) BAB VI Pers […]

Categories
Kependudukan

Kewarganegaraan Republik Indonesia

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Perundangan-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang waktu untuk mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegraan Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 11 […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

By: Rendra Topan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab kepada menteri. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

By: Rendra Topan Salah satu peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Fungsi Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Kementerian Negara

By: Rendra Topan Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Untuk memenuhi […]