Category Archives: Pendidikan

Rasio Luasan Lahan Pendirian Satuan Pendidikan Terhadap Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

Photo by Max Vakhtbovych on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan terdiri atas:

  • Satuan pendidikan dasar; terdiri atas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
  • Satuan pendidikan menengah; terdiri atas Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rasio Luasan Lahan Satuan Pendidikan

Pemerintah mengatur rasio luasan lahan satuan pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Rasio Luasan Lahan Minimum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Terhadap Peserta Didik

  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 6  rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 12,7 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,9 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 7 – 12 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 11,1 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,3 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 13 – 18 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 10,6 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 5,6 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,1 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 19 – 24 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 10,3 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 5,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,1 (m2/peserta didik).

Sebagai contoh Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dengan 6 rombangan belajar, sesuai dengan ketentuan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 28 peserta didik, maka luasan lahan yang diperlukan adalah:

  • Gedung satu lantai 6 x 28 x 12,7 m = 2.133,6 m2; bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 1.340 m2
  • Gedung dua lantai 6 x 28 x 7 m = 1.176 m2;bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 790 m2
  • Gedung tiga lantai 6 x 28 x 4,9 m = 823,2 m2;bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 710 m2

Luasan lahan sebagaimana tersebut di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

Rasio Luasan Lahan Minimum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Terhadap Peserta Didik

  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 3 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 22,7 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai – (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai – (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 4 – 6 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 16,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 8,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai – (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 7 – 9 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 13,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 5,1 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 10 – 12 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 12,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,7 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 13 – 15 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 12,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,6 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,5 (m2/peserta didik).
  •  Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 16 – 18 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 11,9 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,3 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,3 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 19 – 21 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 11,6 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,3 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 22 – 24 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 11,4 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,1 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,3 (m2/peserta didik).

Sebagai contoh Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dengan 3 rombangan belajar, sesuai dengan ketentuan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 32 peserta didik, maka luasan lahan yang diperlukan adalah:

  • Gedung satu lantai 3 x 32 x 22,7 m = 2.179,2 m2; bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 1.440 m2

Luasan lahan sebagaimana tersebut di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

Rasio Luasan Lahan Minimum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Terhadap Peserta Didik

  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 3 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 36,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai – (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai – (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 4 – 6 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 22,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 12,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai – (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 7 – 9 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 18,4 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 9,7 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 6,7 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 10 – 12 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 16,3 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 8,7 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 6,0 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 13 – 15 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 14,9 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,9 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 5,4 (m2/peserta didik).
  •  Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 16 – 18 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 14,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 5,1 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 19 – 21 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 13,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,9 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 22 – 24 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 13,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,8 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 25 – 27 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 12,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,9 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,7 (m2/peserta didik).

Sebagai contoh Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dengan 3 rombangan belajar, sesuai dengan ketentuan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 32 peserta didik, maka luasan lahan yang diperlukan adalah:

  • Gedung satu lantai 3 x 32 x 36,5 m = 3.504 m2; bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 2.170 m2

Luasan lahan sebagaimana tersebut di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan Lainnya Mengenai Lahan Satuan Pendidikan

Lahan yang digunakan untuk kepentingan pendirian satuan pendidikan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
  2. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
  3. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
    • Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
    • Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tcntang Baku Mutu Kebisingan.
    • Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
  4. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
  5. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Selain lahan, masih terdapat persyaratan sarana dan prasarana pendidikan lainnya seperti gedung, perlengkapan proses pembelajaran, dan lainnya dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan. (RenTo)(090321)

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Guru

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang—undangan.
  7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
  10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Kewajiban Guru

Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional mempunyai kewajiban untuk:

  1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  2. Meningkatkan dan mengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajran.
  4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agamadan etika.
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Komponen Penghasilan Guru

Salah satu hak guru sebgaimana tersebut di atas salah satunya adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu mengenai komponen penghasilan guru diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Komponen Penghasilan Guru

Penghasilan guru meliputi:

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan yang melekat pada gaji.
  • Penghasilan lainnya berupa:
    • tunjangan profesi.
    • tunjangan fungsional.
    • tunjangan khusus, dan
    • kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Demikian juga halnya bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru yang bersangkutan dengan satuan pendidikan tersebut.

Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru yang telah memilki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Besaran tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Tunjangan profesi guru dialokasi oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD). Mengnai tunjangan profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Tunjangan Fungsional Guru

Tunjangan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan funggsional bagi guru diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselengggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD).

Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan khusus bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan khusus guru diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus, yang besaran tunjangan khusus tersebut setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Kesejahteraan Tambahan Guru

Kesejahteraan tambahan bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kesejahteraan tambahan dimaksud diperoleh dalam bentuk :

  • Tunjangan pendidikan.
  • Asuransi pendidikan.
  • Beasiswa dan penghargaan bagi guru.
  • Kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru.
  • Pelayanan kesehatan.
  • Bentuk kesejahteraan lainnya.

Untuk kesejahteraan tambahan sebagaimana tersebut di atas, merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang sangat besar pada bidang  pendidikan, dalam hal ini adalah guru sebagai pendidik para generasi penerus bangsa. (RenTo)(150820)

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

Hukum Positif Indonesia-

Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada murid, siswa, atau peserta didik. Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki dan disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa.

Mengingat pentingnya peran guru tersebut, maka pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari peran guru, untuk itu para guru harus mempunyai kualitas yang baik. Kualitas sebagaimana dimaksud terdiri dari kualifikasi, komptensi, dan sertifikasi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini berisikan tentang:

Pengertian Guru

Guru menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tugas Utama Guru

Berdasarkan pengertian guru sebagaimana tersebut di atas disebutkan bahwa tugas utama guru adalah:

  1. Mendidik.
  2. Mengajar.
  3. Membimbing.
  4. Mengarahkan.
  5. Melatih.
  6. Menilai.
  7. Melakukan evaluasi.

Tugas utama tersebut dilakukan terhadap peserta didik pada jenis dan jalur pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah.

Dengan memperhatikan tugas utama guru, maka seorang guru harus memenuhi syarat untuk menjadi guru.

Syarat Umum Guru

Syarat guru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kualifikasi akademik.
  2. Memilki kualifikasi kompetensi.
  3. Memilki sertifikat pendidik.
  4. Sehat jasmani dan rohani.
  5. Memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kualifikasi Kompetensi

Kualifikasi komptensi untuk memenuhi syarat menjadi guru sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terdiri atas:

  1. Kompetensi pedagogik; adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
  2. Kompetensi kepribadian; adalah kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
  3. Kompetensi sosial; adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
  4. Kompetensi profesioanl yang diperoleh dari pendidikan profesi; adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Sertifikat Pendidik

Mengenai sertifikat pendidik diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sehat Jasmani dan Rohani

Seorang yang akan diangkat menjadi seorang guru haruslah sehat, baik secara rohani dan jasmani.

Memiliki Kemampuan untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Seorang guru harus memilki kemampuan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, melalui metode-metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.

Pengangkatan Guru

Pengangkatan guru diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan sertifikat pendidikan, maka setiap orang memliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Kewajiban Pemerintah Terhadap Guru

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(060820)

Peranan Dewan Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Dewan Pendidikan

Hukum Positif Indonesia-

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”, untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Dewan Pendidikan

Dewan pendidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Hal-hal yang mengatur mengenai dewan diatur dalam ketentuan Pasal 192 – Pasal 195, dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Fungsi Dewan Pendidikan

Dewan pendidikan mempunyai fungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawsan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan fungsinya tersebut, dewan pendidikan melaksanakan secara mandiri dan professional.

Tugas Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganlisis, dan meberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Hasil pelaksanaan tugas tersebut dilaporkan kepada masyarakat melalui media cetak, eletronik, laman, pertemuan, atau bentuk lainnya yang sejenis sebagai bentuk pertanggung jawaban, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 192 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Keanggotaan Dewan Pendidikan

Uraian keanggotaan dewan pendidikan diawali dari latar belakang, masa kerja, dan kemudian berakhirnya keanggotaan dewan pendidikan.

Latar Belakang Keanggotaan Dewan Pendidikan

Keanggotaan dewan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berasal dari:

  1. Pakar pendidikan.
  2. Penyelenggara pendidikan.
  3. Pengusaha.
  4. Organisasi profesi.
  5. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya.
  6. Pendidikan bertaraf internasional.
  7. Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
  8. Organisasi sosial kemasyarakatan.

Penjaringan calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.

Masa Kerja Dewan Pendidikan

Masa kerja dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Berakhirnya Keanggotaan Dewan Pendidikan

Keanggotaan dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:

  1. Mengundurkan diri.
  2. Meninggal dunia.
  3. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
  4. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Susunan Organisasi Dewan Pendidikan

Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan sekretaris, dan anggotanya berjumlah gasal.

Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Sumber Dana Dewan Pendidikan

Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah.
  3. Masyarakat.
  4. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
  5. Sumber lainnya yang sah.

Klasifikasi Dewan Pendidikan

Dewan pendidkan terdiri atas:

  1. Dewan pendidikan nasional.
  2. Dewan pendidikan provinsi.
  3. Dewan pendidikan kabupaten/kota.

Dewan Pendidikan Nasional

Dewan pendidikan nasional berkedudkan di ibukota negara, yang keanggotaannya ditetapkan oleh menteri berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.

Sebelum dilakukan penetapan oleh menteri, terblebih dahulu menteri membentuk panitia pemilihan anggota dewan pendidikan nasional.

Untuk selanjutnya panita pemilihan anggota dewan pendidikan nasional mengusulkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang calon anggota dewan pendidikan nasional setelah mendapatkan usulan dari:

  1. Organisasi profesi pendidik.
  2. Organisasi profesi lain.
  3. Organisasi kemasyarakatan.

Dewan Pendidikan Provinsi

Dewan pendidikan provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, yang keanggotaannya ditetapkan oleh gubernur berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.

Penetapan dewan pendidikan provinsi dilakukan setelah terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan dewan pendidikan provinsi oleh gubernur.

Berdasarkan usulan dari panitia pemilihan yang mengajukan calon anggota dewan pendidikan provins paling banyak berjumlah 26 (dua puluh enam) orang setelah mendapatkan usulan dari organisasi profesi, pendidik, organisasi profesi lain, atau organisasi kemasyarakatan, kemudian barulah gubernur melakukan penetapan dewan pendidikan provinsi. 

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan pendidikan kabupaten/koya berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang keanggotaannya berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Hampir sama prosesnya pada saat sebelum dilakukannya penetapan oleh bupati/walikota dengan proses sebelum penetapan dewan pendidikan nasional maupun dewan pendidikan provinsi, hanya saja yang membedakannya adalah jumlah calon anggota dewan pendidikan kabupaten/kota yang diusulkan paling banyak adalah 22 (dua puluh dua) orang.

Larangan Bagi Dewan Pendidikan

Ketentuan Pasal 198 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur larangan bagi anggota dewan pendidikan, yaitu dewan pendidikan baik secara perseorangan maupun kolektif dilarang untuk:

  1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
  2. Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau oran tua/walinya di satuan pendidikan.
  3. Menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak lansung.
  4. Menciderai integris seleksi penerimaan peserta didik baru secara secara langsung atau tidak langsung.
  5. Melaksanakan kegiatan lain yang menciderai integritas satuan pendidik secara langsung atau tidak langsung.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (RenTo)(300520)

Program Pendidikan Tinggi

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagaimana telah diuraikan dalam artikel mengenai jenis pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademis, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Jenis pendidikan tersebut masing-masing mempunyai program pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Program pendidikan tinggi berdasarkan jenis pendidikan tinggi dibedakan atas:

  1. Pendidikan akademik mempunyai program pendidikan tinggi  sebagai berikut; program sarjana, program magister, dan program doktor.
  2. Pendidikan vokasi mempunyai program pendidikan tinggi sebagai berikut; program diploma, magister terapan, dan doktor terapan.
  3. Pendidikan profesi mempunyai program pendidikan tinggi sebagai berikut; program profesi dan program spesialis.

Program Pendidikan Tinggi Akademik

Program pendidikan tinggi akademik diatur dalam ketentuan Pasal 18 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Program pendidikan tinggi yang merupakan pendidikan akademik terdiri atas:

  1. Program sarjana.
  2. Program magister.
  3. Program doktor.

Program Sarjana

Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.

Baca juga: jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Tujuan dari program sarjana yaitu menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi professional.

Dalam rangka melaksanakan program sarjana, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memilki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.

Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.

Program Magister

Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiiah.

Tujuan program magister yaitu mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional.

Dalam rangka melaksanakan program magister, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memilki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat.

Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.

Program Doktor

Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampun menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Tujuan program doktor yaitu mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan intelektual, ilmuan yang berbudaya dan menghasilkan serta mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

Penyelenggara pendidikan tinggi dengan program doktor wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.

Program Pendidikan Tinggi Vokasi

Program pendidikan tinggi vokasi diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Program pendidikan tinggi vokasi terdiri atas:

  1. Program diploma.
  2. Magister terapan.
  3. Doktor terapan.

Program Diploma

Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program diploma bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

Program diploma tersebut terdiri atas:

  1. Diploma satu.
  2. Diploma dua.
  3. Diploma tiga.
  4. Diploma empat atau sarjana terapan.

Penyelenggara pendidikan tinggi program diploma wajib memilki dosen berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat, sedangkan untuk program diploma satu dan diploma dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau yang sederajat yang memiliki pengalaman.

Lulusan diploma berhak menggunakan gelar atau sarjana terapan.

Magister Terapan

Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Program magister terapan bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada profesinya.

Penyelenggara pendidikan tinggi dengan program magister terapan wajib memiliki  dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.

Doktor Terapan

Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, mencipta, dan memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Program doktor terapan bertujuan untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan ilmu pnegetahuan dan teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.

Penyelenggara pendidikan tinggi dengan program doktor terapan wajib memilki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.

Program Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi mempunyai dua program sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi., yaitu:

  1. Program profesi.
  2. Program spesialis.

Program Profesi

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Program profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian pendidikan dan kementerian lainnya, lembaga pemerintah nonkementerian, dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Tujuan penyelenggaraan program profesi adalah menyiapkan professional. Penyelenggara program profesi wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat dua tahun.

Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

Program Spesialis

Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

Program spesialis dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian pendidikan, kementerian lainnya, lembaga pemerintah nonkementerian, dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Program spesialis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.

Program spesialis wajib memiliki dosen yang berkualifikasi minimum lulusan program spesialis atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat dua tahun. Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis. (RenTo)(250520)

Jenis Pendidikan Tinggi di Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Jenis Pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Jenis pendidkan tinggi teridiri atas:

  1. Pendidikan Akademik
  2. Pendidikan Vokasi
  3. Pendidikan Profesi

Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik tersebut merupakan tanggun jawwab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Dalam hal pendidikan akademik rumpun ilmu agama, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh menteri yang mneyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  agama dengan berkoordinasi dengan menteri pendidikan.

Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi adalah Pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan kehalian terapan tertentu sampai program sarjana terapan

Selanjutnya pendidikan vokasi oleh pemerintah dikembangan sampai program magister terapan dan program doktor terapan.

Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Kurikulum Pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetentsi profesinya.

Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pendidkan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerjasama kementerian Pendidikan, kementerian lainnya, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Kerjasama tersebut meliputi antara lain dalam hal penetapan standar kompetensi, penerapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan uji kompetensi. (RenTo)(25042)

Mengenal Pendidikan Tinggi di Indonesia

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yang mempunyai pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu, “jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia”.

Pada artikel ini diuraikan secara singkat mengenai:

Asas Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan berasaskan:

  1. Kebenaran ilmiah; adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kebenarannya diverifikas secara ilmiah.
  2. Penalaran; adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir.
  3. Kejujuran; adalah pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya.
  4. Keadilan; adalah pendidikan tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.
  5. Manfaat; adalah pendidikan tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
  6. Kebajikan; adalah pendidikan tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa dan negara.
  7. Tanggung jawab; adalah sivitas akademika melaksanakan tri dharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.
  8. Kebhinnekaan; adalah pendidikan tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Keterjangkauan; adalah bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memilki potensi dan kemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Fungsi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi mempunyai fungsi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:

  1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
  2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tri dharma.
  3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Tujuan Pendidikan Tinggi

Memperhatikan fungsi pendidikan tinggi sebagaimana tersebut di atas, maka perguruan tinggi mempunyai tujuan sebagai berikut (Pasal 5 UU No. 12/2012):

  1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
  2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
  3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
  4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehudupan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan pendidkan tinggi diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, adapun hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:

  1. Prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
  2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang teridiri dari:
    • Kebebasan akademik. kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
    • Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
    • Sivitas akademika.
  1. Jenis pendidikan tinggi, yang terdiri dari:
    • Pendidikan akademik.
    • Pendidikan vokasi.
    • Pendidikan profesi.
  1. Program pendidikan tinggi, yang terdiri dari:
    • Program sarjana, program magister, dan program doktor.
    • Program diploma, magister terapan, dan doktor terapan.
    • Program profesi dan program spesialis.
    • Gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi.
  1. Kerangka kualifikasi nasional.
  2. Pendidikan tinggi keagamaan.
  3. Pendidikan jarak jauh.
  4. Pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus.
  5. Proses Pendidikan dan pembelajaran, yang teridiri dari:
    • Program studi.
    • Kurikulum.
    • Bahasa pengantar.
    • Perpindahan dan penyetaraan.
    • Sumber belajar, sarana, dan prasarana.
    • Ijazah.
    • Sertifikat profesi dan sertifikasi kompetensi.
  1. Penelitian.
  2. Pengabdian kepada masyarakat.
  3. Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  4. Pelaksanaan tridharma.
  5. Kerjasama internasional pendidikan tinggi.

Mengenai jenis pendidikan tinggi dan program pendidikan tinggi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diuraikan lebih lanjut pada artikel dengan judul tersendiri. (RenTo)(180320)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5)
  2. BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 6 – Pasal 50)
  3. BAB III Jaminan Mutu (Pasal 51 – Pasal 57)
  4. BAB IV Perguruan Tinggi (Pasal 58 – Pasal 82)
  5. BAB V Pendanaan dan Pembiayaan (Pasal 83 – Pasal 89)
  6. BAB VI Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Lembaga Negara Lain (Pasal 90)
  7. BAB VII Peran Masyarakat (Pasal 91)
  8. BAB VIII Sanksi Administratif (Pasal 92)
  9. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 93)
  10. BAB X Ketentuan Lain-Lain (Pasal 94)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 95 – Pasal 97)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 98 – Pasal 100)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158

Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, menyebutkan bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah reguler untuk membiayai:

  1. Penerimaan peserta didik baru.
  2. Pengembangan perpustakaan.
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
  4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran.
  5. Adminsitrasi kegiatan sekolah.
  6. Pengembangan profesi guru dan pengembangan tenaga kependidikan.
  7. Langganan daya dan jasa.
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
  9. Penyediaan alat multi media pembelajaran.
  10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja indusri dan praktek kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.
  11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggeris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMA LB.
  12. Pembayaran honor, dengan ketentuan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima sekolah.

Sekolah menentukan sendiri komponen penggunaan dana BOS sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan, dan untuk pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan.

Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Dana bantuan operasional sekolah reguler secara umum diatur mengenai larangan penggunaannya, baik penggunaan oleh Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat sekolah, maupun penggunaan oleh Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi.

Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bagi Sekolah

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler oleh Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah dilarang untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
  3. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan penggunaan dana BOS reguler atau perangkat lainnya yang sejenis.
  4. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan.
  5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah.
  6. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran.
  7. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
  8. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat.
  9. Membangun gedung atau ruangan baru.
  10. Membeli saham.
  11. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS reguler atau perpajakan program BOS reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kementerian.
  12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lainnya.
  13. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
  14. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi

Demikian juga halnya Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) provinsi dan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kabupaten/kota tidak boleh untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah.
  2. Melakukan pemaksaan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.
  3. Mendorong seoklah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.
  4. Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.

Baik Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah, Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) provinsi, maupun Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran terhadap larangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan proses hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(130220)

Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Hukum Positif Indonesia-

Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam kententuan Pasal 6 – Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Besaran dana alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memilki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada data pokok pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Rp900.000,- untuk satu orang peserta didik Sekolah Dasar (SD) setiap tahunnya.
  2. Rp1.100.000,- untuk satu orang peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) setiap tahunnya.
  3. Rp1.500.000,- untuk satu orang peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) setiap tahunnya.
  4. Rp1.600.000,- untuk satu orang peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setiap tahunnya.
  5. Rp2.000.000,- untuk satu peserta didik SD Luar Biasa, SMP Luar BIasa, SMA Luar Biasa, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) setiap tahunnya.

Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Alokasi dana bantuan operasional sekolah reguler diperuntukan bagi:

  • sekolah-sekolah yang terintegrasi.
  • Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
  • Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
  • Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
  • Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mempunyai peserta didik kurang dari enam puluh orang perhitungannya tetap dianggap mempunyai peserta didik sebanyak enam puluh orang.
  • Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka perhitungannya didasarkan pada jumlah peserta didik yang memilki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan mengikuti sekolah induknya. 

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik melalui rekening sekolah.(RenTo)(130220)

Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Persyaratan Umum Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, telah diatur penerima dana  Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) reguler, yaitu diberikan kepada sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun.
  2. Memilki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada data pokok pendidikan.
  3. Memilki izin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada data pokok pendidikan.
  4. Memilki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama tiga tahun terakhir.
  5. Bukan satuan pendidikan kerja sama.

Kriteria Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah

Salah satu persyaratan bagi sekolah penerima dana BOS reguler yaitu memilki peserta didik paling sedikit enam puluh orang selama tiga tahun terakhir dikecualikan bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Sekolah terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.
  2. Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Sekolah yang kondisinya demikian harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah, dan disetujui oleh kementerian.

Sekolah-sekolah penerima dana BOS reguler yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh menteri berdasarkan data pokok pendidikan pertanggal 31 Agustus, yang juga merupakan batas akhir pengambilan data pokok pendidikan oleh kementerian yang digunakan untuk penyaluran dana BOS reguler tahap III tahun berjalan, dan tahap I dan II pada tahun berikutnya. (RenTo)(130220)