Bangunan Gedung Menurut Undang-Undang
Hukum Positif Indonesia- Bangunan gedung diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung sebagai bagian dari penataan ruang dan pembangunan di Indonesia, mengingat bangunan […]
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Sistematika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan dan Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Fungsi Bangunan […]
Penataan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Hukum Positif Indonesia- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam uraian […]
Tahapan Pengalokasian Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Lahan yang dapat dialokasikan adalah lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 […]
Kriteria Alokasi Lahan yang Ditetapkan Oleh Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pada artikel sebelumnya tentang “alokasi lahan” telah diuraikan mengenai subjek pengalokasian dan kewajiban pengguna lahan, termasuk uang wajib tahun (UWT). Dalam arikel ini diuraikan kriteria lahan yang […]
Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban […]
Alokasi Lahan oleh Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pengertian alokasi lahan disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian […]
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Penyelenggaraan Hak Pengelolaan Atas Lahan
By: Rendra Topan Kota Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya dalam sektor kepemilikan lahan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas […]
Istilah Umum Dalam Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan di Batam
By: Rendra Topan Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang […]
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
By: Rendra Topan Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai […]
