Kita sering membaca dan mendengar istilah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Berikut ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Dalam uraian ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria:
Usaha mikro menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Usaha Kecil
Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)
Usaha Menengah
Usaha menengah menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).
Termasuk kelompok manakah jenis usaha anda? Silahkan dicocokan jenis kegiatan berusaha anda berdasarkan kriteria tersebut di atas. (RenTo)(041220)
Untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
Gudang menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, tetapi dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
Berdasarkan penegertian tersebut di atas, maka yang disebut dengan Gudang mempunyai kriteria sebagai berikut:
Ruang tidak bergerak, baik tertutup maupun terbuka.
Bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum.
Digunakan sebagai tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan.
Jenis Gudang
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, maka gudang dapat dibedakan menjadi:
Gudang tertutup golongan A mempunyai kriteria sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, sebagai berikut:
Memiliki luas 100 m2 sampai dengan 1.000 m2 .
Kapasitas penyimpanan antara 360 m3 sampai dengan 3.600 m3 .
Gudang Tertutup Golongan B
Gudang tertutup golongan B mempunyai kriteria sebagai berikut:
Memilki luas di atas 1.000 m2 sampai dengan 2.500 m2.
Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 sampai dengan 9.000 m3.
Gudang Tertutup Golongan C
Gudang tertutup golongan C mempunyai kriteria sebagai berikut:
Memiliki luas di atas 2.500 m2.
Kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3.
Gudang Tertutup Golongan D
Gudang tertutup golongan D mempunyai kriteria sebagai berikut:
Gudang berbentuk silo atau tangki.
Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 atau 500 ton.
Gudang berbentuk silo atau tangi adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
Gudang Terbuka
Gudang terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
Gudang terbuka hanya memilki kriteria dari sisi luasan saja, yaitu paling sedikit memilki luas 1000 m2.
Pendaftaran Gudang
Semua jenis Gudang sebagai tersebut di atas harus didaftarkan sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
Setelah dilakukan pendaftaran, maka Gudang yang didaftarkan akan diberikan tanda daftar Gudang yang merupakan bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
Kewajiban Pendaftaran Gudang
Kewajiban pendaftaran Gudang dilakukan oleh pemilik Gudang untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang.
Pemilik Gudang merupakan orang perorangan atau badan usaha yang memilki Gudang baik dikelola sendiri maupun untuk disewakan. Pemilik Gudang pada saat melakukan pendaftaran Gudang harus melampirkan syarat-syarat yang diditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat Pendaftaran Gudang
Syarat pendaftaran gudang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang adalah sebagai berikut:
Fotokopi Kartu Tanda Pendudk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia.
Fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing.
Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (jika ada), bagi pemilik gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas.
Fotokopi izin prinsip penanaman modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing.
Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai gudang.
Pas photo pemilik/penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.
Syarat pendaftaran gudang sebagaimana tersebut di atas dilampirkan pada waktu pengajuan surat permohonan pendaftaran gudang dengan menunjukan dokumen aslinya, dan diproses untuk paling lama lima hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
Kewenangan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Kewenangan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang berada pada menteri. Dalam hal ini tentunya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pendaftaran gudang kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang disebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan tanda daftar gudang kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan ketentuan sebagai berikut:
Kepala Unit PTSP berwenang melakukan penerbitkan tanda daftar gudang dan menyerahkan tembusan tanda daftar gudang yang telah diterbitkan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.
Kepala dinas yang membidangi perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik gudang dan pengelola gudang yang berada di wilayah kerjanya.
Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan pendaftaran gudang, hal yang terpenting adalah sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang bahwa, “Setiap proses permohonan pendaftaran TDG baru, pendaftaran ulang TGD, perubahan atau pengganti TDG yang rusak, tidak dipungut biaya”. (RenTo)(181020)
Siapa yang mempunyai kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan?
Kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan terlebih dahulu menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan.
Pemerintah pusat melakukan pengawasan bidang perdagangan dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Melakukan Pengawasan Perdagangan
Kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah sebagai berikut:
Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Mencabut perizinan di bidang perdagangan.
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan, dengan memberikan surat tugas yang resmi dan sah kepada petugas pengawas perdagangan.
Kewenangan Petugas Pengawas Perdagangan dalam Melakukan Pengawasan
Kewenangan petugas pengawas dalam melakukan tugas pengawasan disebutkan dalam ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah sebagai berikut:
Melakukan pengawasan terhadap perizinan di bidang perdagangan.
Melakukan pengawasan terhadap barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur.
Melakukan pengawasan terhadap distribusi barang dan/atau jasa.
Melakukan pengawasan terhadap pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
Melakukan pengawasan terhadap pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib.
Pendaftaran Gudang.
Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.
Tindakan Petugas Pengawas Perdagangan
TIndakan petugas pengawas perdagangan terhadap dugaan pelanggaran kegiatan di bidang perdagangan sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 100 ayat (4) Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah sebagai berikut:
Merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang.
Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha perdagangan.
Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.
Dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangannya, petugas pengawas melaporkan bukti awal atas dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perdagangan kepada penydik untuk ditindaklanjuti.
Petugas pengawas juga dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya.
Penyidikan
Penyidik dapat melakukan penyidikan berdasarkan bukti awal yang telah disampaikan oleh petugas pengawas, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 100 ayat (5) Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Siapa yang melakukan penyidikan?
Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berwenang melakukan penyidikan adalah:
Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kewenangan penyidik pegawai negeri di bidang perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah sebagai berikut:
Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan.
Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan.
Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perdagangan.
Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan.
Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan.
Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perdagangan.
Memberikan tanda pengamanan dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan.
Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan.
Mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan.
Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. (RenTo)(240820)
Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan Pasal 17 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Bentuk Kegiatan yang Dilarang Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Bentuk Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:
Kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
Monopoli
Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dengan ketentuan sebagai berikut:
Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Monopsoni
Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Penguasaan Pasar
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.
Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Persekongkolan
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
Bentuk-bentuk kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas dilarang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (RenTo)(290720)
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Penetapan harga
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
Ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi:
Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan.
Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Pembagian Wilayah
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
Pemboikotan
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain.
Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
Kartel
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Trust
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Oligopsoni
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana tersebut di atas apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Integrasi vertikal
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
Perjanjian Tertutup
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk pelarangan yang memang telah ditentukan oleh pemerintah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(270720)
Siapa yang melakukan Pelindungan dan Pengamanan Pada Sektor Perdagangan?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa yang menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan adalah pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Cara Melakukan Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan
Pemerintah melakukan pelindungan dan pengamanan pada sektor perdagangan adalah melalui materi kebijakan.
Materi Kebijakan
Materi kebijakan yang berkenaan dengan pelindungan dan pengamanan perdagangan yang ditetapkan oleh menteri meliputi:
Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional.
Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut.
Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain.
Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat.
Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor.
Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.
Kewajiban Pemerintah dalam Pelindungan dan Pengamanan pada Sektor Perdagangan
Sehubungan dengan materi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, menimbulkan kewajiban juga bagi pemerintah melalui menteri terkait untuk:
Melakukan pembelaan.
Melakukan tindakan pengamanan perdagangan.
Mengambil tindakan antidumping.
Mengmabil tindakan imbalan.
Pembelaan
Pembelaan oleh pemerintah dilakukan dalam hal:
Adanya ancaman dari kebijakan dan regulasi.
Adanya tuduhan praktik perdagangan tidak sehat.
Adanya tuduhan lonjakan impor dari negara mitra dagang atas ekspor barang nasional.
Dalam rangka mengambil langkah pembelaan terhadap hal-hal tersebut di atas, maka ada kewajiban bagi:
Eksportir; eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.
Kementerian/lembaga; kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.
Tindakan Pengamanan Perdagangan
Tindakan pengamanan perdagangan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor.
Bentuk Tindakan Pengamanan Perdagangan
Tindakan pengamanan perdagangan yang dilakukan pemerintah berupa:
Pengenaan bea masuk; pengenaan bea masuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri perdagangan.
Penetapan kuota; penetapan kuota merupakan tindakan pengamanan perdagangan yang penetepannya dilakukan oleh menteri perdagangan.
Tindakan Antidumping
Tindakan antidumping bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan pada industri dalam negeri yang terkait, yaitu dalam hal produk impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal.
Tindakan antidumping yang dilakukan oleh pemerintah adalah berupa pengenaan bea masuk antidumping yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri perdagangan.
Tindakan Imbalan
Tindakan imbalan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan pada industri dalam negeri, yaitu dalam hal produk impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor.
Tindakan imbalan yang dilakukan oleh pemerintah adalah berupa pengenaan bea masuk imbalan yang besarannya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh menteri perdagangan.
Mengenai pelindungan dan pengamanan perdagangan oleh pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. (RenTo)(300620)
Pada artikel ini disampaikan mengenai porses penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Mengenai uraian mendasar apa yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dibaca pada artikel dengan judul Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Dasar Penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Dasar penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting adalah melalui mekanisme sebagai berikut:
Dilakukan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi., dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap tingkat inflasi, dan/atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
Dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.
Mendukung program pemerintah.
Disparitas harga antardaerah yang tinggi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat diubah dengan peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Kewajiban pemerintah pusat tersebut dilaksanakan melalui penetapan menteri berkenaan dengan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor terhadap jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ditetapkan sebelumnya.
Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian melalui rapat koordinasi dengan kententuan sebagai berikut:
Merupakan bagian dari program strategis nasional.
Dihadiri paling sedikit oleh satu orang menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Keputusan rapat dituangkan dalam risalah atau notulensi rapat koordinasi.
Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dapat berkoordinasi dengan menteri korrdinator lainnya.
Kebijakan dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting termasuk dalam hal ini mengenai jam kerja hypermarket, department store dan supermarket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan tokok modern. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. (RenTo)(230420)
Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos, demikian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
Jenis Barang Kiriman
Barang kiriminan dapat berupa:
Kartu pos; adalah barang kiriman yang berbentuk komukiasi tertulis di atas kartu bergambar atau tidak bergambar.
Surat; adalah barang kiriman yang menjadi bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individua tau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik.
Dokumen; adalah barang kiriman yang berbentuk data, catatan, dan/atau keterangan tertulis di atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca.
Barang kiriman tertentu; adalah barang kiriman selain kartu pos, surat, dan dokumen, yang pengirimannya dilakukan melalui penyelenggara pos yang ditunjuk yang tidak disertai dengan consignment note (dokumen pengiriman barang).
Apa itu Consignment Note?
Berdasarkan kententuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman disebutkan bahwa consignment note atau dokumen pengiriman barang adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang.
Hal-hal yang menjadi pedoman dalam melakukan impor barang kiriman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman adalah:
Pengangkutan, pembokaran, dan penimbunan.
Tujuan pengeluaran barang kiriman dari kawasan pabean.
Pengeluaran barang kiriman yang diimpor untuk dipakai.
Pemeriksaan pabean.
Penetapan tarif dan nilai pabean.
Pengeluaran barang kiriman dengan PIB.
Pengeluaran barang kiriman untuk impor sementara.
Pengeluaran barang kiriman untuk diangkut ke TPS dikawasan pabean di kantor pabean lainnya.
Pengeluaran barang kiriman untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat.
Pengeluaran barang kiriman untuk diekspor kembali.
Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan
Berkenaan dengan pengangkutan, pembongkaran, dan penimbunan mempunyai tata cara sebagai berikut:
Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean wajib menyerahakan pemberitahuan berupa inward manifest yang merupakan daftar muatan barang yang diangkut termasuk muatan barang kiriman kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean.
Barang kiriman yang telah mendapat persetujuan dari kantor pabean, kemudian dilakukan pembongkaran, untuk selanjutnya dapat dilakukan penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
Penyelenggara pos melakukan perincian lebih lanjut tehadap rincian barang kiriman untuk setiap consignment note (dokumen pengiriman barang) atau setiap item barang kiriman. Hal ini dapat dilakukan oleh penyelenggara pos tanpa persetujuan kepala kantor pabean.
Tujuan Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean
Barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara setelah dipenuhinya salah satu kewajiban pabean untuk hal-hal sebagai berikut:
Diimpor untuk dipakai.
Diimpor sementara.
Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di kawasan pabean di kantor pabean lainnya.
Ditimbun di tempat penimbunan berikat.
Diekspor kembali.
Pengeluaran barang kiriman setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem pelayan.
Pengeluaran Barang Kiriman yang Diimpor Untuk Dipakai
Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk nilai pabean palig banyak FOB (Free on Board) US$3.00 (tiga dilar amerika) per penerima barang per kiriman diberikan pembebasan bea masuk, namun tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ata Barang Mewah dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan juga dikecualikan dari pajak penghasilan.
Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai lainnya berupa surat, kartu pos, dan dokumen, dibebaskan dari bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai yang merupakan barang kena cukai dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap penerima barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:
Sejumlah 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, atau tembakau lainnya yang berupa: 20 batang apabila dalam bentuk batang; 5 kapsul apabila dalam bentuk kapsul; 30 ml apabila dalam bentuk cair; 4 cartridge apabila dalam bentuk cartridege; 50 gram atau 50 ml apabila dalam bentuk lainnya.
350 ml minuman yang mengandung alkohol.
Pemeriksaan Pabean
Terhadap barang-barang yang diimpor dilakukan pemeriksaan pabean dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
Berdasarkan hasil pemeriksaan pabean terhadap barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB US$3.00 (tiga dolar amerika) samapai dengan US$1,500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang disampaikandengan consignment note berlaku ketentuan:
Dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.
Pengeluaran Barang dengan Persetujuan Impor Barang (PIB)
Barang kiriman dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lainnya yang perlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) setelah penerima barang atau kuasanya menyampaikan Persetujuan Impor Barang (PIB), dengan ketentuan:
Memilki nilai pabean melebihi FOB US$1,500, dan penerima barang merupakan badan usaha.
Mendapatkan fasilitas penundaan bea masuk dan/atau menggunakan tarif preferensi.
Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diimpor Sementara
Pengeluaran barang kiriman untuk diimpor sementara dari kawasan pabean atau tempat lain yang perlakukan sama dengan TPS dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lainnya
Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos yang ditunjuk dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diangkut ke TPS di kawasan pabean di kantor pabean lainnya, setelah disampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan barang kiriman kepada pejabat bea dan cukai yang menangani adminsitrasi manisfes di kantor pabean yang mengawasi TPS asal.
Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
Barang kiriman dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang perlakukan sama dengan TPS untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diekspor Kembali
Barang kiriman melalui penyelenggara pos yang ditunjuk dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang perlakukan sama dengan TPS untuk diekspor kembali dengan pertimbangan:
Barang kiriman ditolak oleh penerima barang.
Penerima barang tidak ditemukan.
Barang kiriman salah kirim.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diimpor.
Kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(290220)
Metrologi legal terdiri dari dua kata yaitu metrologi dan legal. Pengertian metrologi berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas, sedang legal maksudnya adalah sah menurut hukum.
Jadi metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran.
Setiap satuan yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (SI). Satuan Internasional merupakan satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk ukuran dan timbangan.
Satuan Internasional Dalam Melakukan Tera dan Tera Ulang
Satuan internasional yang digunakan diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Adapun satuan internasional yang dimaksud adalah:
Satuan dasar besaran panjang adalah meter, dengan simbol “m”.
Satuan dasar besaran massa adalah kilogram, dengan simbol “kg”.
Satuan dasar besaran waktu adalah sekon, dengan simbol “s”.
Satuan dasar besaran arus listrik adalah amper, dengan simbol “A”.
Satuan dasar besaran suhu thermodinamika adalah Kelvin, dengan smbol “K”.
Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela, dengan simbol “ed”.
Satuan dasar besaran kuantitas zat adala mole, dengan simbol “mol”.
Sedangkan untuk bilangan adalah sebagai berikut:
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 eksa “E”.
1 000 000 000 000 000 = 1015 peta “P”.
1 000 000 000 000 = 1012 tera “T”.
1 000 000 000 = 109 giga “G”.
1 000 000 = 106 mega “M”.
1 000 = 103 kilo “k”.
1 00 = 102 hekto “h”.
10 = 101 deka “da”.
0,1 = 10-1 desi “d”.
0,01 = 10-2 centi “c”.
0,001 = 10-3 mili “m”
0,000 001 = 10-6 mikro “u”
0,000 000 001 = 10-9 nano “n”
0,000 000 000 001 = 10-12 piko “p”
0,000 000 000 000 001 = 10-15 femto “f”
0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto “a”
Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Tera dan Tera Ulang
Ketentuan yang mengatur alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib dilakukan tera dan tera ulang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, dengan pertimbangan alat tersebut dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
Kepentingan umum.
Usaha.
Menyerahkan atau menerima barang.
Menentukan pungutan atau upah.
Menentukan produk akhir dalam perusahaan.
Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
Syarat Tera dan Tera Ulang
Persyaratan untuk dilakukannya kewajiban tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya adalah:
Menggunakan sistem satuan internasional.
Dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaan yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.
Disamping itu terdapat juga alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, dengan pertimbangan bahwa alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan melalui pejabat yang ditunjuk.
Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari kewajiban untuk tera dan tera ulang.
Tanda Tera
Setiap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah dilakukan tera dan tera ulang diberikan tanda tera, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Jenis Tanda Tera
Tanda tera dibedakan menjadi:
Tanda sah; dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera dan tera ulang.
Tanda batal; dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera dan tera ulang.
Tanda jaminan; dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
Tanda daerah; dibubuhkan untuk mengetahui dimana peneraan dilakukan.
Tanda pegawai yang berhak; dibubuhkan untuk mengetahui oleh siapa peneraan dilakukan.
Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 – Pasal 35 undang-undang tersebut.
Dengan demikan kewajiban tera dan tera ulang ulang yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sudah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. (RenTo)(260220)
Konsumen atau Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi
Pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah disebutkan pengguna atau konsumen dari bakar bakar minyak tertentu dalam hal ini minyak solar (gas oil) yang beri subsidi adalah sebagai berikut:
Syarat dan ketentuan konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar bertujuan agar pemberian subsidi berkenaan dengan penggunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi tepat sasaran.
Usaha Mikro
Konsumen atau pengguna bahan bakar minyak tertentu dala dalam hal ini minyak solar yang bersubsi dengan dasar pertimbangan bahwa minyak solar digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakan mesin-mesin dalam kegiatan usaha mikro tersebut.
Tata cara pembelian bahan bakar minyak solar tersebut dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang membidangi usaha mikro.
Usaha Perikanan
Konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar bersubsidi juga meliputi usaha perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan melakukan verifikasi untuk kemudian menerbitkan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir), setelah dilakukan verifikasi dan kemudian diterbitkan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
Usaha Pertanian
Masyarakat yang kegiatannya dalam bidang pertanian merupakan salah satu konsumen/pengguna bahan bakar minyak solar yang bersubsidi, dengan ketentuan bahwa bagi Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan yang menggunakan mesin pertanian berbahan bakar minyak solar, setelah dilakukan verifikasi kemudian diberikan surat rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.
Transportasi
Transportasi juga merupakan kegiatan yang dapat menggunakan bahan bakar minyak solar bersubsidi dengan ketentuan sebagai berikut:
Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlahnroda lebih dari 6 (enam) buah.
Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.
Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
Pelayanan Umum
Berikutnya bidang kegiatan yang dapat menggunakan bahan bakar minyak solar bersubsidi adalah pelayanan umum yang meliputi:
Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.
Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.
Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.
Syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan berkenaan dengan penggunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi agar tepat sasaran. (RenTo)(010220)
Definisi impor berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.
Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri.
Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam hal tertentu impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memliki pengenal sebagai importir, dimana mengenai pengenal importir diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri, dalam hal ini adalah Permendag Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Impor.
Tanggung Jawab Importir
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa mengenai tanggung jawab barang yang diimpor sepenuhnya menjadi tanggung jawab importir, apabila importir tidak bertanggung jawab, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.
Kewajiban Importir
Kewajiban importir dalam hal memasukan barang ke Indonesia sebagai mana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang yang diimpor dalam kondisi tidak baru.
Penetapan impor barang dalam keadaan tidak baru oleh menteri terkait disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
Dengan adanya surat persetujuan impor atas barang dalam keadaan tidak baru, maka surat tersebut diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan (Pasal 48 UU No.7/2014). (RenTo)(281219)
You must be logged in to post a comment.