Categories
Organisasi Pemerintahan

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jati Diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jadi diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Positif Indonesia- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah usaha, […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembinaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Kewenangan Daerah Provinsi Terhadap Wilayah Laut

Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut tersebut meliputi: Eksplorasi,  eksploitasi, konservasi, dan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Batas dan Pembagian Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Hukum Positif Indonesia- Batas dan Pembagian wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dan ditetapkan ketentuan Pasal 6 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan ketentuan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)

Hukum Positif Indonesia- Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdikasi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Lampung

Provinsi Lampung terdiri dari 2 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Lampung No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih 2 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi 3 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda 4 Kabupaten Lampung Barat Liwa 5 Kabupaten Lampung Timur Sukadana 6 Kabupaten Mesuji Wiralaga Mulya 7 Kabupaten Pesawaran Gedong Tataan 8 Kabupaten […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bengkulu Selatan Kota Manna 2 Kabupaten Bengkulu Tengah Karang Tinggi 3 Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur 4 Kabupaten Kaur Bintuhan 5 Kabupaten Kepahiang Kepahiang 6 Kabupaten Lebong Muara Aman 7 Kabupaten Muko muko Mukomuko 8 Kabupaten […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Sumetera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai 2 Kabupaten Empat Lawang Tebing Tinggi 3 Kabupaten Lahat Lahat 4 Kabupaten Muara Enim Muara Enim 5 Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu 6 Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti 7 Kabupaten Musi Rawas […]