Organisasi Nonpemerintahan | Hukum Positif Indonesia

inOrganisasi Nonpemerintahan

Mengenal Persyarikatan Muhammadiyah

inOrganisasi Nonpemerintahan

17 Partai Politik dan 6 Partai Politk Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022

inOrganisasi Nonpemerintahan

Mengenal Komisi Aparatur Sipil Negara

inOrganisasi Nonpemerintahan

Selayang Pandang mengenai Organisasi Kemasyarakatan

inOrganisasi Nonpemerintahan

Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

inOrganisasi Nonpemerintahan

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

inOrganisasi Nonpemerintahan

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

inOrganisasi Nonpemerintahan

Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

inOrganisasi Nonpemerintahan

Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

inOrganisasi Nonpemerintahan

Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

inOrganisasi Nonpemerintahan

Badan dan Tim yang Dibubarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

inOrganisasi Nonpemerintahan

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

inOrganisasi Nonpemerintahan

Kewenangan Badan Pengusahaan Batam dalam Penyelenggaraan Hak Pengelolaan atas Lahan di Batam

inOrganisasi Nonpemerintahan

Penyisipan Pasal 69A, 69B, 69C, dan 69D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Dewan Pengawas

inOrganisasi Nonpemerintahan

Penyisipan BAB VA tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal 33, dan Perubahan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Susunan Organisasi

inOrganisasi Nonpemerintahan

Penghapusan Pasal 19 ayat (2), Perubahan Pasal 21, Penghapusan Pasal 22, dan Penghapusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi

inOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 13, Penghapusan Pasal 14, dan Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

inOrganisasi Nonpemerintahan

Penyisipan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi