Categories
Sumber Hukum Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Prilaku (Pasal 2-5) BAB III Jenis, Status, dan Kedudukan (Pasal 6-9) BAB IV Fungsi, Tugas dan Peran (Pasal 10-12) BAB V Jabatan ASN (Pasal 13-20) BAB VI Hak […]

Categories
Peraturan Lain

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 3) BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 4 – Pasal 7) BAB III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 8 – Pasal 17) BAB IV Perencanaan Pengadaan (Pasal 18 – Pasal 22) BAB V Persiapan […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Dasar Perkawinan (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6 – Pasal 12) BAB III Pencegahan Perkawinan (Pasal 13 – Pasal 21) BAB IV Batalnya Perkawinan (Pasal 22 – Pasal 28) BAB V Perjanjian Perkawinan (Pasal 29) BAB VI Hak dan Kewajiban […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sistematika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman (Pasal 7 – Pasal 30) BAB III Modal dan Saham (Pasal 31 – Pasal 62) BAB IV Rencana Kerja, Laporan Tahunan (Pasal 63 – […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sumber Hukum Pidana 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP masih merupakan produk hukum dari Pemerintahan Kolonial Belanda, yang terdiri dari dari tiga buku, yakni : Buku I tentang ketentuan Umum (Pasal 1-103), Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488) dan Buku III tentang Pelanggaran (Pasal […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 – Pasal 20) BAB III Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21 – Pasal 24 BAB IV Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 25 – Pasal 40) BAB V Peran Serta […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 – Pasal 10) BAB III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 11 – Pasal 16) BAB IV Pelaporan dan […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 8) BAB IV Pengadaan (Pasal 9 – Pasal 14) BAB V Impor dan Ekspor (Pasal 14 – Pasal 34) BAB VI Peredaran […]

Categories
Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Penetapan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Pasal 3 – Pasal 9) BAB III Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 10 – Pasal 11) BAB IV Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Azas Tujuan dan Ruanglingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Perencanaan (Pasal 5 – Pasal 11) BAB IV Pemanfaatan (Pasal 12) BAB V Pengendalian (Pasal 13 – Pasal 56) BAB VI Pemeliharaan (Pasal 57) BAB […]

Categories
Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 5 – Pasal 15) BAB III Azas Umum dan Struktur APBD (Pasal 16 – Pasal 28) BAB IV Penyusunan Rancangan APBD (Pasal 29 – Pasal 42) BAB V […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SistematikaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Kententuan Umum (Pasal 1) BAB II BAB II Pajak (Pasal 2 – Pasal 93) BAB III Bagi Hasil Pajak Provinsi (Pasal 94) BAB IV Penetepan dan Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak (Pasal 95) BAB V Pemuntgutan Pajak (Pasal 95 […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Dasar Pendanaan Pemerintah Daerah (Pasal 4) BAB IV Sumber Penerimaan Daerah (Pasal 5) BAB V Pendapatan Asli Daerah (Pasal 6 – […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. BAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas […]