By : Rendra Topan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 54 – Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal-hal yang harus dipedomani dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah : Asas umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran […]
Category: Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Kelembagaan, Aparatur, Anggaran, Pemilu, Pengadaan Barang dan Jasa
By: Rendra Topan Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 80 – Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Laporan realisasi semester […]
Hukum Positif Indonesia- Kawasan khusus diatur dalam Pasal 360 – Pasal 362 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksananya antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kawasan Khusus Dalam Pasal (1) angka 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun […]
By : Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Narkotika Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat […]
By: Rendra Topan Tidak cakapnya rohani dan/atau rohani seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga merupakan salah satu alasan untuk pemberhentian seorang sebagai pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 242 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Tidak Cakap […]
Categories
Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah
By: Rendra Topan Kepala daerah baik gubernur, dan bupati/walikota adalah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan : Kewenangan yang tersebut di atas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah […]
By: Rendra Topan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Untuk lebih jelasnya kewenangan OJK diuraikan secara rinci dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Landasan, Asas dan Tujuan (Pasal 2-4) BAB III Kesempatan dan Perlakuan yang Sama (Pasal 5-6) BAB IV Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan (Pasal 7-8) BAB V Pelatihan Kerja (Pasal 9-30) BAB VI Penempatan Tenaga Kerja (Pasal 31-38) BAB […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut : Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sejarah Singkat Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia […]
By: Rendra Topan Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kesedian air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, […]
By: Rendra Topan Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di atur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perencanaan Lingkungan Hidup Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup […]
By: Rendra Topan Selain limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sudah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pemerintah melalui menteri terkait wajib melakukan uji karekteristik untuk mengindentifikasi limbah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengujian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kategori 1 Karakteristik mudah meledak, […]
By: Rendra Topan Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah yang berbahaya dan beracun, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Bahan Berbahaya dan […]
By: Rendra Topan Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13 –Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan […]
Categories
Otoritas Jasa Keuangan
By: Rendra Topan Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan turut memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi diantaranya adalah sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu mewujudkan sitem keuangan yang melindungi seluruh kepentingan masyarakat, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara […]
By : Rendra Topan Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri dari ribuan pulau, bermacam-macam suku bangsa dan bahasa daerah. Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini dijelaskan lebih lanjut […]
By: Rendra Topan Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun seiring dengan pertambahan jumlah manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat, dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat, maka pemerintah Republik Indonesia merumuskannya dalam suatu bentuk peraturan […]
By: Rendra Topan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk itu pemerintah mengatur mekanisme penerimaan PNS yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun […]
Categories
Aparatur Sipil Negara
By: Rendra Topan Seiring dengan perkembangan manajemen pemerintahan berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan terhadap undang-undang kepegawaian. Pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan […]