Category Archives: Komunikasi dan Informasi

Kearsipan

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang terpercaya untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut mencabut ketentuan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

Artikel ini menguraikan tentang kearsipan secara ringkas, yang terdiri dari:

Pengertian Kearsipan

Berdasarkan kententuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengertian arsip adalah rekanan kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Jenis Arsip

Arsip dapat dibedakan menjadi:

  1. Arsip dinamis; adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
  2. Arsip vital; adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
  3. Arsip aktif; adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
  4. Arsip inaktif; adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
  5. Arsip statis; adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan.
  6. Arsip terjaga; adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
  7. Arsip umum; adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup Kearsipan

Maksud, tujuan, dan asas diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Maksud dan Tujuan Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan arsip nasional dengan tujuan untuk:

  1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan nasional.
  2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.
  3. Menjamin terwujudnya pengelolalaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
  5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehnsif dan terpadu.
  6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.
  8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Asas Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan:

  1. Kepastian hukum; adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan , kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaran negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada asas hukum yang berlaku.
  2. Keautentikan dan keterpercayaan;adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan ahan akuntabilitas.  
  3. Keutuhan; adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip.
  4. Asal usul (principle of provenance); adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (provenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks pencipitaannya.
  5. Aturan asli (principle of original order); adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.
  6. Keamanan dan keselamatan; asas keamanan adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak, sedangkan asas keselamatan adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.
  7. Keprofesionalan; adalah penyelenggaraan kearsipan harus dialksanakan oleh sumber daya manusia yang professional yang memilki kompetensi di bidang kearsipan.
  8. Keresponsifan; adalah penyelenggara kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang terkait dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip.
  9. Keantisipasifan; adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangannya pentinganya arsip bagi kehhidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.
  10. Kepartisipasifan; adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberika ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan.
  11. Akuntabilitas; adalah penyelenggaraan kerasipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bias merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.
  12. Kemanfaatan; adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  13. Aksesibilitas; adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.
  14. Kepentingan umum; adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

Ruang Lingkup Kearsipan

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kearsipan yang yang menjadi ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tersebut di atas meliputi kegiatan yang dilakukan oleh:

  • Lembaga negara.
  • Pemerintahan daerah.
  • Lembaga Pendidikan.
  • Perusahaan.
  • Organisasi politik.
  • Organisasi kemasyarakatan.
  • Perseorangan.
  • Lembaga kearsipan.

Penyelenggaraan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 39 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mempunyai pengertian bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Penyelenggara kearsipan dibedakan menjadi:

  1. Penyelenggara arsip nasional.
  2. Penyelenggara arsip daerah provinsi.
  3. Penyelenggara arsip daerah kabupaten/kota.
  4. Penyelenggara arsip perguruan tinggi.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah Lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia secara nasional yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, sedangkan penyelenggaran kearsipan di daerah menjadi tanggung jawab masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, demikian juga halnya dengan perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan arsip perguruan tinggi.

Pembangunan Sistem Kearsipan Nasional

Pembangunan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

Sistem kearsipan nasional digunakan untuk mengelola arsip statis dan arsip dinamis, yang berfungsi untuk:

  1. Mengidentifikasi keberadaan  arsip yang memiliki keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan.
  2. Menghubungkan keterkaitan arsip sebagai satu keutuhan informasi.
  3. Menjamin ketersedian arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional

Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional adalah (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.

Tujuan pembanguan sistem informasi kearsipan adalah untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi untuk:

Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi sistem informasi kearsipan nasional sebagaimana tersebut di atas, lembaga kearsipan nasional dalam hal ini adalaha Arsip Nasional Republik Indonesia membentuk jaringan informasi kearsipan nasional, yang berfungsi untuk meningkatkan:

  1. Akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat.
  2. Kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat.
  3. Peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan.

Jaringan informasi kearsipan nasional melibatkan lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupate/kota, serta perguruan tinggi sebagai penggerak jaringan informasi kearsipan kearsipan.

Organisasi Kearsipan

Organisasi kearsip terdiri atas unit kearsipan dengan berkedudukan sebagai:

  1. Pencipta arsip; adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelakasanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
  2. Lembaga kearsipan;adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab, di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri atas: Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI), arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupate/kota, dan arsip perguruan tinggi.

Unit kearsipan sebagai tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Unit Kearsipan

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, unit kearsipan mempunyai fungsi:

  1. Pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya.
  2. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi.
  3. Pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya.
  4. Penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
  5. Pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Unit kearsipaan dalam struktur organisasi lembaga negara berada pada lingkungan secretariat (Pasal 17 ayat (2) UU No.43/2009), pada pemerintahan daerah unit kearsipan berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 18 UU No. 43/2009).

Lembaga Kearsipan

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kerasipan.

Lembaga kearsipan terdiri atas:

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); adalah lembaga kearsipan nasional.
  2. Arsip Daerah Propinsi; adalah lembaga kearsipan daerah provinsi.
  3. Arsip Daerah Kabupaten/Kota; adalah lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.
  4. Arsip Perguruan Tinggi; adalah lembaga kearsipan perguruan tinggi.

Unit kearsipan maupun lembaga kearsipan sebagaimana tersebut di atas harus dipimpin oleh sumber daya manusia yang professional dan memiliki komptensi yang diperoleh melalui Pendidikan formal dan atau Pendidikan dan pelatihan kearsipan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia dalam kearsipan dibedakan menjadi:

  1. Arsiparis; adalah seseorang yang memilki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
  2. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan.

Pembinaan dan pengembangan arsiparis dilakukan oleh lembaga kearsipan nasional melalui upaya:

  1. Pengadaan arsiparis.
  2. Pengembangan kompetensi dan dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan.
  3. Pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis.
  4. Penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesiuntuk sumber daya kearsipan.

Prasarana dan Sarana Kearsipan

Pengembangan prasarana dan sarana kearsipan dilakukan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini merupakan tugas dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Negara merupakan pelindung dan penyelamat dalam penyelenggaraan kearsipan, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawabn setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public, dan kesejahteraan rakyat.  

Sosialisasi Kearsipan

Lembaga kearsipan menggiatkan sosialisasi kearsipan dalam mewujudkan masyarakat sadar arsip, yang dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan serta melalui berbagai sarana media komunikasi dan informasi.

Kerja Sama Kearsipan

Lembaga kearsipan dapat mengadakan kerja sama dengan pencipta arsip dan dapat mengadakan kerjasama dengan luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan Dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan nasional, lembaga negara, perguruan tinggi negeri, dan kegiatan kegiatan kearsipan tertentu oleh pemerintahan daerah dialokasikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, demikian juga halnya dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dialokasikan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. (RenTo)(020420)

Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

online jualan peraturan pedoman

Hukum Positif Indonesia-

Pada era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, sangat dimungkinkan terjadi perubahan dari kebiasaan- kebiasaan yang selama ini berlangsung secara konvensional menuju kebiasaan yang berbasis teknologi. Salah satunya adalah dalam sektor perdagangan, yangmana banyak toko “online” bermunculan menawarkan berbagai macam barang dan jasa. 

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal transaksi perdagangan melalui toko “online”, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Terlebih dahulu diuraikan mengenai dari pengertian dari perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam  Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pengertian Perdagangan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hal atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan , mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 3 PP No. 80/2019).

Jadi yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Ruang Lingkup Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, meliputi:

  1. Pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.
  2. Persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  3. Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.
  4. Kewajiban pelaku usaha.
  5. Bukti transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
  6. Iklan elektronik.
  7. Penawaran secara elektronik, penerimaan secara elektronik,dan konfirmasi elektronik.
  8. Kontrak elektronik.
  9. Perlindungan terhadap data pribadi.
  10. Pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  11. Penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian dalam dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  12. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
  13. Pembinaan dan pengawasan.

Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berdasar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Itikad baik; yaitu pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki itikad baik, dimana pelanggaran atas asas ini berakibat batalnya kesepakatan diantara para pihak, dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari pihak yang memiliki itikad baik dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.
  2. Kehati-hatian; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib bersikap hati-hati dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, dimana segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang dan/jasa yang menjadi objek perdagangan serta syarat dan kondisi dari perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik wajib dipahami dengan baik.
  3. Transparansi; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib secara transparan menyampaikan segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang atau jasa yang menjadi objek perdagangan serta persyaratan dan ketentuan dari perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik wajib dipahami dengan baik.
  4. Keterpercayaan; yaitu pelaku usaha wajib membangun sistem elektronik dengan baik yang layak dipercaya demi menjaga kepercayaan pengguna sistem elektronik yang diselenggarakannya.
  5. Akuntabilitas; yaitu perdagangan melalui sistem elektronik wajib dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen secara akuntabel dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku umum.
  6. Keseimbangan; yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh semangat untuk saling menguntungkan sesuai dengan harapan dan pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing pihak.
  7. Adil dan sehat; yaitu adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antar pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Uraian selanjutnya mengenai  para pihak yang menjadi subjek perdagangan melalui sistem elektronik dapat dibaca dengan judul tersendiri. (RenTo)(101219)

Penghapusan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

informasi transaksi elektronik data pribadi

By: Rendra Topan

Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen tersebut tidak relevan, dimana informasi dan dokumen tersebut memperoses data pribadi yang berada di bawah kendalinya.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penghapusan terhadap informasi dan dokumen elektronik dibedakan menjadi:

  1. Penghapusan (right to erasure).
  2. Pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting).

Pengapusan (right to erasure)

Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilakukan pengapusan (right to erasure) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terdiri dari:

  1. Diperoleh dan diproses dan persetujuan pemilik data pribadi.
  2. Telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi.
  3. Diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum.
  4. Tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

Kewajiban penghapusan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku atau dikecualikan bagi informasi  dan dokumen yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk disimpan (Pasal 16 ayat (2) PP No. 71/2019).

Pengeluaran dari Daftar Mesin Pencari (right to delisting)

Penghapusan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan mengeluarkan dari daftar mesin pencari (right to delisting) dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, demikan disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa permohonan penetapan penghapusan tersebut dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik data pribadi kepada pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan informasi dan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik data pribadi tersebut harus memuat:

  1. Identitas pemohon.
  2. Identitas penyelenggara sistem elektronik dan/atau alamat sistem elektronik.
  3. Data pribadi yang tidak relevan di bawah kendali penyelenggara sistem elektronik.
  4. Alasan permintaan penghapusan.

Oleh karena itu setiap penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan data elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 PP No. 71/2019). (RenTo)(121119)

Proses Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

informasi teknologi transaksi elektronik

By: Rendra Topan

Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan data pribadi pengguna sistem elektronik.

Telah kita ketahui juga bahwa data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara sistem elektronik dalam hal pemrosesan data pribadi tersebut. Selanjutnya melalui artikel ini diuraikan mengenai pemrosesan data pribadi.

Pemrosesan Data Pribadi

Kegiatan yang termasuk dalam pemrosesan data pribadi disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, adalah:

  1. Perolehan dan pengumpulan.
  2. Pengolahan dan penganalisisan.
  3. Penyimpanan.
  4. Perbaikan dan pembaruan.
  5. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan.
  6. Penghapusan atau pemusnahan.

Dalam hal pemrosesan data pribadi sebagaimana tersebut di atas, pihak penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi ketentuan bahwa adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan sebelumnya, ketentuan ini dsebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan lainnya dalam pemrosesan data pribadi diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
  2. Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (vital interest) pemilik data pribadi.
  4. Pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan public untuk kepentingan umum.
  6. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali data pribadi dan/atau pemilik data pribadi.

Penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, jika terjadi kegagalan dalam dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (RenTo)(111119)

Tata Kelola Sistem Elektronik

informasi sistem transaksi elektronik

By: Rendra Topan

Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna sistem tersebut. Untuk itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mengenai tata kelola sistem elektronik ini diatur dalam Pasal 11 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Tata kelola sistem elektronik meliputi:

Layanan

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menjamin:

  1. Tersedianya perjanjian tingkat layanan.
  2. Tersedianya perjanjian tingkat keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan.

Di samping keharusan untuk melakukan penjaminan terhadap hal-hal  tersebut di atas, penyelenggara sistem elektronik juga harus menajamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya, demikian disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik juga harus menerapkan manjemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan sistem elektronik dimaksud, dan juga harus memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan secara berkala terhadap sistem elektronik tersebut, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan Terhadap Pengguna Sistem Elektronik dalam Hal Data Pribadi

Penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi.
  2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
  3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi.
  4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi.
  5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akes dan pengungkapan yang tidak sah, serat pengubahan atau pengrusakan data pribadi.
  6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi.
  7. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus, kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan apa saja yang termasuk dalam pemerosesan data pribadi dan bagaimana pemrosesan data pribadi diuraikan khusus dengan judul tersendiri. 

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Berikutnya yang termasuk dalam tata kelola sistem elektronik adalah mengenai informasi elektronik dan data eletronik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memilki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dokumen elektronik merupakan salah satu bagian informasi elektronik, dimana pengertian dokumen elektronik itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapa dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengapusan Data Elektronik

Berkenaan dengan informasi elektronik dan data elektronik, penyelenggara berkewajiban untuk menghapus informasi dan data elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mengenai penjabaran dari data relevan sebagaimana tersebut di atas dalam hal penghapusan informasi dan dokumen erlektronik diuraikan secara terpisah untuk memudahkan dalam pemahaman. (RenTo)(111119)

Pendaftaran Sistem Elektronik, Penggunaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya serta Tenaga Ahli oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

Pendaftaran Sistem Elektronik dan Penggunaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya serta Tenaga Ahli

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendaftaran Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elektronik baik itu publik maupun privat berkewajiban untuk mendaftarkan sistem eletronik dimaksud sebelum sistem elektronik tersebut digunakan oleh pengguna sistem elektronik. 

Pendaftaran sistem elektronik diajukan kepada menteri melalui pelayanan perizinan yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan Perangkat Keras

Perangkat keras sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dengan sistem elektronik.

Berkenaan dengan perangkat keras sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah disebutkan bahwa perangkat keras yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Memenuhi aspek keamanan, interkonektivitas dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan.
  2. Mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau purnajual dari penjual atau penyedia.
  3. Memiliki jaminan keberlanjutan layanan.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan dengan sertifikasi atau bukti-bukti sejenis lainnya.

Penggunaan Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program computer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik (Pasal 1 angka 13 PP No.71/2019).

Perangkat lunak yang dibunakan oleh penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagimana mestinya.
  2. Memastikan keberlanjutan layanan.

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Pengembang yang menyediakan perangkat lunak yang dikembangan untuk penyelenggara sistem elektronik lingkup publik wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada instansi atau institusi yang bersangkutan, dan instansi atau institusi tersebut berkewajiban untuk menyimpan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak dimaksud pada sarana, sesuai ketentuan dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Instansi atau institusi yang belum mempunyai sarana dimaksud, dapat menunjuk pihak ketiga untuk menyimpan kode sumber dan dokumentasi perangkat lunak tersebut, dengan jaminan dari pihak pengembang bahwa perolehan dan/atau akses terhadap kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada pihak ketiga terpercaya.
  3. Penyelenggara kegiatan sistem elektronik lingkup publik wajib menjaga kerahasian kode sumber perangkat lunak yang digunakan, dan hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggara sistem elektronik lingkup publik.

Penggunaan Tenaga Ahli

Penggunaan tenaga ahli oleh penyelenggara sistem elektronik haruslah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang sistem elektronik atau teknologi informasi, dimana tenaga ahli dimaksud harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 PP No. 71/2019). (RenTo)(091119)

Penyelenggara Sistem Elektronik

penyelenggara sistem elektronik

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara sistem elekronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elteronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem eletronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Penyelenggara sistem elektronik dibedakan menjadi:

  1. Penyelenggara sistem eletronik lingkup publik, adalah penyelenggaraan sistem elektronik  oleh instnasi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara, meliputi; instansi, dan institusi yang ditunjuk oleh instansi, tidak termasuk penyelenggara sistem eletronik lingkup publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas keuangan.
  2. Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, adalah penyelenggaraan sistem elektornik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat, meliputi:
    • penyelenggara sistem elektronik yang diatur dan diawasi oleh kementerian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Penyelenggara sistem elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk  ke dalam kelompok penyelenggara sistem elektronik yang memliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet meliputi:

  1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa.
  2. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
  3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.
  4. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial.
  5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.
  6. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. 

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

Setiap penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
  2. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik miliknya, kecuali dapat dibuktikan bahwa kejadian dimaksud karena keadaan yang memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pengguna sistem elektronik.
  3. Memastikan sistem eletroniknya tidak memuat informasi elekktronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesusai dengan ketentuan perundang-undangan.
  4. Memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Persyaratan Minimum Pengoperasian Sistem Elektronik

Dalam mengoperasikan sistem elektronik terdapat persayaratan minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik sebagaimana yang disbutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Dapat melindungi ketersedian, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sitem elektronik tersebut.
  3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
  4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh puhak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
  5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban  prosedur atau petunjuk.

Diawali dengan informasi umum mengenai penyelenggara sistem elektronik, selanjutnya akan diuraikan mengenai pendaftaran sistem elektronik pada artikel berikutnya. (RenTo)(071119)

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

sistem informasi dan transaksi elektronik

By: Rendra Topan

Pada artikel “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” telah disebutkan mengenai pengertian dari sistem elektronik, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sistem elektronik ini dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara sistem elekronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elteronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem eletronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. 

Untuk penyelenggaraan sistem elektronik ini diatur dalam Pasal 2 – Pasal 35  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adapun hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:

  1. Penyelenggara sistem elektronik.
  2. Pendaftaran sistem elektronik.
  3. Perangkat keras.
  4. Perangkat lunak.
  5. Tenaga ahli.
  6. Tata kelola sistem elektronik.
  7. Pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik.
  8. Uji kelaikan sistem elektronik
  9. Pengawasan 

Hal-hal sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat lebih lanjut pada artikel selanjutnya. (RenTo)(061019)

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

sistem informasi dan transakasi elektronik

By: Rendra Topan

Perkembangan teknologi informasi dan digital yang begitu cepat menjadi fokus pemerintah dalam melindungi masyarakatnya  berkenaan dengan  perekonomian, dan yang paling utama adalah kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan  Republik Indonesia melalui perlindungan serta kepastian hukum terhadap para pihak yang berkepentingan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdiri atas sepuluh pokok bahasan yaitu:

  1. Ketentuan Umum.
  2. Penyelenggaraan Sistem Elektronik
  3. Penyelenggara Agen Elektronik.
  4. Penyelenggaraan Transasksi Elektronik.
  5. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
  6. Lembaga Sertifikasi Keandalan. 
  7. Pengelolaan Nama Domain. 
  8. Peran Pemerintah. 
  9. Sanksi Administratif. 
  10. Ketentuan Penutup. 

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Selanjutnya disebutkan juga pengertian dari transaksi elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Artikel selanjutnya akan menampilkan uraian setiap BAB-nya berdasarkan sistematika yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (RenTo)(061019)

Rambu-Rambu Dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

By: Rendra Topan

Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat ini sudah berorientasi pada teknologi informasi mulai dari produk, pemasaran, penjualan sampai ke proses pembayaran dapat dilakukan tanpa harus bertemu atau bertatap muka langsung antara pembeli dan penjual. Dalam hal jual beli dalam jaringan tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi.

Demikian juga halnya dalam hal berinteraksi dengan sesama teman, keluarga dan lainnya dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial dalam jaringan. Dalam berinteraksi ini tidak terlepas dari emosi masing-masing individu baik itu emosi bahagia, emosi marah, emosi gembira, ataupun emosi sedih. Emosi-emosi tersebut dapat menimbulkan berbagai macam reaksi pada media sosial dalam jaringan, antara lain pujian, sanjungan, ataubahkan penghinaan.

Untuk menghindari kejadian yang tidak sesuai dengan norma hukum sebagaimana hal-hal tersebut diatas, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Larangan Dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik

Berikut di  bawah ini adalah hal-hal yang dilarang dalam penggunaan informasi dan transaksi eletronik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Larangan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik eletronik adalah berupa:

  • Akses informasi.
  • Informasi dan dokumen.

Akses Informasi

Larangan berkenaan dengan akses informasi yaitu; setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi informasi elektronik dan/atau dokumen elekronik yang memiliki muatan:

  1. Melanggar kesusilaan.
  2. Perjudian.
  3. Penghinaan dan/ataupencemaran nama baik.
  4. Pemerasan dan/atau pengancaman.

Informasi dan Dokumen

Di samping itu masih terdapat larangan lainnya dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta transaksi elektronik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yaitu:

  1. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
  2. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
  3. Melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Larangan Lainnya Dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik

Masih ada lagi larangan lainnya, yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk:

  1. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
  2. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun guna memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
  3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
  4. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
  5. Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan perubahan, penghilangan, dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
  6. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dengan cara apapun.
  7. Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Khusus mengenai ketentuan penyadapan atau intersepsi dikecualikan apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi pidana penjara enam sampai dua belas tahun penjara dan/atau denda sampai dengan dua miliar rupiah, sesuai dengan bentuk pelanggarannya. (RenTo)(140619)