Skip to the content

Hukum Positif Indonesia

Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

  • Home

Hukum Positif Indonesia

Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

Category: Organisasi Nonpemerintahan

Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik, serta organisasi lainnya yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Mengenal Persyarikatan Muhammadiyah

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

17 Partai Politik dan 6 Partai Politk Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Mengenal Komisi Aparatur Sipil Negara

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Selayang Pandang mengenai Organisasi Kemasyarakatan

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Badan dan Tim yang Dibubarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Kewenangan Badan Pengusahaan Batam dalam Penyelenggaraan Hak Pengelolaan atas Lahan di Batam

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Penyisipan Pasal 69A, 69B, 69C, dan 69D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Dewan Pengawas

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Penyisipan BAB VA tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal 33, dan Perubahan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Susunan Organisasi

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Penghapusan Pasal 19 ayat (2), Perubahan Pasal 21, Penghapusan Pasal 22, dan Penghapusan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab dan Susunan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Perubahan Ketentuan Pasal 13, Penghapusan Pasal 14, dan Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan

Penyisipan Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Posts navigation

1 2 ›

Top Posts

  • Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  • Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan di Indonesia
  • 3 (tiga) Jenjang Jabatan Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil
  • Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru
  • Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
  • Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
  • Jenis Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  • Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat
  • Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 Tahun Emisi 2022
  • 15 (lima belas) Ayat Al-Quran Tentang Kematian dalam Islam
Do Not Sell or Share My Personal Information
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Recent Posts: Hukum Positif Indonesia

Kosakata Hukum (XVI)-Penjualan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri UKraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between The Government of Tha Republic of Indonesia and The Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in The Field of Defence)

Kosakata Hukum (XVI)-Penjeratan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)

Kosakata Hukum (XVI)-Penjaminan

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Jasa Konsultansi Skripsi Ilmu Hukum

Jasa Konsultansi Skripsi Ilmu Hukum

Empang Aneka Jasa

Empang Aneka Jasa

  • Home
  • Tata Pemerintahan
  • Hukum Pidana
  • Hukum Perdata
  • Ilmiah
  • Sumber Hukum
  • Blog
  • Video Pendek
  • Hubungi Kami
  • Articles in English
  • RenTo Search
© 2023 Hukum Positif Indonesia Theme by Design Lab Privacy Policy
  • Home