Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan data pribadi yang juga merupakan hak setiap warga negara, serta memberikan kepastian hukum, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengertian data pribadi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang […]
Category: Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Kelembagaan, Aparatur, Anggaran, Pemilu, Pengadaan Barang dan Jasa
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan guna meningkatkan produktivitas kerja, serta menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hari kerja dan jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam uraian ini […]
Hukum Positif Indonesia- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui transformasi briokrasi yang dinamis, dan professional di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian […]
Hukum Positif Indonesia- Libur Nasional Tahun 2023 Cuti Bersama Ketetapan mengenai libur nasional dan cuti bersama tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Hukum Positif Indonesia- Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan Surat Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 yang ditujukan kepada yang terhormat Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Berikut disampaikan jadwal seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis tahun 2022 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal […]
Hukum Positif Inndonesia- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta kewenangan Presiden secara garis besar. Melalui uraian singkat ini disampaikan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban, tanggung jawab serta kewenangan Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): Demi […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi mengejawantahkan hal tersebut salah satunya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden setiap lima tahun. Oleh karenanya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia diatur dalam konstisusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun […]
Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 11 Pengantar Prakata Daftar Isi Petunjuk Penggunaan Buku Bagian 1 Pancasila Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Glosarium Daftar Pustaka Daftar Sumber Gambar Indeks Profil Penulis Profil Penelaah Profil Penyunting Profil […]
Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 10 Kata Pengantar Prakata Penulis Daftar Isi Petunjuk Penggunaan Buku Bagian 1 Pancasila Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Glosarium Daftar Pustaka Daftar Sumber Gambar Profil Penulis Profil Penelaah Profil Penyunting/Ilustrator […]
Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 8 Kata Pengantar Prakata Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Petunjuk Penggunaan Buku Bab I Kedudukan dan Fungsi Pancasila Ringkasan Materi Refleksi Tautan Pengayaan Uji Kompetensi Bab II Bentuk dan Kedaulatan Negara Ringkasan Materi Refleksi Tautan Pengayaan Uji Kompetensi Bab III Tata Negara dan Pemerintahan Ringkasan […]
Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 7 Daftar Isi Kata Pengantar Prakata Daftar Isi Daftar Gambar Petunjuk Penggunaan Buku Bab I Sejarah Kelahiran Pancasila Ringkasan Materi Refleksi Tautan Pengayaan Uji Kompetensi BAB II Norma dan UUD NRI Tahun 1945 Ringkasan Materi Refleksi Tautan Pengayaan Uji Kompetensi Bab III Kesatuan Indonesia dan Karakteristik […]
Hukum Positif Indonesia- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor 7302/B/GT.01.03/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN telah menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) disebut kan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ditetapkan dengan undang-undang, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Dalam uraian ini disampaikan […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka memastikan penyaluran Bahan Bajar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, maka mulai tanggal 1 Juli 2022 konsumen solar subsidi dan pertalite roda 4 diminta untuk mendaftarkan kendaraan beserta data diri melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Guna memenuhi standar nasional pendidikan berkenaan dengan sertifikasi guru, khususnya sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang harus kita […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan jiwa kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia sejak dini, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengatur pakaian seragam sekolah pada setiap jenjang pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mengatur hal ini dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Asas dan Tujuan Pembangunan Nasional Asas dan tujuan berkenaan sistem pengendalian pembangunan nasional diatur […]
Hukum Positif Indonesia- Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Penyusunan dan penetapan rencana pembangunan dibedakankan menjadi: Penyusunan dan Penetapan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 1. Menteri menyiapkan […]