Category Archives: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Photo by sergio souza on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hal-hal berkenaan dengan muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi teknis yang menjadi muatan perairan pesisir tersebut harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pedoman dalam Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:

  • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  • Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  • Recana zonasi kawasan antarwilayah.
  • Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

Di samping mengacu pada hal tersebut di atas, rencana tata ruang wilayah provinsi juga disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Rencana pembangunan jangka panjang provinsi.
  • Rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan.
  • Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  • Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
  • Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.
  • Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
  • Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.
  • Kondisi dan potensi sosial masyarakat.
  • Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
  • Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang wilayah provinsi.
  • Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  • Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan pemanfaatan umum.
  • Alur migrasi biota laut.
  • Arahan pemanfaatan raung wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  • Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi.
  • Arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
  • Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kegunaan Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah sebagai acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi.
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor.
  • Penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mempunyai tahapan sebagai berikut:

  • Persiapan penyusunan, terdiri atas:
    • Penyusunan kerangka acuan kerja.
    • Penetapan metodelogi yang digunakan.
  • Pengumpulan Data, terdiri atas:
    • Data wilayah admininstrasi.
    • Data dan informasi kependudukan.
    • Data dan informasi bidang pertanahan.
    • Data dan informasi kebencanaan.
    • Data dan informasi kelautan.
    • Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  • Pengolahan data dan analisis, terdiri atas:
    • Analisis potensi dan permasalahan regional dan global.
    • Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
  • Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Penyusunan rancangan peraturan tentang rencana ruang wilayah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. (RenTo)(280621)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Photo by Skylar Kang on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan oleh menteri, khusus untuk ruang laut dirumuskan berdsarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pedoman dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hal-hal pokok yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional adalah sebagai berikut:

  • Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  • Ketentuan hukum laut internasional.
  • Perjanjian internasional.
  • Perkembangan permasalahan regional dan globalserta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
  • Upaya pemerataan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
  • Kondisi dan potensi sosial masyarakat.
  • Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi.
  • Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata raung wilayah kota.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
  • Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  • Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional nasional termasuk kawasan pemanfaatan umum.
  • Alur migrasi biota laut.
  • Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
  • Penetapan lokasi kawasan antarwilayah.
  • Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  • Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan.
  • Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
  • Strategi kebijakan pengembangan kawasan antarwilayah.
  • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  • Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman atau acuan dalam:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kasawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Tata Ruang Nasional

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional meliputi:

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terdiri atas lima tahapan yaitu:

  1. Penyusunan kerangka acuan kerja, terdiri atas:
    • Penyusunan kerangka acuan kerja.
    • Penetapan metodologi yang digunakan.
  2. Pengumpulan data, terdiri atas:
    • Data wilayah administrasi.
    • Data dan informasi kependudukan.
    • Data dan informasi bidang pertanahan.
    • Data dan informasi kebencanaan.
    • Data dan informasi kelautan.
    • Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  3. Pengolahan data dan analisis, terdiri atas:
    • Analisi potensi dan permasalahan regional dan global.
    • Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian kingkungan hidup strategis.
  4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah nasional.
  5. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah nasional.

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas adalah peta rupa bumi Indonesia atau peta dasar lainnya yang merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. (RenTo)(230621)

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana umum tata ruang merupakan tahapan awal dari rencana umum tata ruang yang juga merupakan bagian dari Perencanaan Tata Ruang.

Penyusunan rencana umum tata ruang diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penyusunan rencana umum tata ruang meliputi:

Dalam melakukan penyusunan rencana umum tata ruang sampai dengan penetapan rencana umum tata ruang mempunyai batas waktu guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Batasan waktu tersebut adalah 18 bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa, “jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang”.

Uraian lebih rinci mengenai penyusunan rencana tata ruang baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diuraikan dalam judul tersendiri. (RenTo)(100621)

Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perencanaan tata ruang bertujuan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Perencanaan tata ruang ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penyusunan Rencana RInci Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.
  • Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Rencana Umum Tata Ruang

Rencana umum tata ruang secara berjenjang terdiri atas:

  • Rencana tata ruang wilayah nasional.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Rencana tata ruang wilayah kota.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Penyusunan rencana umum tata ruang, terdiri atas:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Penetapan Rencana Umum Tata Ruang

Penetapan rencana umum tata ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana Rinci Tata Ruang

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

  • Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah(RZ KAW), dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) sebagai rinci dari rencana tata ruang wilayah nasional.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Penyusunan rencana rinci tata ruang, meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah(RZ KAW),
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

Penetapan rencana rinci tata ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan Rencana Rinci yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.
  • Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang

Penijauan kembali ini dibedakan menjadi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang.

Penijauan kembali dilakukan secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar dalam melakukan revisi terhadap rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. (RenTo)(100621)

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Photo by Michael Block on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang  secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Perencanaan Tata Ruang.
  2. Pemanfaatan Ruang.
  3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  4. Pengawasan Penataan Ruang.
  5. Pembinaan Penataan Ruang.
  6. Kelembagaan Penataan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR).

Perencanaan tata ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penyusunan Rencana RInci Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.
  • Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Selengkapnya uraian perencanaan tata ruang…

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya untuk memwujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

Pemanfataan ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  • Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian penataan ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  • Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.
  • Pemberian Insentif dan Disinsentif.
  • Pengenaan Sanksi.
  • Sengketa Penataan Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Lingkup Pengawasan Penataan Ruang.
  • Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang.

Pembinaan Penataan Ruang

Pembinaan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pembinaan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang.
  • Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang.

Kelembagaan Penataan Ruang

Kelembagaan penataan ruang berdasarkan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang diimplementasikan dengan membentuk forum penataan ruang. Forum penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. (RenTo)(100621)

Tabungan Perumahan Rakyat Sebagai Bentuk dan Tanggung Jawab Sosial Pemerintah

tapera, jaminan sosial

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai bentuk perwujudan dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tabungan Perumahan Rakyat

Tabungan perumahan rakyat mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Asas Tabungan Perumahan Rakyat

Adapun pelaksanaan tabungan perumahan rakyat didasarkan pada asas:

  1. Kegotongroyongan; bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka Panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta.
  2. Kemanfaatan; pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta untuk pembiayaan perumahan.
  3. Nirlaba; pengelolaan tabungan perumahan rakyat tidak untuk mencari keuntungan, tetapi mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana tabungan perumahan rakyat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta.
  4. Kehati-hatian; pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
  5. Keterjangkauan dan kemudahan; pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus dapat dijangkau dan mudah diakses oleh peserta.
  6. Kemandirian; hasil pemanfaatan tabungan perumahan rakyat dapat membentuk masyarakat yang mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni.
  7. Keadilan; hasil pengelolaan tabungan perumahan rakyat harus dapat dinikmati secara proporsional oleh peserta.
  8. Keberlanjutan; kegiatan tabungan perumahan rakyat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tabungan perumahan rakyat.
  9. Akuntabilitas; penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  10. Keterbukaan; akses informasi penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat diberikan secara lengkap, benar, dan jelas bagi peserta.
  11. Portabilitas; tabungan perumahan rakyat dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun pesserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  12. Dana amanat; dana yang terkumpul dari simpanan peserta dan hasil pemupukannya merupakan dana titipan kepada Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembiayaan perumahan bagi peserta.

Tujuan Tabungan Perumahan Rakyat

Tujuan tabungan perumahan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Peserta tabungan perumahan rakyat adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Peserta tabungan perumahan rakyat terdiri dari:

  1. Pekerja; adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pekerja mandiri; adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

Ketentuan Kepesertaan

Ketentuan kepesertaan tabungan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.
  2. Pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta.
  3. Baik pekerja maupun pekerja mandiri paling rendah berusia dua puluh tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar.

Berakhirnya Kepesertaan

Berakhirnya kepesertaan tabungan perumhan perumahan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Telah pensiun bagi pekerja.
  2. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri.
  3. Peserta meninggal dunia.
  4. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Dengan berakhirnya kepesertaan tabungan perumahan rakyat, maka peserta berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya, yangmana untuk hasil pemupukan diperoleh setelah dilakukannya pembagian secara prorata.

Pengembalian simpanan dan hasil pemupukan dilakukan paling lama tiga bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.

Pemanfaatan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Pemanfaatan tabungan perumahan rakyat diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yaitu; untuk pembiayaan perumahan bagi peserta, kecuali bagi peserta warga negara asing. Pembiayaan perumahan dimaksud adalah pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah yang besarannya ditentukan.

Pembiayaan perumahan bagi peserta tabungan perumahan rakyat dilaksanakan oleh bank atau perusahaan pembiayaan.

Dalam pelaksanaan tabungan perumahan perumahan rakyat dibentuk organisasi Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai penanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan pengelolaan tabungan perumahan rakyat. (RenTo)(060620)

Bangunan Gedung Menurut Undang-Undang

Photo by thiago japyassu on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bangunan gedung diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung sebagai bagian dari penataan ruang dan pembangunan di Indonesia, mengingat bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang tujuan pembangunan nasional, sehingga terwujud dan terlaksana secara tertib sesuai dengan fungsinya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Bangunan Gedung

Pengertian bangunan gedung menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah, wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian maupun tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa prinsip suatu banguan gedung berlandaskan kepada asas, tujuan, dan fungsinya.

Asas Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Asas dalam penyelenggaraan bangunan gedung yaitu:

  1. Kemanfaatan; dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.
  2. Keselamatan; dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.
  3. Keseimbangan; dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu kesimbangan ekosistem dan lingkungan sekitar bangunan gedung.
  4. Keserasian bangunan gedung; dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan disekitarnya.

Tujuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diselenggarakan dengan tujuan untuk:

  1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi selaras dengan lingkungannya.
  2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
  3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Fungsi Bangunan Gedung

Berdasarkan kententuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Fungsi hunian; meliputi bangunan untuk rumah tinggal tungal, rumat tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
  2. Fungsi keagamaan; meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng.
  3. Fungsi usaha; meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
  4. Fungsi sosial dan budaya; meliputi bangunan gedung untuk Pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
  5. Fungsi khusus; meliputi bangunan gedung untuk reactor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Fungsi-sungsi sebagaimana tersebut di atas harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan dapat dirubah, dengan ketentuan harus mendaptkan persetujuan dan penetapan kembali oleh pemerintah daerah (Pasal 6 ayat (3) UU No.28/2002).

Persyaratan Bangunan Gedung

Bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Mengenai persyaratan bangunan gedung di atur dalam ketentuan Pasal  7 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, persyaratan bangunan gedung tersebut terdiri atas:

  1. Persyaratan administratif bangunan gedung.
  2. Persyaratan tata bangunan.
  3. Persyaratan keandalan bangunan gedung.
  4. Persyaratan pembanguan gedung fungsi khusus.

Persayaratan Administratif Bangunan Gedung

Persyaratan bangunan gedung meliputi:

  1. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
  2. Status kepemilikan bangunan gedung.
  3. Izin mendirikan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas Tanah

Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lain. Mengenai hak atas tanah dapat dibaca lebih lanjut pada judul artikel Hak-Hak atas Tanah.

Izin Pemanfaatan

Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Status Kepemlikan Bangunan Gedung

Status kepemilikan bangunan gedung merupaka surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung.

Izin Mendirikan Bangungan

Izin mendirikan bangunan adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui pemerintah daerah.

Persyaratan Tata Bangunan

Persyaratan tata bangunan terdiri atas:

  1. Persyaratan peruntukan dan intensitas gedung; meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan, untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota wajib menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka.
  2. Persyaratan arsitektur gedung; meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
  3. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan; penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Mengenai dampak lingkungan dapat dibaca lebih lanjut pada artikel berjudul Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan.

Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Persyaratan keandalan gedung ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan, yang meliputi:

  1. Persyaratan keselamatan; meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
  2. Persyaratan kesehatan;  meliputi sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.
  3. Persyaratan kenyamanan; meliputi kenyamanan ruang gerak, dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandang, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
  4. Persyaratan kemudahan; melputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Persyaratan administrative dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus selain harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

Berdasarkan defenisi tersebut di atas, penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan:

  1. Pembangunan.
  2. Pemanfaatan.
  3. Pelestarian.
  4. Pembongkaran

Pembangunan

Pembangunan bangunan gedung dilenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya , yang pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk bangunan gedung dengan fungsi khusus ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli.  

Pemanfaatan

Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi, yaitu terpenuhinya persyaratan teknis sebagaimana tersebut di atas.

Pelestraian

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cagar budaya dapat dibaca pada artikel dengan judul kriteria cagar budaya.

Pembongkaran

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

bangunan gedung dapat dibongkar dengan dasar pertimbangan karena tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki (pembongkaran dilakukan setelah ada penetapan dari pemerintah daerah melalui kajian khusus), dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya (pembongkaran dilakukan setelah ada penetapan dari pemerintah daerah melalui kajian khusus), dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung, sedangkan pengguna bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Hak Pemilik Bangunan Gedung

Pemilik bangunan gedung mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi oersyaratan.
  2. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  3. Mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari pemerintah daerah.
  4. Mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan diletarikan.
  5. Mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari pemerintah daerah.
  6. Mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila bangunannya dibongkar oleh pemerintah daerah atau pihak lain yang bukan karena diakibatkan oleh kesalahannya.

Kewajiban Pemilik Bangunan

Pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  1. Menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya.
  2. Memiliki izin mendirikan bangunan.
  3. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya izin mendirikan bangunan.
  4. Meminta pengesahan dari pemerintah daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan.

Hak Pengguna Bangunan

Pengguna bangunan gedung mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan gedung.
  2. Mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bengunan akan dibangun.
  3. Mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung.
  4. Mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang laik fungsi.
  5. Mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Kewajiban Pengguna Bangunan

Pengguna bangunan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  1. Memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
  2. Memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala.
  3. Melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangungan gedung.
  4. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung.
  5. Memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi.
  6. Membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.

Peran Masyarakat

Masyarakat mempunyai peranan dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, berikut ini adalah peranan masyarakat tersebut:

  1. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan.
  2. Memberi masukan kepada pemerintah dan/pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.
  3. Menyampaikan pendapat, pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
  4. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Masyarakat dalam hal ini adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan Lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaran bangunan.

Mengenai peran masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pembinaan

Secara nasional pemerintah pusat melakukan pembinaan bangunan gedung untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung, demikian juga halnya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota untuk daerahnya.

Pembinaan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagian dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. (RenTo)(280320)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan dan Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Fungsi Bangunan Gedung (Pasal 5 – Pasal 6)
  4. BAB IV Persyaratan Bangunan Gedung (Pasal 7 – Pasal 33)
  5. BAB V Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Pasal 34 – Pasal 41)
  6. BAB VI Peran Masyarakat (Pasal 42)
  7. BAB VII Pembinaan (Pasal 43)
  8. BAB VIII Sanksi (Pasal 44 – Pasal 47)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 48)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 49)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134

Penataan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

jalan batam indonesia
Photo by mhtoori .com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengertian dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam membahas jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pokok-pokok pikiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diuraikan secara garis besar terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
  2. Ruang lalu lintas.
  3. Dana preservasi jalan.
  4. Terminal.
  5. Fasilitas parkir.
  6. Fasilitas pendukung.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, pemerintah melakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan dengan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terdiri atas:

  1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
  2. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.

Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala provinsi, dengan memperhatikan:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota, dengan memperhatikan:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
  3. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  4. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ruang Lalu Lintas

Ruang lalu lintas merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguraikan mengenai:

  1. Kelas jalan.
  2. Penggunaan dan perlengkapan jalan.

Kelas Jalan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa jalan dikelompokan menjadi:

  1. Jalan kelas I; yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, Panjang tidak melebihi 18.000 mm, paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
  2. Jalan kelas II; yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 mm, ukuran Panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
  3. Jalan kelas III; yaitu jalan arteri, kolektor, local, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran Panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
  4. Jalan kelas khusus; yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran Panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Baca juga: Jalan Menurut Undang-Undang

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan harus memenuhi persayaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.

Jalan juga harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

  1. Rambu lalu lintas.
  2. Marka jalan.
  3. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
  4. Alat penerangan jalan.
  5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.
  6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
  7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat.
  8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan badan jalan.

Terminal

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Fasilitas Parkir

Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan (Pasal 43 ayat (1) UU No. 22/2009).

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan tersebut dapat diselenggarakan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk:

  1. Usaha khusus perparkiran.
  2. Penunjang usaha pokok.

Mengenai fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan (Pasal 43 ayat (3) UU No. 22/2009).

Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

  1. Trotoar.
  2. Lajur sepeda.
  3. Tempat penyeberangan pejalan kaki.
  4. Halte.
  5. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Fasilitas pendukung tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (RenTo)(090320)

Tahapan Pengalokasian Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam

BP batam PL HPL

By: Rendra Topan

Lahan yang  dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan.

Selanjutnya alokasi lahan dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk menetapkan lahan yang akan dialokasikan.
  2. Pengumuman alokasi lahan.
  3. Permohonan alokasi lahan.
  4. Evaluasi dan penilaian atas permohonan alokasi lahan.

Penetapan Alokasi Lahan

Penetapan lahan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam dalam bentuk keputusan, memuat daftar lahan yang akan dialokasikan dengan mencantumkan keterangan berupa:

  1. Lokasi lahan.
  2. Luas lahan.
  3. Peruntukan lahan.
  4. Metode alokasi lahan.
  5. Kerangka acuan rencana bisnis lahan.
  6. Jadwal untuk proses aloaksi lahan.

Pengumunan Alokasi Lahan

Setelah penetapan mencamtumkan keterangan dalam surat keputusannya, berikutnya dilakukan pengumuman alokasi lahan, yang sedikitnya mencantumkan:

  1. Lokasi, luas, kondisi, dan peruntukan lahan.
  2. Syarat-syarat dan kententuan permohonan alokasi lahan.
  3. Dokumen yang harus dilengkapi pemohon.
  4. Jadwal tahapan proses dan permohonan alokasi lahan.
  5. Metode alokasi lahan.
  6. Kerangka acuan rencana bisnis lahan.

Pengumuman sebagaimana tersebut di atas dilakasanakan melalui website Badan Pengusahaan Batam dan media cetak, demikian disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan.

Permohonan Alokasi Lahan

Berdasarkan pengumuman tersebut, kemudian dilakukan permohonan alokasi lahan yang disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan rencana bisnis kepada Badan Pengusahaan Batam, dengan ketentuan:

  1. Pemohon wajib memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman alokasi lahan.
  2. Apabila tidak terpenuhi, maka permohanan tersebut tidak dapat diproses.

Evaluasi Permohonan Lahan

Selanjutnya setelah diterimanya dokemen permohonan pengalokasian lahan secara lengkap, maka dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesesuaian rencana bisnis dengan metode alokasi lahan dan kerangka acuan rencana bisnis lahan. Untuk kemudian dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi terhadap penetepan calon pengguna lahan.

Persetujuan Lahan

Berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengusahaan Batam memproses persetujuan alokasi lahan kepada pengguna lahan yang produk akhirnya berupa surat keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam. (RenTo)(061219)

Kriteria Alokasi Lahan yang Ditetapkan Oleh Badan Pengusahaan Batam

BP badan pengusahaan kawasan otorita batam PL

By: Rendra Topan

Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang wajib tahun (UWT).

Dalam arikel ini diuraikan kriteria lahan yang pengalokasiannya ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan, dimana alokasi lahan dilaksakanakan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kriteria Lahan yang akan Dialokasikan

Kriteria lahan yang penetapan alokasinya disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

  1. Tidak masuk dalam wilayah Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS).
  2. Tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung.
  3. Bukan merupakan daerah resapan air.
  4. Tidak dikuasai oleh pihak ketiga.

Selanjutnya terhadap lahan yang dimohonkan pengalokasiannya oleh pemohon, dengan memperhatikan kriteria sebagaimana tersebut di atas dilakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas.

Alokasi lahan dapat dilakukan untuk lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agrarian/pertanahan, untuk kemudian lahan yang akan dilokasikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Tahapan Pengalokasian Lahan

Lahan yang  dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan.

Selanjutnya alokasi lahan dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk menetapkan lahan yang akan dialokasikan.
  2. Pengumuman alokasi lahan.
  3. Permohonan alokasi lahan.
  4. Evaluasi dan penilaian atas permohonan alokasi lahan.

Tahapan sebagaimana tersebut di atas telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan.

Dikecualikan dari tahapan sebagaimana tersebut diatas mengenai pengalokasian lahan terhadap pengalokasian lahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintah, kepentingan pembangunan fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial atas permintaan Pemerintah Kota Batam atau Badan Hukum non profit, dasar hukum mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan. (RenTo)(051219)