Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Prilaku (Pasal 2-5) BAB III Jenis, Status, dan Kedudukan (Pasal 6-9) BAB IV Fungsi, Tugas dan Peran (Pasal 10-12) BAB V Jabatan ASN (Pasal 13-20) BAB VI Hak […]
Category: Sumber Hukum
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 3) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 4 – Pasal 7) BAB III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 8 – Pasal 17) BAB IV Perencanaan Pengadaan (Pasal 18 – Pasal 22) BAB V Persiapan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Dasar Perkawinan (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6 – Pasal 12) BAB III Pencegahan Perkawinan (Pasal 13 – Pasal 21) BAB IV Batalnya Perkawinan (Pasal 22 – Pasal 28) BAB V Perjanjian Perkawinan (Pasal 29) BAB VI Hak dan Kewajiban […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman (Pasal 7 – Pasal 30) BAB III Modal dan Saham (Pasal 31 – Pasal 62) BAB IV Rencana Kerja, Laporan Tahunan (Pasal 63 – […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sumber Hukum Pidana 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP masih merupakan produk hukum dari Pemerintahan Kolonial Belanda, yang terdiri dari dari tiga buku, yakni : Buku I tentang ketentuan Umum (Pasal 1-103), Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488) dan Buku III tentang Pelanggaran (Pasal […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 – Pasal 20) BAB III Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 – Pasal 24 BAB IV Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 25 – Pasal 40) BAB V Peran Serta […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 – Pasal 10) BAB III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 11 – Pasal 16) BAB IV Pelaporan dan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 8) BAB IV Pengadaan (Pasal 9 – Pasal 14) BAB V Impor dan Ekspor (Pasal 14 – Pasal 34) BAB VI Peredaran […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Penetapan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Pasal 3 – Pasal 9) BAB III Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 10 – Pasal 11) BAB IV Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya […]
Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Azas Tujuan dan Ruanglingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Perencanaan (Pasal 5 – Pasal 11) BAB IV Pemanfaatan (Pasal 12) BAB V Pengendalian (Pasal 13 – Pasal 56) BAB VI Pemeliharaan (Pasal 57) BAB […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 5 – Pasal 15) BAB III Azas Umum dan Struktur APBD (Pasal 16 – Pasal 28) BAB IV Penyusunan Rancangan APBD (Pasal 29 – Pasal 42) BAB V […]
SistematikaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Kententuan Umum (Pasal 1) BAB II BAB II Pajak (Pasal 2 – Pasal 93) BAB III Bagi Hasil Pajak Provinsi (Pasal 94) BAB IV Penetepan dan Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak (Pasal 95) BAB V Pemuntgutan Pajak (Pasal 95 […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Dasar Pendanaan Pemerintah Daerah (Pasal 4) BAB IV Sumber Penerimaan Daerah (Pasal 5) BAB V Pendapatan Asli Daerah (Pasal 6 – […]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. BAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas […]