Skip to content

Category: Urusan Pemerintahan Konkuren

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Positif Indonesia- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]

Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan di Batam

Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan pada tanggal 29 Januari 2020, maka […]

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam uraian […]

Penanggulangan Bencana Sebagai Perwujudan Urusan Pemerintahan

Hukum Positif Indonesia- Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bencana Jenis Bencana Tanggung Jawab dan Wewenang Penyelenggaraan Penanggulangan […]

Peranan Dewan Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud […]

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Pelindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pelindungan […]