Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Timur

Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Barat

Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Selatan

Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Tengah

Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tangah sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Tenggara

Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Utara

Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Selatan

Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Badan Layanan Umum sebagai Perwujudan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Mengenal Mahkamah Konstitusi

Hukum Positif Indonesia- Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam uraian ini […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Selayang Pandang mengenai Organisasi Kemasyarakatan

Hukum Posisitf Indonesia- Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jati Diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jadi diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Positif Indonesia- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 adalah usaha, […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pembinaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Kewenangan Daerah Provinsi Terhadap Wilayah Laut

Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut tersebut meliputi: Batasan Wilayah Laut Kewenangan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Batas dan Pembagian Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Hukum Positif Indonesia- Batas dan Pembagian wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dan ditetapkan ketentuan Pasal 6 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan ketentuan […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)

Hukum Positif Indonesia- Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdikasi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Lampung

Provinsi Lampung terdiri dari 2 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Lampung No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih 2 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi 3 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda 4 Kabupaten Lampung Barat Liwa 5 Kabupaten Lampung Timur Sukadana 6 Kabupaten Mesuji Wiralaga Mulya 7 Kabupaten Pesawaran Gedong Tataan 8 Kabupaten […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Bengkulu Selatan Kota Manna 2 Kabupaten Bengkulu Tengah Karang Tinggi 3 Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur 4 Kabupaten Kaur Bintuhan 5 Kabupaten Kepahiang Kepahiang 6 Kabupaten Lebong Muara Aman 7 Kabupaten Muko muko Mukomuko 8 Kabupaten […]

Categories
Organisasi Pemerintahan

Provinsi Sumetera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan 1 Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai 2 Kabupaten Empat Lawang Tebing Tinggi 3 Kabupaten Lahat Lahat 4 Kabupaten Muara Enim Muara Enim 5 Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu 6 Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti 7 Kabupaten Musi Rawas […]