Category Archives: Lingkungan Hidup

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Kewajiban Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
  4. Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
  5. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
  6. Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap enam bulan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  7. Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan panas bumi masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.
  8. Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.
  9. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan masyarakat.
  10. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan terbatas yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan, demikian juga halnya dengan sosial kemasyarkatan internal perusahaan.

Mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Pada Perusahaan

Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan pada internal berusahaan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut:

  • Dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan.
  • Mendapat persetujuan dewan komisari atau rapat umum pemegang saham.

Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja tahunan disusun dan memuat  rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosail dan lingkungan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan diperhitungakan sebagai biaya perseroan.

Laporan Tahunan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungandimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham.

Besaran Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Besaran atau nilai atau nominal yang dianggarkan oleh perseroan tidak ditentukan secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ini cenderung kepada tanggung jawab moral perseroan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan sekitarnya.

Penggunaan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sepenuhnya dalam rangka pengembangan dan pembinaan masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dapat dilakukan di dalam lingkungan perseroan maupun di luar lingkungan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.

Perseroan dapat menggunakan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan infrastruktur, dan sosial budaya kemasyarakatan. (RenTo)(090720)

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hukum Positif Indoensia-

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi paru-paru dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia disebutkan bahwa luas Kawasan hutan di Indonesia adalah 884.950 KM2 yang berarti 46,46% dari luas daratan berdasarkan hasil pendataan tahun 2011 (sumber1).

Dalam laporan WWF Indonesia juga menyebutkan bahwa berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terjadi penyusutan hutan di Indoensia setiap tahunnya sekitar 1,1 juta hektar atau 2% dari luasan hutan yang ada, dan dari sekitar 130 hektar luasan hutan, sekitar 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang (sumber2).

Mencermati kondisi hutan di Indonesia sebagaimana tersebut di atas, dan untuk  kelangsungan hidup seuah ekosistem, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hutan

Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah satu kesatuan ekosostem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang berisii pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, pengertian ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Untuk menjaga kelestarian hutan, maka dilakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pengertian dari perusakan hutan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah, proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Undang-Undang Nomo18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mempunyai asas, tujuan, dan ruang lingkup sebagai berikut:

Asas

Asas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah, proses, cara, atau perbuatan merusak hutan

  1. Keadilan dan kepastian hukum; adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundangan-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.
  2. Keberlanjutan; adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestraian hutan.
  3. Tanggung jawab negara; adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga.
  4. Partisipasi masyarakat; adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemerantasan perusakan hutan memberi peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan.
  5. Tanggung gugat; adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan.
  6. Prioritas; adalah bahwa perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan.
  7. Keterpaduan dan koordinasi; adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor, dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tujuan

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah:

  1. Menjamin kepastian hokum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.
  2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.
  3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.
  4. Meningkatkan kemampuan koordinasi apatat penegak hokum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah:

  1. Pencegahan perusakan hutan;
  2. Pemberantasan perusakan hutan;
  3. Kelembagaan;
  4. Peran serta masyarakat;
  5. Kerja sama internasional;
  6. Pelindungan saksi, pelapor, dan informan;
  7. Pembiayaan;
  8. Sanksi;

Kesimpulan

Kegiatan perusakan hutan terdiri atas:

  1. Pembalakan liar.
  2. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin. 
  3. Penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Jadi pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan yang dimaksud dengan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. (RenTo)(170220)

Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan baik pulau-pulau besar maupun kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga telah disebutkan bahwa kedaulatan Indonesia tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Dengan demikian wilayah laut suatu negara dalam hal ini khususnya wilayah laut Indonesia terdiri atas:

  1. Wilayah perairan.
  2. Wilayah yurisdiksi.
  3. Laut lepas.
  4. Kawasan dasar laut Internasional.

Wilayah Perairan

Wilayah perairan meliputi:

  1. Perairan pedalaman; adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
  2. Perairan kepulauan; adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan  kedalaman atau jarak dari pantai.
  3. Laut teritorial; adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Wilayah Yurisdiksi

  1. Zona tambahan; adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
  2. Zona Ekonomi Eksklusif;  Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. 
  3. Landas kontinen; meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut  hingga paling jauh 350 mil laut atau sampai dengan jarak 100 mil laut dari garis kedalaman (isobaths) 2.500 meter.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap wilayah laut memiliki:

  1. Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.
  2. Yurisdiksi tertentu pada zona tambahan.
  3. Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

Seluruh kedaulatan sebagaimana tersebut di atas terhadap wilayah laut Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Laut Lepas

Laut lepas merupakan bagian dari Laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Hak Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Lepas

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas.

Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Lepas

Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut lepas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut:

  • Memberantas kejahatan internasional, dilakukan dengan bekerja sama dengan negara lain.
  • Memberantas siaran gelap.
  • Melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial.
  • Melakukan pengejaran seketika,
  • Mencegah dan menanggulangi pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait.
  • Berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.

Kawasan Dasar Laut Internasional

Kawasan dasar Laut internasional merupakan dasar Laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas_batas yurisdiksi nasional, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Kewenangan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap kawasan dasar laut internasional diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyebutkan bahwa Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. (RenTo) (050120) (edited 040820)

Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kelautan

bakamla, maritim, kkp

Hukum Positif Indonesia-

Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut:

Asas Penyelenggaraan Kelautan

  1. Keberlanjutan; adalah pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak melampaui daya dukung dan memiliki kemampuan mempertahankan kebutuhan generasi yang akan datang.
  2. Konsistensi; adalah konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian untuk melaksanakan program pengelolaan sumber daya kelautan.
  3. Keterpaduan; adalah integrasi kebijakan kelautan melalui perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah.
  4. Kepastian hukum; adalah seluruh pengelolaan dan pemanfaatan kelautan yang didasarkan pada ketentuan hukum.
  5. Kemitraan; adalah kesepakatan kerjasama antar pihak yang berkeontingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan.
  6. Pemerataan; adalah pemanfaatan potensi sumber daya kelautan yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat.
  7. Peran serta masyarakat; maksudnya adalah agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kelautan.
  8. Keterbukaan; adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif  mengenai penyelenggaraan kelautan dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  9. Desentralisasi; adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.
  10. Akuntabilitas; adalah penyelenggaraan kelautan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
  11. Keadilan; adalah materi muatan UU No. 32/2014 harus mencerminkan hak dan kewajiban secara proposional bagi setiap warga negara.

Tujuan Penyelengaraan Kelautan

  1. Menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
  2. Mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
  3. Mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
  4. Memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
  5. Memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;
  6. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu;
  7. Memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan;
  8. Mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ruang Lingkup Peraturan Kelautan

Berdasarkan azas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dirumuskan ruang lingkup penyelenggaraan kelautan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, meliputi:

  1. Wilayah laut.
  2. Pembangunan kelautan.
  3. Pengelolaan laut.
  4. Pengembangan kelautan.
  5. Pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut.
  6. Pertahanan, kemananan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut.

Ruang lingkup sebagaimana tersebut di atas diuraikan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing pokok pikiran yang ada. (RenTo)(040120)

Pengertian dan Istilah Kelautan di Indonesia

bakamla, kap. maritim

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Wilayah laut memiliki posisi dan nilai strategis  yang mencakup politik, ekonomi. Sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dimana kesemuanya tersebut merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu sesuai amanat Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama dengan presiden telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur antara lain:

  1. Asas dan Tujuan 
  2. Ruang Lingkup 
  3. Wilayah Laut 
  4. Pembangunan Kelautan
  5. Pengelolaan Kelautan 
  6. Pengembangan Kelautan 
  7. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut 
  8. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut 
  9. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut 
  10. Peran Serta Masyarakat 

Pengertian dan Istilah

Sebagai sebuah pengantar, dalam artikel ini disampaikan mengenai pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam kelautan yang harus diketahui untuk persamaan cara pandang tentang kelautan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Adapun isitilah dimaksud antara lain:

Laut

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kelautan 

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pulau 

Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamihan yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

Kepulauan 

Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Negara Kepulauan

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Pembangunan Kelautan

Pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan yang membei arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.

Sumber Daya Kelautan

Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pengelolaan Kelautan

Pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut.

Pengelolaan Ruang Laut

Pengelolaan ruang laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut.

Perlindungan Lingkungan Laut

Perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukanuntuk melestarikansumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

Pencemaran Laut

Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia  sehingga  melampaui baku mutu lingkungan  laut yang telah ditetapkan.

Pengertian dari istilah-istilah sebagaimana tersebut di atas merupakan hal yang harus dipahami bersama secara menyeluruh berkenaan dengan wilayah laut di Indonesia. (RenTo)(040120) 

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Photo by Pixabay on Pexels.com

By: Rendra Topan

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

  1. Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. Penguasaan dan Pengusahaan (Pasal 4 – Pasal 10)
  4. Kegiatan Usaha Hulu (Pasal 11 – Pasal 22)
  5. Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 23 – Pasal 30)
  6. Penerimaan Negara (Pasal 31 – Pasal 32)
  7. Hubungan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dengan Hak Atas Tanah (Pasal 33 – Pasal 37)
  8. Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 38 – Pasal 43)
  9. Badan Pelaksana dan Badan Pengatur (Pasal 44 – Pasal 49)
  10. Penyidikan (Pasal 50)
  11. Ketentuan Pidana (Pasal 51 – Pasal 58)
  12. Ketentuan Peralihan (Pasal 59 – Pasal 64)
  13. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 65)
  14. Ketentuan Penutup (Pasal 66 – Pasal 67)

Pengertian Minyak Bumi dan Gas Bumi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi digunakan istilah-istilah yang pengertiannya perlu diketahui terlebih dahulu, antara lain:

  1. Minyak bumi; adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berakitan dengan usaha minyak dan gas bumi.
  2. Gas bumi; adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdri atas:

  • Kegiatan usaha hulu.
  • Kegiatan usaha hilir.

Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu, yang terdiri dari:

  • Eksplorasi, merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
  • Eksploitasi, adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan,  penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu sebagaimana tersebut diatas, maka dibentuklah oleh pemerintah suatu badan yang disebut dengan Badan Pelaksana.

Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir, yang terdiri dari:

  • Pengolahan, adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
  • Pengangkutan, adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
  • Penyimpan, merupakan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
  • Niaga, adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut di atas, maka dibentuklah oleh pemerintah suatu badan yang disebut Badan Pengatur.(RenTo)(211119)

Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum

Tinjauan Yuridis

By: Rendra Topan

Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai penataan ruang dan reklamasi terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang.

Penataan Ruang

Tata ruang menurut menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang. Dimana yang dimaksud dengan ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.26/2007.

Jadi penataan ruang adalah suatu sistem atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk:

  1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
  2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
  3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi atau pengelompokan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 207 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

  1. Berdasarkan sistem; terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
  2. Berdasarkan fungsi utama kawasan; terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  3. Berdasarkan wilayah administratif; terdiri atas penataan ruang nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  4. Berdasarkan kegiatan kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan rang kawasan pedesaan.
  5. Berdasarkan nilai strategis kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pelaksanaan penataan ruang harus didasarkan pada perencanaan tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana umum tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
  2. Rencana rinci tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Masing-masing rencana tata ruang diatur dan ditetapkan dalam kententuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintah.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
  3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Reklamasi

Dasar hukum yang menjadi pedoman dilakukannya reklamasi adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuraikan lebih detail lagi hal-hal yang berkenaan dengan reklamasi melalui  Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Reklamasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi yang dilakukan melalui kegiatan:

  1. Penentuan lokasi.
  2. Penyusunan rencana induk.
  3. Studi kelayakan.
  4. Penyusunan rancangan detail.

Persyaratan utama dari keempat kegiatan tersebut di atas terletak pada penentuan lokasi, dimana penentuan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) provinsi, kabupaten/kota dan/atau Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perpres No.122/2012.

Pelaku Reklamasi

Pelaku reklamasi terdiri dari:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah.
  3. Perorangan.

Pelaku reklamasi sebelum melakukan kegiatan wajib mengantongi perizinan terlebih dahulu.

Perizinan Reklamasi

Perizinan reklamasi terdiri dari dua izin, yaitu:

  1. Izin lokasi reklamasi
  2. Izin pelaksanaan reklamasi.

Kedua jenis perizinan tersebut di atas wajib dimiliki oleh pelaku atau subjek reklamasi, hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 15 Perpres 122/2012.

Tahapan Perizinan Reklamasi

Adapun tahapan dalam mengajukan perizinan reklamasi baik berupa izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi berdasar Pasal 16 Perpres No. 122/2012 adalah sebagi berikut:

  1. Pelaku reklamasi mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
  2. Menteri memberikan izin berkenaan dengan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah pusat.
  3. Pemberian izin dimaksud tentunya setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.
  4. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dalam kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Permohonan izin lokasi reklamasi juga harus dilengkapi dengan:

  1. Identitas pemohon.
  2. Proposal reklamasi.
  3. Peta lokasi dengan koordinat geografis.
  4. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Kelengkapan dokumen tersebut diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 122/2012

Sedangkan permohonan izin pelaksanaan reklamasi harus dilengkapi dengan:

  1. Izin lokasi.
  2. Rencana induk reklamasi.
  3. Izin lingkungan.
  4. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finasial.
  5. Dokumen rancangan detail reklamasi.
  6. Metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi.
  7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis berkesimpulan mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa reklamasi merupakan bagian dari penataan ruang.
  2. Bahwa tujuan dilakukan reklamasi adalah untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penataan ruang yaitu terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
  3. Bahwa masing-masing ruang wilayah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melakukan reklamasi harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penataan ruang, yaitu; peraturan pemerintah untuk ruang wilayah nasional, peraturan daerah provinsi untuk ruang wilayah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal pemanfaatan ruang setiap orang wajib untuk :

  1. Menaati rencana tata raung yang telah ditetapkan
  2. Meanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemnafataan.
  3. Memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam persyaratan izin pemanfaatan.
  4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelanggaran kewajiban terhadap pemanfaatanruang tersebut dpat dikenakan sanksi administratif, dan sanksi pidana penjara serta pidana denda.

Penutup

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan reklamasi, diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan. (RenTo)(120719)

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

By: Rendra Topan

Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Lingkungan Hidup

Urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan terdiri dari beberapa subbidang, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Subbidang tersebut terdiri dari beberapa urusan, yaitu:

  1. Sub bidang perencanaan lingkungan hidup.
  2. Sub bidang kajian lingkungan hidup strategis.
  3. Sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  4. Sub bidang keanekaragaman hayati.
  5. Sub bidang bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
  6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dn hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  8. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
  9. Pengahrgaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
  10. Pengaduan lingkungan hidup.
  11. Persampahan.

Uraian kewenangan dan tugas subbidang sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Perencanaan Lingkungan Hidup

  • Pemerintah Pusat: Membuat rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional.
  • Daerah Provinsi: Membuat RPPLH provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: Membuat RPPLH kabupaten/kota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

  • Pemerintah Pusat: Membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) nasional.
  • Daerah Provinsi: Membuat KLHS untuk KRP provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: Membuat KLHS untuk KRP kabupaten/kota.

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

  • Pemerintah Pusat: Melakukan pencegahan, penaggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hiduplintas daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.
  • Daerah Provinsi: Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.

Keanekaragaman Hayati

  • Pemerintah Pusat: Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati nasional
  • Daerah Provinsi: Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

  • Pemerintah Pusat: Melakukan pengelolaan B3 dan pengelolaan limbah B3.
  • Daerah Provinsi:Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: Melakukan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam daerah kabupaten/kota.

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

  • Pemerintah Pusat: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah pusat.
  • Daerah Provinsi: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang Terkait dengan PPLH

  • Pemerintah Pusat: 
    • 1) Melakukan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah provinsi.
    • 2) Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah provinsi.
  • Daerah Provinsi: 
    • 1) Melakukan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
    • 2) Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: 
    • 1) Melakukan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
    • 2) Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabuapten/kota.

Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

  • Pemerintah Pusat: Melakukan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.
  • Daerah Provinsi: Melakukan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: Melakukan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota.

Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

  • Pemerintah Pusat: Melakukan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.
  • Daerah Provinsi: Melakukan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi.
  • Daerah Kabupaten/Kota: Melakukan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota.

Pengaduan Lingkungan Hidup

  • Pemerintah Pusat; Melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
    • 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH oleh pemerintah pusat;
    • 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah provinsi.
  • Daerah Provinsi; Melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
    • 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan  dan/atau izin PPLH oleh pemerintah daerah provinsi; 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota.
  • Daerah Kabupaten/Kota; Melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
    • 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan  dan/atau izin PPLH oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
    • 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota.

Persampahan

  • Pemerintah Pusat: 
    • 1) Melakukan penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energy listrik;
    • 2) Melakukan penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energy listrik di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional oleh pihak swasta.
  • Daerah Provinsi: Melakukan penanganan sampah TPA/TPST regional.
  • Daerah Kabupaten/Kota: 
    • 1) Melakukan pengelolaan sampah;
    • 2) Melakukan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
    • 3) Melakukan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pembagian kewenangan dan tugas berkenaan dengan urusan pemerintahan konkuren tersebut di atas dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindihnya kewenangan baik antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupten/kota. (RenTo)(190619)

Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

By: Rendra Topan

Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup secara umum, pada artikel ini disampaikan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan hidup yang disusun oleh pemrakarsa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Sebagaimana telah diuraikan pada topik bahasan sebelumnya bahwa dokumen lingkungan itumerupakan salah upaya dalam pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari:

  1. Kerangka acuan, berisikan; pendahuluan, pelingkupan, metode studi, daftar pustaka, dan lampiran. Pedoman penyusunan kerangka acuan ini terdapat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.
  2. ANDAL (analisa dampak lingkungan), berisikan; pendahuluan, deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal, prakiraan dampak penting, evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan, daftar pustaka, dan lampiran. Pedoman penyusunan ANDAL ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.
  3. RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan), berisikan; pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan hidup yang dibutuhkan, pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-UPL, daftar pustaka, dan lampiran. Pedoman penyusunan RKL-RPL ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.
sumber permen LH No.16/2012
sumber permen LH No.16/2012

Kerangka Acuan

Tujuan kerangka acuan adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL, dan mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. Dengan demikian fungsi kerangka acuan adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen AMDAL, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup  dan kedalaman studi ANDAL yang dilakukan, dan juga berfungsi sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL.

Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL)

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ANDAL adalah untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan, yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan layak atau tidaknya dari rencana usaha atau kegiatan yang diusulkan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak secara keseluruhan, sehingga untuk beberapa dampak  yang disimpulkan bukan sebagai dampak penting, tetap memerlukan pengelolaan dan  dan pemantauan.

sumber permen LH No.16/2012

Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir Uapaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) berisikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Identitas pemrakarsa.
  2. Rencana usaha atau kegiatan.
  3. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan.
  4. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan.
  5. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
  6. Daftar pustaka.
  7. Lampiran.

Pedoman pengisian formulir UKL-UPL ini dapat dilihat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup.

sumber permen LH No.16/2012
sumber permen LH No.16/2012

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

SPPL ini  berisikan antara lain:

  1. Identitas pemrakarsa.
  2. Informasi singkat terkait dengan usaha atau kegiatan.
  3. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.
  4. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hiudup.
  5. Tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
sumber permen LH No.16/2012

Pedoman pengisian SPPL ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Lingkungan Hidup. (RenTo)(170319)

Sumber: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan

By: Rendra Topan

Secara umum mengenai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul “Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan”. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL-UPL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Adapun maksud uraian ini adalah untuk menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pengusaha dan pemerintah dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari suatu usaha atau kegiatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Untuk menyegarkan kembali ingatan kita mengenai definisi izin lingkungan dengan ini disampaikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa yang dimaksudnya dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pedoman penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Pasal 3 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Adapun mekanisme penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai berikut:

  1. Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disusun oleh pemrakarsa, dimana menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa yang dimaksud dengan pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
  2. Lokasi rencana usaha atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Apabila lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembaikan kepada pemrakarsa.

Penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh pemrakarsa yang menjadi satu kesatuan terdiri dari:

  • Kerangka acuan,
  • Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), dan
  • Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana PEmantauan Lingkungan (RKL-RPL)

Secara lebih rinci mengenai penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Peraturan menteri dimaksud dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen AMDAL bagi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Metode Pendekatan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam rangka penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi sebagai berikut: (Pasal 8 PP No.27 Tahun 2012)

  1. Tunggal; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaan atau pengawasannya berada dibawah satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
  2. Terpadu; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrekarsa merencanakan untuk melakukan lenih dari satu jenis usaha atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolalaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinanaan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
  3. Kawasan; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu usaha atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolalannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Untuk pelaksanaan semua pendekatan studi sebagaimana tersebut di atas, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat dengan kategori sebagai berikut:

  1. Masyarakat yang terkena dampak.
  2. Pemerhati lingkungan hidup.
  3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Pemrakarsa dalam rangka penyusunan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan pihak lain, baik perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memiliki sertifikasi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang untuk menjadi penyususun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kecuali instansi tersebut bertindak sebagai pemrakarsa, hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kewajiban menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Lokasi rencana usaha atau kegiatannya berada dikawasan yang telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan, namun wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan  pada RKL-RPL kawasan atau berdasarkan pada rencana detil tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
  2. Lokasi rencana usaha atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, kewajiban yang sama juga berlaku sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detil Tata Ruang.
  3. Usaha atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) diatur dalam Pasal 14 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bagi kegiatan atau usaha yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.

Secara garis besar ketentuan umum penyusunan UKL-UPL tidak jauh berbeda dengan penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),  hanya saja dokumen yang  disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan melalui pengisian formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dengan format yang ditentukan oleh menteri, dengan format dimaksud paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Identitas pemrakarsa.
  2. Rencana usaha atau kegiatan.
  3. Dampak lingkungan yang akan terjadi.
  4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ketentuan yang mengharuskan pemrakarsa menyusun dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan rencana tata ruang, berlaku juga pada dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Pemrakarsa hanya menyusun satu dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Usaha atau kegiatan yang direncanakan lebih dari satu usaha atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.
  2. Pembinaan atau pengawasan terhadap usaha atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

Teknis mengenai pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup secara lebih detil akan diuraikan pada pokok bahasan berikutnya. (RenTo)(150319)

Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan

By: Rendra Topan

Pada artikel sebelumnya mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah diuraikan secara garis besar mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah:

AMDAL dan UKL-UPL biasa disebut dengan dokumen lingkungan yang dibuat dan disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, dan baku mutu lingkungan hidup, yangmana pedoman-pedoman tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisa mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa setiap usaha yang berdampak penting wajib memliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kriteria Dampak Penting Lingkungan

Kriteria dampak penting lingkungan diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Adapun kriteria dampak penting yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan.
  2. Luas wilayah penyebaran dampak.
  3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
  4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya yang akan terkena dampak.
  5. Sifat komulatif dampak.
  6. Berbalik dan tidak berbaliknya dampak.
  7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokumen yang Harus Dilengkapi Dalam Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Hal-hal lain yang wajib dilengkapi dalam rangka pemenuhan kriteria usaha atau kegiataan untuk pengurusan izin lingkungan berkenaan dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebagai berikut:

  1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
  2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan  maupun yang tidak terbarukan.
  3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
  4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya.
  5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya.
  6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik.
  7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
  8. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara.
  9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup, dimana dokemen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ini memuat tentang: (Pasal 25 UU No.32 Tahun 2009)

  1. Pengkajian mengenai dampak rencana kegiatan atau usaha.
  2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan.
  3. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan.
  4. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
  5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
  6. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Secara lebih rinci mengenai pembuatan AMDAL  dibahas tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Mengenai UKL-UPL Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyebutkan bahwa setiap usahayang tidak termasuk dalam kriteri wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memilki UKL-UPL. Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Sedangkan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan tidak wajib UKL-UPL namun termasuk kegiatan usaha mikro dan kecil diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL).

Perizinan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Berkenaan dengan izin lingkungan lebih lanjut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

  1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
  2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
  3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekoemndasi UKL-UPL.
  4. Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan keweangannya.

Kelanjutan mengenai izin lingkungan bedasarkan Pasal 37 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. Izin lingkungan dapat dibatalkan sesuai dengan kewenangan yang menerbitkan apabila :

  1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
  2. Penerbutannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
  3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan.

Setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Izin lingkungan ini merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, demikan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per;lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yangmana kedua ini izin  ini merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu sama lainnya. Sehingga apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan, demikian juga jika terjadi perubahan terhadap penanggunga jawab usaha atau kegiatan, maka wajib memperbarui izin lingkungan. (RenTo)(140319)