Categories
Kependudukan

Mengenal Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan data pribadi yang juga merupakan hak setiap warga negara, serta memberikan kepastian hukum, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengertian data pribadi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang […]

Categories
Aparatur

Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan guna meningkatkan produktivitas kerja, serta menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hari kerja dan jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam uraian ini […]

Categories
Aparatur

Kedudukan dan Tanggung Jawab, Tugas, dan Klasifikasi Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

Hukum Positif Indonesia- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri […]

Categories
Aparatur

Klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui transformasi briokrasi yang dinamis, dan professional di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian […]

Categories
Komunikasi dan Informasi

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023

Hukum Positif Indonesia- Libur Nasional Tahun 2023 Cuti Bersama Ketetapan mengenai libur nasional dan cuti bersama tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Categories
Aparatur

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022

Hukum Positif Indonesia- Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan Surat Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 yang ditujukan kepada yang terhormat Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Berikut disampaikan jadwal seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis tahun 2022 […]

Categories
Organisasi Nonpemerintahan

17 Partai Politik dan 6 Partai Politk Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal […]

Categories
Urusan Pemerintahan

Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab, serta Kewenangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum Positif Inndonesia- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta kewenangan Presiden secara garis besar. Melalui uraian singkat ini disampaikan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban, tanggung jawab serta kewenangan Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): Demi […]

Categories
Pemilihan Umum

Persyaratan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi mengejawantahkan hal tersebut salah satunya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden setiap lima tahun. Oleh karenanya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia diatur dalam konstisusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun […]

Categories
Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 11

Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 11 Pengantar Prakata Daftar Isi Petunjuk Penggunaan Buku Bagian 1 Pancasila Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Glosarium Daftar Pustaka Daftar Sumber Gambar Indeks Profil Penulis Profil Penelaah Profil Penyunting Profil […]

Categories
Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10

Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10 Kata Pengantar Prakata Penulis Daftar Isi Petunjuk Penggunaan Buku Bagian 1 Pancasila Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Glosarium Daftar Pustaka Daftar Sumber Gambar Profil Penulis Profil Penelaah Profil Penyunting/Ilustrator […]

Categories
Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 8

Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 8 Kata Pengantar Prakata Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Petunjuk Penggunaan Buku Bab I Kedudukan dan Fungsi Pancasila Ringkasan Materi Refleksi Tautan Pengayaan Uji Kompetensi Bab II Bentuk dan Kedaulatan Negara Ringkasan Materi Refleksi Tautan Pengayaan Uji Kompetensi Bab III Tata Negara dan Pemerintahan Ringkasan […]

Categories
Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 7

Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 7 Daftar Isi Kata Pengantar Prakata Daftar Isi Daftar Gambar Petunjuk Penggunaan Buku Bab I Sejarah Kelahiran Pancasila Ringkasan Materi Refleksi Tautan Pengayaan Uji Kompetensi BAB II Norma dan UUD NRI Tahun 1945 Ringkasan Materi Refleksi Tautan Pengayaan Uji Kompetensi Bab III Kesatuan Indonesia dan Karakteristik […]

Categories
Pendidikan

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022

Hukum Positif Indonesia- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor 7302/B/GT.01.03/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN telah menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK tahun […]

Categories
Urusan Pemerintahan

Garis Besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

Hukum Positif Indonesia- Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) disebut kan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ditetapkan dengan undang-undang, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Dalam uraian ini disampaikan […]

Categories
Perdagangan

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pengguna Solar Subsidi dan Pertalite Roda 4 Melalui Aplikasi Mypertamina

Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka memastikan penyaluran Bahan Bajar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, maka mulai tanggal 1 Juli 2022 konsumen solar subsidi dan pertalite roda 4 diminta untuk mendaftarkan kendaraan beserta data diri melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun […]

Categories
Pendidikan

Persyaratan Sertifikasi Pendidik bagi Guru dalam Jabatan

Hukum Positif Indonesia- Guna memenuhi standar nasional pendidikan berkenaan dengan sertifikasi guru, khususnya sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang harus kita […]

Categories
Pendidikan

Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Hukum Positif Indonesia- Untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan jiwa kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia sejak dini, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengatur pakaian seragam sekolah pada setiap jenjang pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang […]

Categories
Urusan Pemerintahan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mengatur hal ini dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Asas dan Tujuan Pembangunan Nasional Asas dan tujuan berkenaan sistem pengendalian pembangunan nasional diatur […]

Categories
Urusan Pemerintahan

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional

Hukum Positif Indonesia- Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Penyusunan dan penetapan rencana pembangunan dibedakankan menjadi: Penyusunan dan Penetapan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 1. Menteri menyiapkan […]