Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Pasal 9 UU  No. 30 Tahun 2002 UU No.19 Tahun […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Perubahan Pasal 7 UU  No. 30 […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Perubahan […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Ketentuan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. UU  No. 30 Tahun 2002 UU No.19 Tahun 2019 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Pasal-Pasal Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

By: Rendra Topan Pada tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada artikel ini disajikan pasal demi pasal perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya. Terdapat tiga puluh tujuh butir perubahan yang dilakukan, yaitu: Masing-masing perubahan tersebut […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Peran Perum Bulog

By: Rendra Topan Dalam menunjang kebijakan program pemerintah di bidang logistik pangan dan pembangunan nasional, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Perum Bulog Perusahaan Umum (Perum) Bulog adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Badan Usaha Milik Negara

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Badan Pengusahaan Kawasan Batam

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Badan Pengusahaan Kawasan Batam Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam merupakan metafora dari Otorita Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan pertimbangan bahwa Batam telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah membentuk suatu badan untuk penyelenggaraan jaminan sosial dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Undang-Undang Nomor 24 Tahun […]