Category Archives: Kesehatan

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesehatan Masyarakat

Hukum Positif Indonesia-

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, untuk itu pemerintah mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kesehatan

Pengertian kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa keadaan sehat terdiri atas:

  • Kesehatan fisik.
  • Kesehatan mental.
  • Kesehatan spiritual.
  • Kesehatan sosial.

Sehingga diharapkan dengan keadaan sehat tersebut setiap orang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomis.

Tujuan Pembangunan Kesehatan

Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, maka setiap individu mempunyai hak dan kewajiban.

Hak dan Kewajiban Individu di Bidang Kesehatan

Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban di bidang kesehatan. Hak dan kewajiban individu di bidang kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hak Individu

Hak individu di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
  2. Mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
  3. Mempunyai hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
  4. Berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
  5. Berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
  6. Berhak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan pengeobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Kewajiban Individu

Kewajiban individu di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang meliputi kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
  2. Berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik secara fisik, biologi, maupun sosial.
  3. Berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
  4. Berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
  5. Berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kesehatan Masyarakat

Pemerintah mempunyai tanggung jawab  dalam rangka menjamin terpenuhi hak dan terlaksananya kewajiban setiap individu dalam bidang kesehatan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tanggung jawab pemerintah dimkasud adalah dalam hal sebagai berikut:

  1. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
  2. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi asyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  3. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  4. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkandan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
  5. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
  6. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
  7. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah melakukannya berdasarkan asas perikemanusian, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. (RenTo)(060720)

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di Wilayah

Photo by NEOSiAM 2021 on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap:

  1. Alat angkut.
  2. Orang.
  3. Barang.
  4. Lingkungan.
  5. Respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk kekarantinaan kesehatan.

Baca juga:

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan

Tindakan dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah adalah berupa:

  1. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi.
  2. Pembatasan sosial berskala besar.
  3. Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan deratisasi terhadap alat angkut dan barang.
  4. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Alat Angkut

Tindakan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan ditetapkan oleh pejabat karantina kesehatan dan dilaksanakan oleh pejabat kekarantinaan kesehatan berkoordinasi dengan pihak terkait, sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintuk Masuk Wilayah

Kerantinaan kesehatan di pintu masuk diselenggarakan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara, sedangkan kekarantinaan kesehatan di wilayah diselenggarakan ditempat atau lokasi yang diduga terjangkit penyakit menular atau terpapar faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kekarantinaan kesehatan di wilayah di dasarkan pada hasil penyelidikan epidemiologi dan pengujian laboratorium. Kekarantinaan kesehatan di wilayah dapat berupa rumah, area, dan rumah sakit. (RenTo)(280420)

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Hukum Positif Indonesia-

Kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Kedaruratan kesehatan masyarakat mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Alur Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Alur kedaruratan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.
  2. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.
  3. Sebelum menetapkan kedarutan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan pada besarnya:

  1. Acamanan.
  2. Efektivitas.
  3. Dukungan sumber daya.
  4. Teknik operasional.

Dasar-dasar tersebut di atas juga mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Baca juga:

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan masyarakat dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia internasional.

Pada kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, pemerintah pusat melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional, dan memberitahukan kepada pihak internasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional, sehingga pemerintah pusat dapat menetapkan karantina wilayah di pintu masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(280420)

Hak dan Kewajiban Masyarakat Selama Kekarantinaan Kesehatan

Hukum Positif Indonesia-

Mengenai hak dan kewajiban masyarakat selama penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kekarantinaan

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi masyarakat.

Hak Masyarakat atas Kesehatan

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Baca juga:

Kewajiban Masyarakat Terhadap Kesehatan

Kewajiban masyarakat selama penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Perlakuan yang sama yang menjadi hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan maksudnya adalah penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak boleh bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.

Sementara itu yang dimaksud dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya yang menjadi hak masyarakat dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan antara lain pakaian, perlengkapan mandi, cuci, dan buang air. (RenTo)(280420)

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib, yaitu urusan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan terdiri dari beberapa subbidang yang pembagiannya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan terdiri dari beberapa subbidang, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Subbidang tersebut terdiri dari beberapa urusan, yaitu:

  1. Upaya kesehatan.
  2. Sumber daya manusia kesehatan.
  3. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.
  4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Uraian kewenangan dan tugas subbidang sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Upaya Kesehatan

Pemerintah Pusat

Dalam subbidang urusan upaya kesehatan, pemerintah pusat mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  1. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan nasional/lintas daerah provinsi.
  2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan nasional/lintas daerah provinsi.
  3. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan public dan swasta.
  4. Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan Penanaman Modal Asing serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.

Daerah Provinsi

Dalam subbidang urusan upaya kesehatan, daerah provinsi mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  1. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota.
  2. Pengelolaan Upaya Kesehehatan Masyarakat (UKM) daerah provinsidan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota.
  3. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.

Daerah Kabupaten/Kota

Dalam subbidang urusan upaya kesehatan, daerah kabupaten/kota mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  1. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.
  2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.
  3. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemerintah Pusat

Dalam subbidang urusan sumber daya manusia kesehatan, pemerintah pusat mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  1. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing, serta penerbitan rekomendasi pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
  2. Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi daerah ayng tidak mampu dan tidak diminati.
  3. Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintah bidang kesehatan.
  4. Penetapan standar pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
  5. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan nasional.

Daerah Provinsi

Dalam subbidang urusan sumber daya manusia kesehatan, daerah provinsi mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  • Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan daerah provinsi.

Daerah Kabupaten/Kota

Dalam subbidang urusan sumber daya manusia kesehatan, daerah kabupaten/kota mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  1. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
  2. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan daerah kabupaten/kota.

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Pemerintah Pusat

Dalam subbidang urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, pemerintah pusat mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  1. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional.
  2. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan.
  3. Pembinaan pengawasan industry, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan obat bahan baku alam yang terkait dengan kesehtan.
  4. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman.
  5. Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman.

Daerah Provinsi

Dalam subbidang urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, daerah provinsi mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  1. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur alat kesehatan.
  2. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional.

Daerah Kabupaten/Kota

Dalam subbidang urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, daerah kabupaten/kota mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  1. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
  2. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional.
  3. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas satu tertentu dan perbekalan kesehata rumah tangga kelas satu tertentu perusahaan rumah tangga.
  4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga.
  5. Pengawasan post-market produk makanan minuman industry rumah tangga.

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pemerintah Pusat

Dalam subbidang urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pemerintah pusat mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional  dan internasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional.

Daerah Provinsi

Dalam subbidang urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, daerah provinsi mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

Daerah Kabupaten/Kota

Dalam subbidang urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, daerah kabupaten/kota mendapatkan bagian untuk mengurusi:

  • Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Pembagian mengenai urusan pemerintahan konkuren dengan tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (RenTo) (140420)

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pandemi COVID-19 yang mendunia membuat pemerintah Republik Indonesia  untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) guna melindungi segenap rakyat Indonesia dari terjangkitnya COVID-19.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan sosial berskala besar berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)  mempunyai pengertian yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Diseas (COVID-19)  sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Virus Corona (COVID-19)

Siapa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar?

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)  bahwa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar adalah pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang dilakukan untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Pertimbangan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan sosial berskala besar didasarkan pada pertimbangan:

  1. Epidemiologis;
  2. Besarnya ancaman;
  3. Efektivitas;
  4. Dukungan sumber daya;
  5. Teknis;
  6. Operasional;
  7. Pertimbangan politik;
  8. Ekonomi;
  9. Sosial;
  10. Budaya;
  11. Pertahanan dan keamanan;

Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19),Pembatasanan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar

Bentuk pembatasan sosial berskala besar berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) paling sedikit meliputi:

  1. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
  2. Pembatasan kegiatan keagamaan.
  3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan sosial berskala besar tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk antara lain berupa kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Terhadap pemerintah daerah berkenaan dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar yang telah dilakukan oleh Menteri Kesehatan, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tahapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar mempunyai tahapan sebagai berikut:

  1. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
  2. Menteri Kesehatan  menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).
  3. Ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu.
  4. Setelah adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.

Pengertian Lainnya Berkenaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Untuk menambah wawasan berikut ini disampaikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang digunakan berkenaan dengan COVID-19 berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

  1. Karantina; adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasidari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
  2. Isolasi; adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
  3. Karantina rumah; adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  4. Karantina rumah sakit; adalah pembatasan sesorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit  dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kotaminasi.
  5. Karantina wilayah; adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  6. Pembatasan sosial berskala besar; adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Lebih jelasnya mengenai materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat di lihat dengan klik tautan di bawah ini. (RenTo)(010420)

Golongan Narkotika

narkoba
Photo by Alexander Krivitskiy on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

  1. Narkotika Golongan I
  2. Narkotika Golongan II
  3. Narkotika Glongan III

Baca juga: Narkotika

Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

  1. Tanaman papaver somniferum L, kecuali biji nya.
  2. Opium mentah.
  3. Opium masak (candum, jicing, jicingko).
  4. Tanaman koka, termasuk bijinya.
  5. Daun koka.
  6. Kokain mentah.
  7. Kokaina (metal ester-1-benzoil ekgonina.
  8. Tanaman ganja.
  9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomernya.
  10. Delta 9 tetrahydrocannabinol.
  11. Asertofina.
  12. Acetil-alfa-metilfentanil
  13. Alfa-metilfentanil.
  14. Alfa-metiltiofentanil.
  15. Beta-hidroksifentanil.
  16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil.
  17. Desmorfina.
  18. Etorfina.
  19. Heroina.
  20. Ketobemidona.
  21. 3-metifentanil.
  22. 3-metitiofentanil.
  23. MPPP (1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)).
  24. Para-fluorofentanil.
  25. PEPAP (1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)).
  26. Tiofentanil.
  27. Brolamfetamina (DOB).
  28. DET (3-(2-(dietilamino) etil) indol).
  29. DMA ((+)-2, 5-dimetoksi-a-metilfenetilamin)a.
  30. DMHP (3-(1, 2-dimetilheptil-7. 8, 9, 10- tetrahydro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b, d)piran-1-ol).
  31. DMT (3-(2-(dimetilamino)etil) indol).
  32. DOET ((±)-4-etil-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina.
  33. Etisiklidina (PCE)  
  1. Etriptamina.
  2. Katinona.
  3. (+)-Lisergida (LSD, LSD-25).
  4. MDMA ((±)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina).
  5. Meskalina.
  6. Metkatinona.
  7. 4-metilaminoreks.
  8. MMDA (5-metoksi-a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina).
  9. N-etil MDA.
  10. N-Hidroksi MDA.
  11. Paraheksil.
  12. PMA (p-metoksi-a-metilfenetilamina).
  13. Psilonina, psilotin.
  14. Psilosibina.
  15. Rolisiklidina (PHP, PCPY).
  16. STP, DOM.
  17. Tenamfetamina (MDA).
  18. Tenosiklidina (TCP).
  19. TMA (trimetiksi-a-metilfetamina).
  20. Amfetamina.
  21. Deksamfetamina.
  22. Fenetilina.
  23. Fenmetrazina.
  24. Fensiklidina (PCP).
  25. Levamfetamina.
  26. Levometamfetamina.
  27. Meklokualon.
  28. Metamfetamina.
  29. Metakualon.
  30. Zipeprol.
  31. Opium obat.
  32. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan II berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

  1. Alfasetilmetadol.
  2. Alfameprodina.
  3. Alfametadol.
  4. Alfaprodina.
  5. Alfentanil.
  6. Allilprodina.
  7. Anileridina.
  8. Asetilmetadol.
  9. Benzetidin.
  10. Benzilmorfina.
  11. Betameprodine.
  12. Betametadol.
  13. Betaprodina.
  14. Betasetilmetadol.
  15. Bezitramida.
  16. Dekstromoramida.
  17. Diampromida.
  18. Dietiltiambutena.
  19. Difenoksilat.
  20. Difenoksin.
  21. Dihidromorfina.
  22. Dimefheptanol.
  23. Dimenoksadol.
  24. Dimetiltiambutena.
  25. Dioksafetil butirat.
  26. Dipipanona.
  27. Drotebanol.
  28. Ekgogina.
  29. Etilmetiltiambutena.
  30. Etokseridina.
  31. Etonitazene.
  32. Furetidina.
  33. Hidrokodona.
  34. Hidroksipetidina.
  35. Hidromorfinol.
  36. Hidromorfona.
  37. Isometadona.
  38. Fenadoksona.
  39. Fenampromida.
  40. Fenazosina.
  41. Fenomorfan.
  42. Fenoperidina.
  43. Febtanil.  
  1. Klonitazena.
  2. Kodoksima.
  3. Levofenasilmorfan.
  4. Levomoramide.
  5. Levometorfan.
  6. Levorfanol.
  7. Metadona.
  8. Metadona intermediat.
  9. Metazosina.
  10. Metildesorfina.
  11. Metildihidromorfina.
  12. Metopon.
  13. Mirofina.
  14. Moramida intermediat.
  15. Morferidina.
  16. Morfina-N-Oksida.
  17. Morfin metobromida dan turunannya.
  18. Morfina.
  19. Nikomorfina.
  20. Norasimetadol.
  21. Norlevorfanol.
  22. Nomertadona.
  23. Normorfina.
  24. Norpipanona.
  25. Oksikodona.
  26. Oksimorfona.
  27. Petidina intermediat A.
  28. Petidina intermediat B.
  29. Petidina intermediat C.
  30. Petidina.
  31. Pimonodina.
  32. Piritramida.
  33. Proheptasina.
  34. Properidina.
  35. Rasemetorfan.
  36. Rasemoramida.
  37. Rasemorfan.
  38. Sufentanil.
  39. Tebaina.
  40. Tebakon.
  41. Tilidina.
  42. Trimeperidina.
  43. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas.  

Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Daftar Narkotika Golongan III berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

  1. Asetildihidrokodeina.
  2. Dekstropropoksifena.
  3. Dihidrokodeina.
  4. Etilmorfina.
  5. Kodeina.
  6. Nikodikodina.
  7. Nikokodina.
  8. Norkodeina.
  9. Polkodina.
  10. Propiram.
  1. Buprenorfina.
  2. Garam-garam dari narkotika golongan tersebut di atas.
  3. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
  4. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan  dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog,i dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan. (RenTo)(170320)

Jaminan Kesehatan bagi Penduduk di Indonesia

BPJS-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Jaminan kesehatan merupakan salah satu program dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagai salah satu program, sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 24/2011.

Pada artikel ini diuraikan terlebih dahulu mengenai beberapa istilah secara umum yang berkenaan dengan jaminan kesehatan untuk lebih memudahkan dalam pemahaman, antara lain:

Pengertian Jaminan Kesehatan

Pengertian Jaminan kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

Setiap orang yang disebutkan dalam pengertian jaminan kesehatan di atas adalah peserta jaminan kesehatan termasuk orang asing, hal ini sesuai dengan pengertian peserta jaminan kesehatan yang menyebutkan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 82/2018)

Peserta Jaminan Kesehatan

Sesuai dengan defenisi jaminan kesehatan bahwa yang menjadi peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, dan termasuk orang asing yang paling sedikit waktu berkeja di Indoneisa adalah enam bulan. Untuk itu perserta jaminan kesehatan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 meliputi:

  1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
  2. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan sebagaiman disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yangmana peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan ini lebih lanjut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Selanjutnya peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)  jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terdiri atas:

  1. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya; PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Termasuk ke dalam kelompok PPU yaitu; pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, PNS, prajurit, anggota POLRI, kepala desa dan perangkat desa, pegawai swasta, dan pekerja/pegawai yang tidak disebutkan sebelumnya yang menerima gaji atau upah.
  2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya; PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Termasuk ke dalam kelompok PBPU yaitu: perkeja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk ke dalam kategori sebelumnya yang bukan penerima gaji atau upah.   
  3. Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya; BP adalah setiap orang yang bukan termasuk PPU, PBPU, PBI jaminan kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Termasuk ke dalam kelompok BP yaitu: investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, dan yang tidak termasuk pada kategori sebelumnya yang mampu membayar iuran.

Anggota Keluarga Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Mengenai anggota keluarga yang menjadi peserta  yang bukan PBI secara khusus diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyebutkan bahwa anggota keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah sebagai berikut:

  1. Anggota keluarga dari peserta PPU meliputi suami/isteri yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 orang.
  2. Anak kandung, anak tiri dari perkainan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai  penghasilan sendiri, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
  3. Selain anggota keluarga yang tersebut di atas, peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota kelaurga lain, seperti ayah, ibu, dan mertua.

Iuran Jaminan Kesehatan

Setiap peserta jaminan kesehatan diharuskan untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Untuk lebih jelasnya mengenai apa yang dimaksud dengan iuran, Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebut bahwa pengertian iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.

Kewajiban Membayar Iuran Jaminan Kesehatan

Secara umum kewajiban membayar iuran berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah sebagai berikut:

  1. Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat.
  2. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah.
  3. Iuran bagi peserta PPU dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.
  4. Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.
  5. Iuran bagi peserta PPU tidak berlaku bagi penerima pensiun pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun, PNS yang berhenti dengan hak pensiun, prajurit dan anggota POLRI yang berhenti dengan hak pensiun, dan janda, duda atau anak yatim dan/atau piatu yang mendapat hak pensiun. Tidak berlaku juga bagi veteran dan perintis kemerdekaan.
  6. Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan hari) sejak dilahirkan.

Sebagai catatan bahwa dalam Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatkan disebutkan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan  dengan peraturan presiden ini. (RenTo)(050919)

Informasi Umum Mengenai Narkotika Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Asas Undang-Undang Narkotika

Asas yang dianut dalam undang-undang narkotika ini telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 sebagai berikut:

  1. Keadilan.
  2. Pengayoman.
  3. Kemanusiaan.
  4. Ketertiban.
  5. Perlindungan.
  6. Keamanan.
  7. Nilai-nilai ilmiah.
  8. Kepastian hukum.

Tujuan Undang-Undang Narkotika

Tujuan dari undang-undang narkotika ini adalah sebagaimana yang diebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

  1. Menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
  2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
  3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
  4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan prekursor adalah,”zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Pengadaan Narkotika

Dalam Pasal 9 – 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang pengadaan narkotika.

Pengadaan narkotika terdiri atas:

  1. Rencana kebutuhan tahunan.
  2. Produksi Narkotika.
  3. Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
  4. Penyimpanan dan pelaporan narkotika.

Rencana Kebutuhan Tahunan

Menteri menjamin ketersedian narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun berdasarkan rencana kebutuhan tahunan narkotika.

Produksi Narkotika

Produksi merupakan kegiatan proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan mengahsilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika, demikian diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk melakukan proses produksi terlebih dahulu narkotika harus mendapat izin khusus dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan audit oleh badan pengawas obat dan makanan.

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembag pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan baik yang diselenggaran oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika setelah mendapat izin menteri.

Penyimpanan dan Pelaporan Narkotika

Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pnegetahuanwajib disimpan secara khusus, dan melaporkannya secara berkala. Pelanggaran terhadap psoedur penyimpanan dan pelaporan dikenai sanksi administrative oleh menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obar dan Makanan berupa:

  • Teguran.
  • Peringatan.
  • Denda admnistratif.
  • Pengehnetian sementara kegiatan.
  • Pencabutan izin.

Narkotika juga dibenarkan untuk dilakukan impor dan ekspor, dimana untuk hal ini diperlukan izin khusus dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan pengangkutan narkotika harus dilengkapi dengan dokumen perizinan. (RenTo)(011218)