Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal […]
Category: Kelembagaan
Categories
Provinsi Kalimantan Timur
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Categories
Provinsi Kalimantan Barat
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Categories
Provinsi Sulawesi Tengah
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tangah sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Categories
Provinsi Sulawesi Utara
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Categories
Provinsi Sulawesi Selatan
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Sulawesi. Pemerintah menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Cakupan […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk melaksakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga dengan sebutan Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Komisi Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan […]
Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan […]
Hukum Positif Indonesia- Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam uraian ini […]
Hukum Posisitf Indonesia- Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik Hal-hal yang menjadi ruang lingkup atau objek […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain hak dan kewajiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Untuk menjamin […]
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah lembaga keuangan yang biasa di sebut dengan bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Dalam uraian ini disampaikan […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diselenggarakan oleh: Dewan Kawasan Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan […]
Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Apa itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas […]
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jati Diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jadi diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun […]