Category Archives: Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perubahan tersebut antara lain berkenaan dengan uang pesangon, yaitu dihapuskannya ketentuan Pasal 154 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selengkapnya dapat dilihat pada matiks tersebut di bawah ini:

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Uang Pesangon
Besaran nilai uang pesangon adalah, sebagai berikut (Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003):
Masa kerja < 1 tahun adalah satu bulan upah.
Masa kerja >1 tahun adalah dua bulan upah.
Masa kerja >2 tahun adalah tiga bulan upah.
Masa kerja >3 tahun adalah empat bulan upah.
Masa kerja >4 tahun adalah lima bulan upah.
Masa kerja >5 tahun adalah enam bulan upah.
Masa kerja >6 tahun adalah tujuh bulan upah.
Masa kerja >7 tahun adalah delapan bulan upah.
Masa kerja >8 tahun adalah sembilan bulan upah.

Uang Penghargaan
Besaran uang penghargaan masa kerja adalah, sebagai berikut (Pasal 56 ayat (3) UU No. 13/2003):
Masa kerja >3 tahun adalah dua bulan upah.
Masa kerja >6 tahun adalah tiga bulan upah.
Masa kerja >9 tahun adalah empat bulan upah.
Masa kerja >12 tahun adalah lima bulan upah.
Masa kerja >15 tahun adalah enam bulan upah.
Masa kerja >18 tahun adalah tujuh bulan upah.
Masa kerja >21 tahun adalah delapan bulan upah.
Masa kerja >24 tahun adalah sepuluh bulan upah.

Uang Penggantian Hak
Sementara itu untuk uang penggantian hak, meliputi (Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003):
*Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
*Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja.
*Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
*Hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjiankerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  		Uang Pesangon; Pasal 156 ayat (2) Perubahan  
*masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
*masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
*masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
*masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
*masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
*masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
*masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
*masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
*masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.  

Uang Penghargaan; Pasal 156 ayat (3) Perubahan
*masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
*masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
*masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
*masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
*masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
*masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
*masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
*masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.  

Uang Penggantian Hak; Pasal 156 ayat (4) Perubahan
*cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
*biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
*hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
rendratopan.com

Baca juga: Besaran Pesangon Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Perubahan Ketentuan Mengenai Program Kartu Prakerja

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli 2020.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai pokok-pokok perubahan dalam pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja, yaitu:

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja memuat beberapa perubahan ketentuan yang mendasar terhadap peraturan presiden sebelumnya, antara lain:

Tujuan Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja bertujuan untuk:

  1. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja.
  2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
  3. Mengembangkan kewirausahaan.

Penerima Program Kartu Prakerja

Penerima kartu prakerja melalui prpgram kartu prakerja adalah:

  1. Pencari kerja.
  2. Pekerja/buruh yang dirumahkan.
  3. Pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Syarat Penerima Kartu Prakerja

Syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima kartu prakerja adalah:

  1. Warga negara Indonesia
  2. Berusia paling rendah delapan belas tahun.
  3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal

Hak Penerima Kartu Prakerja

Penerima kartu prakerja berhak untuk:

  1. Mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan.
  2. Mengikuti pelatihan dalam bentuk pembekalan komptensi kerja dan/atau kewirausahaan, peningkatakan komptensi kerja dan atau kewirausahaan, alih komptensi kerja yang diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring).

Penyelenggara Program Kartu Prakerja

Pelatihan dapat diselenggaran oleh:

  1. Swasta.
  2. Badan usaha milik negara.
  3. Badan usaha milik daerah.
  4. Pemerintah.

Pemberian Insentif

Penerima kartu prakerja yang telah menyelesaikan kartu prakerja diberikan insentif dalam rangka:

  1. Meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup.
  2. Pelaksanaan evaluasi efektivitas program kartu prakerja.

Pendaftaran Kartu Prakerja

Pendaftaran kartu prakerja dapat dilakukan secara daring maupun luring. Pendaftaran secara luring dapat dilakukan dengan pertimbangan:

  1. Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi.
  2. Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berikkutnya setelah calon penerima kartu prakerja melakukan pendaftaran, akan dilakukan seleksi dengan menggunakan data kependudukan, dan memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh komite cipta kerja.

Pengembalian Bantuan dan Insentif

Penerima kartu prakerja yang tidak memenuhi sayat-syarat sebagai penerima kartu prakerja, namun telah menerima bantuan biaya dan insentif wajib mengembalikan kepada negara dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari, jika tidak mengembalikan maka manajemen pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja.

Manajemen pelakasana dapat juga mengajukan tuntutan pidana bersamaan dengan tuntuan ganti kerugian dalam hal penerima kartu prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan indentitas dan/atau data pribadi. (RenTo)(110720)

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

9 (Sembilan) Alasan Kepulangan Tenaga Kerja Migran Indonesia

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan penempatan, yang berisikan tentang data kepulangan dan data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia, maka dapat diketahui alasan kepulangan tenaga kerja migran Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Alasan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Alasan kepulangan tenaga kerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Berakhirnya perjanjian kerja.
  2. Cuti.
  3. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
  4. Mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan perkerjaannya lagi.
  5. Mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya.
  6. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan.
  7. Dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan.
  8. Meninggal dunia di negara tujuan penempatan.
  9. Sebab lainnya yang menimbulkan kerugian pekerja migran Indonesia.

Perlakuan Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Meninggal Dunia di Negara Tujuan Penempatan

Terhadap pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia di negara tujuan penempatan, menimbulkan kewajiban bagi perusahaan penempatan pekeja migran Indonesia, yaitu:

  1. Memberitahukan kematian pekerja migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sejak diketahui kematian tersebut.
  2. Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga pekerja migran Indonesia yang bersangkutan.
  3. Memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama pekerja migran Indonesi tersebut.
  4. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga pekerja migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan.
  5. Memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik pekerja migran Indoensia untuk kepentingan keluarga.
  6. Mengurus pemenuhan semua hak pekerja migran Indonesia yang seharusnya diterima.

Perusahaan penempatan tenaga kerja migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajibannya terhdap pekerja migran Indonesia yang meninggal di negara tujuan dikenakan sanksi admintrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (RenTo)(140520)

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Pelindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas diketahui bahwa tahapan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia terdiri darii:

  1. Pelindungan sebelum bekerja.
  2. Pelindungan selama bekerja.
  3. Pelindungan setelah bekerja.

Baca juga:

Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

Bentuk pelindungan sebelum bekerja dibedakan menjadi:

  1. Pelindungan administratif.
  2. Pelindungan Teknis.

Pelindungan Administratif

Pelindungan administratif paling sedikit meliputi:

  1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan.
  2. Penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pelindungan Teknis

Pelindungan teknis setidaknya meliputi:

  1. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi.
  2. Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
  3. Jaminan sosial.
  4. Fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia.
  5. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja.
  6. Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penemaptan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
  7. Pembinaan dan pengawasan.

Pelindungan Selama Bekerja

Pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.

Bentuk pelindungan selama bekerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.
  2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
  3. Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia.
  4. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan.
  5. Pemberian layanan jasa kekonsuleran.
  6. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat.
  7. Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; adalah kegiatan pembekalan kepada pekerja migran Indonesia selama berada di negeri tujuan penempatan.
  8. Fasilitasi repatriasi; adalah bantuan pemulangan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deposrtasi, dan pekerja migran Indonesia mengalami masalah.

Untuk diketahui bersama bahwa pelindungan yang dilakukan selama bekerja sebagaimana tersebut di atas  dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara penempatan, serta hukum kebiasaan internasional.

Pelindungan Setelah Bekerja

Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Bentuk pelindungan setelah bekerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Fasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal.
  2. Penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi.
  3. Fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi.
  4. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
  5. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Pengertian dari rehabilitasi sosial sebagaimana tersebut diatas adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat dilaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali pekerja migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Pelindungan setelah bekerja sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah. (RenTo)(140520)

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perusahaan Swasta yang Berkedudukan di Indonesia

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi berkenaan dengan penggunaan tenaga kerja asing, pemerintah mengaturnya lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang juga merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 42 – Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja asing mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas mengenai tenaga kerja asing, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat menjadi tenaga kerja asing di Indonesia adalah memilki visa dengan maksud untuk bekerja.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Penggunaan tenaga kerja asing dilakukan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dalam hubungan kerja tertentu dan waktu tertentu, dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi kerja bagi tenaga kerja asing sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organsasi internasional.
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.
  3. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.
  5. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.
  6. Perusahaan jasa impresariat.
  7. Badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.

Ketentuan bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Ketentuan bagi pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

  1. Wajib mengutamakan peggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, kecuali belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, maka jabatan tersebut dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.
  2. Untuk sektor tertentu dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja bagi tenaga kerja asing yang lain dalam jabatan yang sama, dengan jangka waktu pekerjaan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja tenaga kerja asing sesuai dengan kontrak kerja antara tenaga kerja asing dengan pemberi kerja tenaga kerja asing.
  3. Harus memiliki Rencana Penggungaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  4. Menyampaikan data calon tenaga kerja asing kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  5. Wajib membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi.

Baca juga: Kategori Jabatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Pembayaran dan kompensasi tersebut dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh menteri. Pembayaran ini masuk ke kas negara dan merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. (RenTo)(030520)

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Kategori Jabatan Tenaga Kerja Asing yang Dapat Bekerja pada Perusahaan Swasta di Indonesia

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kategori Jabatan Tenaga Kerja Asing

Adapun kategori jabatan tenaga kerja asing di Indonesia yang dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

  1. Konstruksi.
  2. Real estate.
  3. Pendidikan.
  4. Industri pengolahan.
  5. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi.
  6. Pengangkutan dan pergudangan.
  7. Kesenian, hiburan, dan rekreasi.
  8. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.
  9. Pertanian, kehutanan dan perikanan.
  10. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya.
  11. Aktivitas keuangan dan asuransi.
  12. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.
  13. Informasi dan telekomunikasi.
  14. Pertambangan dan penggalian.
  15. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.
  16. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
  17. Aktivitas jasa lainnya.
  18. Aktivitas professional, ilmiah, dan teknis.

Kategori jabatan tenaga kerja asing di Indonesia secara lebih rinci yang berisikan kode pekerjaan dan nama pekerjaan sebagaimana tersebut di atas juga disebutkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja asing yang dapat dapat dipekerjakan di Indonesia adalah pada tingkatan manager atau ahli pada bidang-bidang pekerjaan sebagaimana telah disebutkan di atas. (RenTo)(030520)

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Program Kartu Prakerja

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah melalui salah satu programnya berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Program Kartu Prakerja

Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Apa itu kartu prakerja? Kartu prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja.

Tujuan Program Kartu Prakerja

Tujuan program kartu prakerja adalah:

  1. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja.
  2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Angkatan kerja.

Penerima Program Kartu Prakerja

Penerima program kartu prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah:

  1. Pencari kerja; adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik didalam atau di luar negeri.
  2. Pekerja/Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja.
  3. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Program kartu prakerja dilakukan dengan pemberian kartu prakerja kepada pencari kerja dan pekerja/buruh sebagaimana tersebut di atas.

Syarat Menerima Kartu Prakerja

Pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja dapat mengikuti program kartu prakerja  dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun.
  3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Bentuk Program Kartu Prakerja

Bentuk dari program kartu prakerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah:

  1. Pelatihan; adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
  2. Insentif; adalah tambahan manfaat bagi penerima kartu prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.

Pelatihan

Pelatihan dilakukan secara dalam jaringan (daring/online) yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang dimiliki oleh:

  1. Swasta.
  2. Badan usaha milik negara.
  3. Badan usaha milik daerah.
  4. Pemerintah.

Insentif

Insentif diberikan dalam rangka meringankan biaya pencari kerja dan evaluasi efektivitas program kartu prakerja, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Tahapan Pendaftaran Kartu Prakerja

Untuk mendapatkan kartu prakerja calon penerima diharuskan untuk melakukan pendaftaran melalui program kartu prakerja.

Tahapan pendaftaran untuk mendapatkan kartu prakerja diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Tahapan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pendafataran program kartu prakerja dilakukan secara dalam jaringan (daring/online) melalui situs resmi program kartu prakerja.
  2. Para pendaftar program kartu prakerja yang dinyatakan lulus seleksi diberikan kartu prakerja.
  3. Penerima kartu prakerja memilih jenis pelatihan yang akan diikuti melalui platform digital.

Platform digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program kartu prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet. (RenTo)(160420)

Baca juga: Perubahan Mengenai Ketentuan Program Kartu Prakerja

Ketenagakerjaan, Urusan Pemerintahan Konkuren

Pekerja Migran Indonesia

Leave a comment
TKI devisa, tenaga kerja indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hal ini berdampak terhadap banyaknya permasalahan hukum yang ditimbulkan dengan keberadaan tenaga kerja Indonesia di negara lain. Permasalahan hukum yang timbul dimulai dari proses pengadaan tenaga kerja Indonesia sampai dengan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Mengingat permasalahan hukum yang ditimbulkan tersebut, pemerintah Republik Indonesia memberikan pelindungan hukum terhadap warga negaranya yang berkerja sebagai pekerja migran dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia merupakan nomenklatur yang digunakan sebagai pengganti istilah tenaga kerja Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengertian dari pekerja migran Indonesia menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Sebelum menjadi pekerja migran Indonesia, para pencari kerja disebut dengan calon pekerja migran Indonesia, yang mempunyai pengertian menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di unstansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Ruang Lingkup

Pekerja migran Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

  1. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
  2. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
  3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Selain ketiga hal tersebut di atas, disebutkan juga pekerja yang bekerja di luar negeri bukan merupakan pekerja migran Indonesia (Pasal 4 ayat (2) UU No,18/2017), yaitu:

  1. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
  2. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri.
  3. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka.
  4. Penanam modal.
  5. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan negara Republik Indonesia.
  6. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
  7. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Persyaratan Umum Pekerja Migran Indonesia

Bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

  1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
  2. Memilki kompetensi.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.
  5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Sebagai pekerja migran Indonesia tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelindungan negara terhadap pekerja migran. 

Hak dan kewajiban ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hak pekerja migran Indonesia terdiri dari:

  1. Hak sebagai calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia.
  2. Hak bagi keluarga pekerja migran Indonesia.

Hak Calon/Pekerja Migran Indonesia

Hak calon/pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

  1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
  2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
  3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
  4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusia serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
  5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
  6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.
  7. Memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.
  8. Memperoleh akses berkomunikasi.
  9. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.
  10. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
  11. Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal.
  12. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.

Hak Bagi Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Hak bagi setiap keluarga pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

  1. Mempeoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan pekerja migran Indonesia.
  2. Menerima seluruh harta benda pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri.
  3. Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.
  4. Memperoleh akses berkomunikasi.

Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Kewajiban pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

  1. Menaatai peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
  2. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
  3. Menaati dan melaksanakan perkerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
  4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Uraian di atas merupakan pengenalan awal mengenai pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi acuan bagi para pencari kerja, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, dan pemerintah dalam memberikan pelindungan kepada pekerja migran. (RenTo)(130220)

Aparatur, Ketenagakerjaan, Tata Pemerintahan

Tunjangan Hari Raya Bagi Penerima Tunjangan

Leave a comment

By: Rendra Topan

Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Tunjangan, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing subyek yang menjadi nomenklatur peraturan pemerintah tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempersingkat halaman dalam penyajiannya yang normatif.

Kriteria Penerima Tunjangan Hari Raya

Penerima Tunjangan menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 36 Tahun 2019 adalah:

  1. Penerima tunjangan veteran
  2. Penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.
  3. Penerima tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
  4. Penerima tunjangan janda/duda dari veteran, Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
  5. Penerima penghargaan bekas tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine.
  6. Penerima tunjangan anak yatim/piatu parjurit TNI/Anggota POLRI.
  7. Penerima tunjangan Prajurit TNI/Anggota POLRI Bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 tahun sampai dengan kurang dari 15 tahun.
  8. Penerima tunjangan Prajurit TNI/Anggota POLRI Bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 tahun sampai dengan kurang dari 20 tahun.
  9. Penerima tunjangan orang tua bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI yang gugur.
  10. Penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.

Berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Penerima Tunjangan diberikan tunjangan hari raya.

Besaran Tunjangan Hari Raya

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi Penerima Tunjangan diatur dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  2. Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Penghasilan

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya bagi Penerima Tunjangan adalah sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 ayat (3)  huruf c PP No. 36 Tahun 2019)

Penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah (Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6)  PP No. 36 Tahun 2019).

Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya  adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Tunjangan bahaya.
  2. Tunjangan resiko.
  3. Tunjangan pengamanan.
  4. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  5. Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  6. Insentif khusus.
  7. Tunjangan selisih penghasilan.
  8. Tunjangan penghidupan luar negeri.
  9. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Tata cara pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut:(Pasal 4, Pasal 5 PP No. 36 Tahun2019) 

  1. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya.
  2. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya apabila belum dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila menerima lebih dari satu pengasilan, maka jumlah penghasilan yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah penghasilan yang terbesar.
  4. Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka yang lainnya dianggap sebagai utang dan harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila berstatus  sebagai penerima tunjangan hari raya, dan juga berstatus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka berikan tunjangan hari raya sekaligus dengan tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.
  6. Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

Penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan  hari raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, adalah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya adalah bagi Penerima Tunjangan nonmuslim juga menerima tunjangan hari raya yang dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. (RenTo)(110519)

Aparatur, Ketenagakerjaan, Tata Pemerintahan

Tunjangan Hari Raya Bagi Penerima Pensiun

Leave a comment

By: Rendra Topan

Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Pensiun, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari masing-masing subyek yang menjadi nomenklatur peraturan pemerintah tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempersingkat halaman dalam penyajiannya yang normatif.

Kriteria Penerima Tunjangan Hari Raya

Penerima Pensiun menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 36 Tahun 2019 adalah:

  1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pensiunan Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia.
  3. Pensiunan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Pensiunan Pejabat Negara.
  5. Penerima pension janda, duda, atau anak dari penerima pensiun PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara.
  6. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.

Berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Penerima Pensiun diberikan tunjangan hari raya.

Besaran Tunjangan Hari Raya

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  2. Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Penghasilan

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya bagi Penerima Pensiun adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Pensiun pokok.
  2. Tunjangan keluarga, dan/atau 
  3. Tunjangan tambahan penghasilan.

Penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah (Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 36 Tahun 2019).

Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya  adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  1. Tunjangan bahaya.
  2. Tunjangan resiko.
  3. Tunjangan pengamanan.
  4. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  5. Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  6. Insentif kusus.
  7. Tunjangan selisih penghasilan.
  8. Tunjangan penghidupan luar negeri.
  9. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Tata cara pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut:(Pasal 4, Pasal 5 PP No. 36 Tahun2019) 

  1. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya.
  2. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya apabila belum dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila menerima lebih dari satu pengasilan, maka jumlah penghasilan yang dibayarkan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah penghasilan yang terbesar.
  4. Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, maka yang lainnya dianggap sebagai utang dan harus dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila berstatus  sebagai penerima tunjangan hari raya, dan juga berstatus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka berikan tunjangan hari raya sekaligus dengan tunjangan hari raya penerima pensiun janda/duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/duda.
  6. Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara..

Penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan  hari raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, adalah Hari Raya Idul Fitri, maksudnya adalah bagi Penerima Pensiun  nonmuslim juga menerima tunjangan hari raya yang dibayarkan pada saat hari raya Idul Fitri. (RenTo)(110519)