Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Category: Organisasi Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Barat
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Provinsi Sulawesi Tengah
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tangah sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Provinsi Sulawesi Utara
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Provinsi Sulawesi Selatan
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan […]
Hukum Positif Indonesia- Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam uraian ini […]
Hukum Posisitf Indonesia- Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh […]
You must be logged in to post a comment.